KPK Cecar Pihak Adonara Propertindo Soal Dokumen Kasus Korupsi Lahan DKI Ilustrasi. (ANTARA)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa pegawai PT Adonara Propertindo Darzenalia Azli, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 2019.

Darzelina diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka eks Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Darzelina soal dokumen terkait perkara ini.

"Dia dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6).

Baca Juga:

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Buka Peluang Periksa Anies Baswedan

Selain Darzelina, penyidik juga telah memeriksa Plh BP BUMD periode 2019 Riyadi dan Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yadi Robby.

"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perencanaan awal hingga proses dilaksanakannya pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya," ujar Ali.

Dalam mengusut kasus ini, KPK juga memanggil Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta yang juga Kabid Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta 2019 Lusiana Herawati. Namun, Lusiana mangkir dari panggilan KPK.

"Segera dilakukan penjadwalan ulang," kata pria yang berlatar belakang jaksa itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Yoory, Diretur PT Adonara Propertindo Tommy Adria, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, sebagai tersangka. Selain itu, KPK menetapkan PT Adonara Propertindo (AP) sebagai tersangka korporasi.

Dalam kasusnya, perusahaan Adonara menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.

Lewat direktur dan wakil direkturnya, Yoory Pinontoan mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut. Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Baca Juga:

Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 Miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Korupsi Lahan DKI, KPK Tahan Bekas Bos Sarana Jaya Yoory Pinontoan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik
Indonesia
Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik

Bahwa jangka waktu 30 tahun atau hingga 2050 bukanlah waktu yang terbilang sebentar guna merealisasikan target tersebut.

Polisi Ganti Strategi Penindakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Polisi Ganti Strategi Penindakan Ganjil Genap di Jakarta

Penindakan tilang akan dilakukan kepada seluruh kendaraan pribadi maupun dinas dengan plat nomor hitam

Pemkot Surabaya Hanya Buka 1.560 Lowongan CPNS dan PPPK
Indonesia
Pemkot Surabaya Hanya Buka 1.560 Lowongan CPNS dan PPPK

Pengumuman akhir dan masa sanggah pada November 2021, dan penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK pada Desember 2021.

LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai

Kasus ujaran bernuansa rasisme teranyar menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai.

Dalam 4 Bulan, BTN Salurkan 31 Ribu Unit KPR
KPR
Dalam 4 Bulan, BTN Salurkan 31 Ribu Unit KPR

Sejak pandemi dimulai pada awal 2020 hingga pertengahan April 2021,KPR Subsidi baik skema konvensional maupun syariah tersalurkan lebih dari 153 ribu unit rumah.

Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman
Indonesia
Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman

Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksinasi ini aman

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya
Indonesia
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya

Bambang menilai kurikulum pendidikan kejuruan masih perlu disesuaikan

Istri Edhy Prabowo Akui Diberi Uang 50 Ribu Dolar Sebelum Pelesiran ke Hawaii
Indonesia
Istri Edhy Prabowo Akui Diberi Uang 50 Ribu Dolar Sebelum Pelesiran ke Hawaii

Istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi mengakui diberi uang sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari sebelum berangkat ke Hawaii.

Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar
Indonesia
Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara merekomendasikan bangunan yang berdiri di area Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibongkar karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal
Indonesia
Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal

"HRS hanya sedikit kelelahan. Kini semua normal, Alhamdulillah," ujar Azis saat