KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto:antaranews)

MerahPutih.Com - Mantan Bupati Bogor Nurhayanti diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengumpulan uang atas perintah tersangka Rachmat Yasin (RY) kepada dinas-dinas di Kabupaten Bogor.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan dugaan perintah tersangka RY untuk mengumpulkan uang dari dinas-dinas di Pemkab Bogor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Baca Juga:

Direktur RSUD Cileungsi Terseret Korupsi Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

KPK memeriksa Nurhayanti sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin.

Tersangka korupsi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin.(Foto: antaranews)

"Pengetahuan saksi apakah kemudian dia mengetahui terkait dengan adanya perintah dari tersangka terkait adanya pengumpulan uang yang kemudian kita tahu tersangka diduga menerima sejumlah uang yang diduga sebagai gratifikasi," kata Ali.

KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.

Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Sebagaimana dilansir Antara, Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

KPK Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Diketahui, Rachmat pada 8 Mei 2019 telah menjalani masa hukuman terkait perkara korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat Yasin saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.(*)

Baca Juga:

KPK Periksa 2 Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Rahmat Yasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Nina Agustina Pastikan Seluruh Desa Tersedia Ruang Isolasi Mandiri
Indonesia
Bupati Nina Agustina Pastikan Seluruh Desa Tersedia Ruang Isolasi Mandiri

Ia mengunjungi pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Pangkalan guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta memastikan pihak Pemdes sudah menyediakan ruang isolasi mandiri yang dibutuhkan masyarakat saat terpapar COVID-19.

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

Awan Mirip Mata Dajjal Gegerkan Warga Kediri
Indonesia
Awan Mirip Mata Dajjal Gegerkan Warga Kediri

Warga Kediri, Jawa Timur, digegerkan dengan penampakan awan yang dianggap mirip dengan mata dajjal sehingga muncul persepsi tanda akhir jaman.

NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19

Biasanya vaksin yang digunakan melawan virus dalam tubuh manusia dibuat dari bahan-bahan untuk menonaktifkan virus

DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.

Jakarta Zona Merah, Pengawasan Protokol Kesehatan Terhadap Warga Dimasifkan
Indonesia
Jakarta Zona Merah, Pengawasan Protokol Kesehatan Terhadap Warga Dimasifkan

Satpol PP DKI Jakarta terus berupaya menekan pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat

Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar
Indonesia
Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar

Bareskrim Polri menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok sebagai penyebab utama kebakaran di lantai VI gedung kepegawaian Kejaksaan Agung.

Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali
Indonesia
Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran lava pada Rabu (11/11)

Berpergian Saat Larangan Mudik, Wajib Karantina Mandiri Selama Lima Hari
Indonesia
Berpergian Saat Larangan Mudik, Wajib Karantina Mandiri Selama Lima Hari

Bagi pihak yang dikecualikan terdapat syarat perjalanan yang harus dipenuhi

Din Syamsuddin Minta Jokowi Dukung Kebijakan PSBB Total Anies
Indonesia
Din Syamsuddin Minta Jokowi Dukung Kebijakan PSBB Total Anies

Karena ia yakin kebijakan itu bisa menahan laju penularan Virus Corona