Kasus Korupsi
 KPK Cecar Ketua KPU Soal Pertemuan dengan Harun Masiku Ketua KPU Arief Budiman seusai diperiksa KPK (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.

Arief diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Harun Masiku, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu yang juga mantan caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina.

Baca Juga:

Begini Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan ini penyidik mencecar Arief mengenai perkenalan dan pertemuannya dengan Harun Masiku. Termasuk juga mengenai proses PAW yang diajukan PDIP ketika itu.

"Kami mendalami kembali pemeriksaan dari saksi Arief Budiman terkait dengan antara lain bagaimana adanya apakah saksi dengan tersangka HAR (Harun Masiku) apakah ada pertemuan dengan tersangka HAR pada saat itu PAW," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/2).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ungkap hasil pemeriksaan Ketua KPU Arief Budiman
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta,(Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain itu, kata Ali, penyidik juga mendalami adanya permintaan Wahyu Setiawan kepada Arief Budiman untuk membahas proses PAW Harun Masiku.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai adanya permintaan oleh tersangka WS (Wahyu Setiawan) kepada saksi (Arief Budiman) untuk membahas mengenai pengusulan PAW dari caleg dari PDIP," ujar Ali.

Usai diperiksa, Arief Budiman mengaku dicecar tim penyidik mengenai hubungan dan pertemuannya dengan Harun Masiku. Arief mengklaim tak mengenal Harun. Namun, Arief mengakui, Harun pernah menemuinya di Kantor KPU.

"Saya nggak kenal siapa Harun Masiku ya, tapi dia pernah datang ke kantor," kata Arief usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2).

Dalam pertemuan itu, Arief mengatakan, Harun membawa surat uji materi atau judical review terkait peratutan KPU soal penetapan anggota DPR terpilih.

Kepada Harun, Arief mengklaim pihaknya tetap berpegangteguh terhadap peraturan KPU. Dalam hal ini Harun Masiku tak bisa menggantikan anggota DPR terpilih Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

"Saya sampaikan ini nggak bisa ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemilu," pungkasnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan Wahyu Setiawan, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Baca Juga:

Jakarta Banjir, KPK Batal Periksa Ketua KPU dan Advokat PDIP

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini. Meski telah dibantu oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia, KPK hingga kini belum juga mampu membekuk Harun.(Pon)

Baca Juga:

Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Penikaman Anggota Timses Calon Wali Kota Makassar di Palmerah Terekam CCTV
Indonesia
Pelaku Penikaman Anggota Timses Calon Wali Kota Makassar di Palmerah Terekam CCTV

Polisi mengklaim sudah mengidentifikasi pelaku penusukan seorang tim sukses salah satu pasangan calon Wali Kota Makassar.

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah
Indonesia
Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat

Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengajukan pengadaan 50 kamera tilang elektronik ke Pemprov DKI.

Ulama Diserang, DPR Didesak Segera Bahas RUU Perlindungan Tokoh Agama
Indonesia
Ulama Diserang, DPR Didesak Segera Bahas RUU Perlindungan Tokoh Agama

Perlu ada upaya sistemik untuk memberi perlindungan kepada tokoh-tokoh agama di Indonesia.

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali
Indonesia
Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

Perlunya pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya

Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang
Indonesia
Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang

Untuk peretasan situs Tirto.id, polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi

Pakar Intelijen: Waspadai Kelompok Teroris Anti Calon Kapolri
Indonesia
Pakar Intelijen: Waspadai Kelompok Teroris Anti Calon Kapolri

Pemerintah perlu mewaspadai kelompok teroris yang anti terhadap calon Kapolri yang telah dipilih.

Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19
Indonesia
Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19

Sebanyak 91Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan Pemerintah Kabupaten Tangerang, berlokasi di 26 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka
Indonesia
Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri
Indonesia
Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

Pemerintah berharap UKM dapat melakukan penterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang mustahil.