KPK Cecar Enam Saksi Soal Dana Banprov Kabupaten Indramayu Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar enam saksi terkait proses dan mekanisme pengajuan dana bantuan provinsi (banprov) untuk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses dan mekanisme pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan provinsi dan realisasinya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Dibui KPK, Bupati Supendi Minta Maaf kepada Rakyat Indramayu

Sebelumnya KPK pada Selasa (24/11) memeriksa enam saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM) dalam penyidikan kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu Tahun 2019.

Enam saksi, yaitu Sekda Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo, Ketua Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Kabupaten Indramayu TA 2019 Anggoro Purnomo, Ketua Pokja Pemilihan Anton Sinugroho.

Kemudian, Ketua Pokja LPSE (helpdesk/trainer) Pudji Astuti, Kabid Tata Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Yudi Suswanto Krisnawan, dan PPTK Rehabilitasi Jalan (APBD) dan PPTK Rehab Jalan Kabupaten Banprov 2019 Suherman.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

KPK juga menginformasikan ada satu saksi yang tidak memenuhi panggilan, yakni PNS atau Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu Ferry Mulyadi.

"Dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali.

KPK, Senin (16/11) telah menetapkan Rozaq sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.582.500.000 terkait kasus tersebut.

Baca Juga:

KPK Obok-Obok Kantor BPR Indramayu Terkait Suap Bupati Supendi

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta.

Empat orang tersebut, sebagaimana dikutip Antara, telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Jumat Siang
Indonesia
Tiga Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Jumat Siang

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di tiga wilayah DKI Jakarta pada Jumat (14/8) siang.

Mensos Juliari: Jangan Pelihara Orang Miskin
Indonesia
Mensos Juliari: Jangan Pelihara Orang Miskin

Salah satu dari fokus program kesejahteraan sosial pada 2020 adalah penguatan program pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Kapolri Minta Anak Buahnya Gandeng Tangan Solid Muluskan Jalan Komjen Listyo
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Gandeng Tangan Solid Muluskan Jalan Komjen Listyo

“Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung," kata Kapolri Jenderal Idham Azis

Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi
Indonesia
Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi

Ia mengungkapkan kenaikan upah minimum ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun
Indonesia
Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun

Melainkan yang paling terkena dampaknya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024.

Respon KPK Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Hirup Udara Bebas
Indonesia
Respon KPK Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Hirup Udara Bebas

Dakwaan KPK terhadap terdakwa Suheri Terta sudah tepat

Wakil Wali Kota Solo Positif COVID-19 Sepulang dari Istana, Jokowi Tes Swab
Indonesia
Wakil Wali Kota Solo Positif COVID-19 Sepulang dari Istana, Jokowi Tes Swab

Hal ini juga berlaku bagi orang di sekitar Presiden

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo
Indonesia
Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Izin reklamasi Ancol berlatar belakang kerja sama Pemprov DKI masa era Gubernur Fauzi Bowo dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Enggak Punya SIKM? Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta!
Indonesia
Enggak Punya SIKM? Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta!

Kalau sudah masuk wilayah Polda Metro tentunya ini sudah sebagai tempat tujuan terakhir

Pemerintah Wajibkan Masyarakat Pakai Masker Saat Keluar Rumah Mulai Hari Ini
Indonesia
Pemerintah Wajibkan Masyarakat Pakai Masker Saat Keluar Rumah Mulai Hari Ini

Ia pun mengimbau agar masyarakat bisa selalu menggunakan masker saat berada atau berkegiatan di luar rumah, tanpa terkecuali.