KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Usai diperiksa, Agus mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggaran proyek e-KTP. Agus mengatakan, penyidik mendalami hubungan antara Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpinnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR terkait proses penganggaran proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun.

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemdagri hubungan dengan Kemkeu dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," kata Agus usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/6).

Baca Juga

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Pada hari ini, Agus Marto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang menjadi whistleblower kasus ini menyebut Agus memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP.

Mantan Menkeu Agus Martowardojo (MP/Dery Ridwansyah)

Menurut Nazarudin, tanpa persetujuan Agus sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP dengan memakai skema tahun jamak atau multiyears tidak mungkin bisa berjalan.

Padahal, proyek e-KTP sempat terganjal karena ditolak Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Namun, Agus yang menggantikan Sri Mulyani menyetujui proyek tersebut setelah adanya pertemuan antara legislatif dan eksekutif.

Baca Juga

Dewas KPK Tindaklanjuti Dua Laporan Terkait Pelanggaran Etik Firli

Terkait dengan skema tahun jamak dalam proyek e-KTP, Agus Marto menjelaskan, kontrak multiyears tersebut hanya permohonnan izin dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk mengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun.

"Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemendagri kalau seandainya sudah menujuk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyear kontrak jadi, menjelaskan itu," pungkas Agus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah
Indonesia
Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah

Komjen Listyo Sigit Prabowo membeberkan kronologi pengungkapan barang haram ini.

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

Buzzer-buzzer membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta

 Update COVID-19 (31/5): Kasus Positif 26.473, Meninggal 1.613
Indonesia
Update COVID-19 (31/5): Kasus Positif 26.473, Meninggal 1.613

Untuk pasien sembuh pun terjadi penambahan yang cukup tinggi, berjumlah 293 orang dengan total 7.308 pasien sembuh.

Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang
Indonesia
Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang

"Iya betul ada kebakaran. Ada 5 orang meninggal dunia lima-limanya, satu keluarga itu," Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin

Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi
Indonesia
Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi

Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk sembilan juta keluarga

Bupati Karangnyar Tolak Permintaan Ratusan Takmir Masjid Salat Tarawih Berjamaah
Indonesia
Bupati Karangnyar Tolak Permintaan Ratusan Takmir Masjid Salat Tarawih Berjamaah

"Kami juga memberitahu risiko yang harus ditanggung takmir masjid jika ada jamaah tertular COVID-19," kata dia.

Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi
Indonesia
Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi

Jadi Menteri Koperasi dan UKM, tidak masalah

Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan
Indonesia
HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

Saat ini, terdapat 72.189 UMKM penyedia dengan rata-rata nilai proyek per UMKM sebesar Rp250 juta. Paling tidak, belanja modal yang bisa diserap UMKM Rp18 triliun.

Mensos Juliari Ditahan 20 Hari ke Depan
Indonesia
Mensos Juliari Ditahan 20 Hari ke Depan

Tersangka JPB ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan AW ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.