KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Usai diperiksa, Agus mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggaran proyek e-KTP. Agus mengatakan, penyidik mendalami hubungan antara Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpinnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR terkait proses penganggaran proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun.

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemdagri hubungan dengan Kemkeu dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," kata Agus usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/6).

Baca Juga

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Pada hari ini, Agus Marto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang menjadi whistleblower kasus ini menyebut Agus memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP.

Mantan Menkeu Agus Martowardojo (MP/Dery Ridwansyah)

Menurut Nazarudin, tanpa persetujuan Agus sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP dengan memakai skema tahun jamak atau multiyears tidak mungkin bisa berjalan.

Padahal, proyek e-KTP sempat terganjal karena ditolak Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Namun, Agus yang menggantikan Sri Mulyani menyetujui proyek tersebut setelah adanya pertemuan antara legislatif dan eksekutif.

Baca Juga

Dewas KPK Tindaklanjuti Dua Laporan Terkait Pelanggaran Etik Firli

Terkait dengan skema tahun jamak dalam proyek e-KTP, Agus Marto menjelaskan, kontrak multiyears tersebut hanya permohonnan izin dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk mengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun.

"Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemendagri kalau seandainya sudah menujuk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyear kontrak jadi, menjelaskan itu," pungkas Agus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI
Indonesia
Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI

Polda Metro Jaya mengingatkan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait pidana penyebaran berita tak benar.

Apresiasi Tim Gabungan Evakuasi Korban Sriwijaya Air, Jokowi: Tinggal Menunggu 'VCR'-nya
Indonesia
Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal
Indonesia
Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal

Walaupun sudah dibasmi dan dibubarkan tetapi propaganda transnasional radikal ini sudah masuk ke dalam masyarakat

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran
Indonesia
Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan pada Rabu (13/1). Namun, masih banyak masyarakat yang masih meragukan keamanan vaksin produksi Sinovac tersebut.

Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani
Indonesia
Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani

Proses hukum terhadap Abu Janda tergantung dari pihak yang melaporkan

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, RSUP Persahabatan Tambah Tempat Tidur Pasien
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, RSUP Persahabatan Tambah Tempat Tidur Pasien

Tambahan tempat tidur pasien itu di luar 189 tempat tidur khusus pasien COVID-19 yang ada saat ini

Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani
Indonesia
Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani

Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap Rizieq Shihab.

Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur menjalin kerja sama dalam kegiatan 'Misi Dagang dan Investasi' senilai Rp 3.925.000.000.

Motif Ayah Kandung Siksa Anak Perempuannya di Tangsel
Indonesia
Motif Ayah Kandung Siksa Anak Perempuannya di Tangsel

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan.