KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Usai diperiksa, Agus mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggaran proyek e-KTP. Agus mengatakan, penyidik mendalami hubungan antara Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpinnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR terkait proses penganggaran proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun.

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemdagri hubungan dengan Kemkeu dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," kata Agus usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/6).

Baca Juga

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Pada hari ini, Agus Marto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang menjadi whistleblower kasus ini menyebut Agus memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP.

Mantan Menkeu Agus Martowardojo (MP/Dery Ridwansyah)

Menurut Nazarudin, tanpa persetujuan Agus sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP dengan memakai skema tahun jamak atau multiyears tidak mungkin bisa berjalan.

Padahal, proyek e-KTP sempat terganjal karena ditolak Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Namun, Agus yang menggantikan Sri Mulyani menyetujui proyek tersebut setelah adanya pertemuan antara legislatif dan eksekutif.

Baca Juga

Dewas KPK Tindaklanjuti Dua Laporan Terkait Pelanggaran Etik Firli

Terkait dengan skema tahun jamak dalam proyek e-KTP, Agus Marto menjelaskan, kontrak multiyears tersebut hanya permohonnan izin dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk mengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun.

"Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemendagri kalau seandainya sudah menujuk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyear kontrak jadi, menjelaskan itu," pungkas Agus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Keamanan Siber di Indonesia Membaik di Tahun Ini
Indonesia
Kondisi Keamanan Siber di Indonesia Membaik di Tahun Ini

Kondisi keamanan siber di Indonesia juga membaik menurut data dari ITU mengenai Global Cybersecurity Index

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo

"Kami optimistis bisa memenangi Pilwakot Solo dengan suara 80 persen," kata dia.

Update COVID-19 DKI Selasa (5/5): 4.641 Kasus Positif, 650 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (5/5): 4.641 Kasus Positif, 650 Pasien Sembuh

"Dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 414 orang," kata Ani

Polisi Tangkap Aulia Farhan 'Anak Langit' Terkait Narkoba
Indonesia
Polisi Tangkap Aulia Farhan 'Anak Langit' Terkait Narkoba

Aulia dan rekannya, FP dicokok di Amaris Hotel Mampang, Jakarta Selatan

PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19
Indonesia
PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19

Jokowi juga tidak boleh mendengarkan masukan dari orang-orang yang hanya mau "menjilat" dan bersikap "asal bapak senang".

Pelni tidak Jual Tiket Mudik
Indonesia
Pelni tidak Jual Tiket Mudik

Hal itu berkaitan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik menggunakan moda transportasi laut.

 Dikritik Jual 10 Kali Lipat Lebih Mahal, Pasar Jaya Gelar Operasi Pasar Masker
Indonesia
Dikritik Jual 10 Kali Lipat Lebih Mahal, Pasar Jaya Gelar Operasi Pasar Masker

"Setidaknya ada satu juta pcs masker yang coba disiapkan oleh Pasar Jaya untuk dijual bekerjasama dengan himpunan pedagang farmasi Pasar Pramuka," kata Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin

Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari
Indonesia
Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Hasto menyatakan pihaknya menyadari bahwa mengangkat isu 'jalur rempah' tidak seksi dalam konteks isu politik nasional.

Puspomad: Perwira Marinir AL Pelaku Pembunuhan Babinsa TNI AD
Indonesia
Puspomad: Perwira Marinir AL Pelaku Pembunuhan Babinsa TNI AD

Kemas belum bisa menjelaskan lebih lanjut ihwal motif dari pelaku. Pasalnya, saat ini Puspomal juga sedang melakukan penyelidikan.