KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit yang Diamankan di Rumah Dinas Menteri Mantan Menteri KP Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai uang yang diamankan di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada 2 Desember 2020.

Hal itu menjadi materi yang didalami penyidik saat memeriksa Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur pada Rabu (3/2) kemarin.

"EP (Edhy Prabowo) dikonfirmasi mengenai uang-uang yang diamankan di rumah dinas saat penggeledahan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Baca Juga:

KPK Duga Edhy Prabowo Beli Tanah Pakai Duit Suap Benur

Selain soal uang, penyidik juga mencecar Edhy soal kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"EP didalami terkait mengenai kebijakan diizinkannya budidaya dan ekspor benih bening lobster/BBL sebagaimana Peraturan Menteri KKP tanggal 4 Mei 2020 soal Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan," ujar Ali.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Tak hanya Edhy, penyidik juga memeriksa Sekretaris Pribadi Edhy, Amiril Mukminin pada Rabu kemarin. Amiril yang juga menyandang status tersangka suap izin ekspor benur ini diselisik soal penggunaan uang yang diterima Edhy dari para ekportir benur.

"Dikonfirmasi mengenai tugas-tugas jabatan tersangka sebagai salah satu sespri EP selaku Menteri KKP. Selain itu didalami mengenai penggunaan uang-uang yang diduga diterima dari pihak-pihak yang mengajukan izin ekspor benih benur lobster," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito.

Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga:

KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Sekarang Ini 10 Juta Pengangguran di Negara Kita
Indonesia
Jokowi: Sekarang Ini 10 Juta Pengangguran di Negara Kita

Kebijakan perdagangan juga harus dapat memulihkan sektor-sektor ekonomi yang pada tahun lalu terkontraksi akibat dampak pandemi COVID-19.

Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19
Indonesia
Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19

Gubernur Anies Baswedan mengaku pihaknya sudah mendapat restu menggunakan aset pemerintah pusat untuk mengisolasi pasien corona khusus pasien kategori orang tanpa gejala (OTG).

DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi

Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Tawuran di Bulan Ramadan
Indonesia
Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Tawuran di Bulan Ramadan

Polda Metro Jaya melakukan kegiatan patroli gabungan untuk mencegah aksi tawuran.

Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat
Indonesia
Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat

Laporan disampaikan secara daring maupun luring

Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan
Indonesia
Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan

Pandu Riono menyarankan agar Gubernur Anies memperpanjang kembali masa PSBB transisi di ibu kota.

Satu Pekan Gelar Operasi, KKP Lumpuhkan 12 Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing
Indonesia
Satu Pekan Gelar Operasi, KKP Lumpuhkan 12 Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing

KKP melaksanakan operasi selama seminggu sejak tanggal 3-8 Juni 2021, dan berhasil menangkap 3 kapal berbendera Malaysia, 7 kapal berbendera Vietnam, 2 kapal berbendera Filipina dan 7 kapal berbendera Indonesia.

Catat Jadwal Pengumuman Hasil SBMPTN 2021
Indonesia
Catat Jadwal Pengumuman Hasil SBMPTN 2021

“Persiapkan diri untuk hasil apapun yang diterima nanti. Semoga hasil yang diterima dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk menjadi individu yang lebih baik lagi,” ucap Ketua LTMPT Mohammad Nasih

Menpan RB Sebut Jabatan Wamen Kewenangan Jokowi
Indonesia
Menpan RB Sebut Jabatan Wamen Kewenangan Jokowi

“Pembantu presiden adalah jabatan politis, sehingga sah saja diambil dari unsur mana pun,” kata Tjahjo

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020
Indonesia
Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen