KPK Cecar Bendahara DPC Demokrat soal Aliran Uang untuk Bupati PPU Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Nur Afifah Balqis dan Direktur PT Transwisata Prima Aviation Rustam Suhanda, pada Kamis (4/8).

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2019 hingga 2021.

Baca Juga

KPK Kembali Tetapkan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud sebagai Tersangka

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Nur Afifah dan Rustam terkait dengan aliran sejumlah uang yang digunakan untuk keperluan pribadi Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Masud.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penggunaan aliran sejumlah uang oleh AGM (Abdul Gafur Masud) yang diduga untuk keperluan pribadi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/8).

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU, Kaltim, yang menjerat Abdul Gofur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK turut menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya yaitu mantan Direktur Perumda Benuo Taka, Heriyanto, dan Bendahara Perumda Benuo Taka, Karim Abidin.

Baca Juga

KPK Sebut Andi Arief Bisa Dijerat Hukum karena Terima Uang dari Bupati PPU

Pada perkara sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Selain Gafur, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi.

Perkara itu kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda, Kaltim. Politikus Partai Demokrat itu didakwa menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU. (Pon)

Baca Juga

Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Banten
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Banten

Gempa bumi berkekuatan magnitodo 6,7 mengguncang Banten pada Jumat (14/1) sore WIB.

Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak
Indonesia
Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak

"Jalan dari rumah Kamis 28 April jam 10 malam, sampe Merak Jumat 29 April jam 8.30 pagi. Luar biasa hampir 12 jam di mobil," ucapnya.

IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan
Indonesia
IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan

Surat izin praktik/SIP- dokter Terawan masih berlaku sampai 5 Agustus 2023.

BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain
Indonesia
BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain

Pemanfaatan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng selain untuk pembelian kebutuhan pokok, juga dapat digunakan hingga modal usaha.

Ketua KPK Minta Usut Penyebar Hoaks Penyelidikan di Mukmatar NU
Indonesia
Ketua KPK Minta Usut Penyebar Hoaks Penyelidikan di Mukmatar NU

Firli pun memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto untuk mencari pihak yang mencatut dirinya terkait surat palsu penyelidikan Muktamar ke-34 NU.

Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan
Indonesia
Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan

Partai Demokrat, kata Herzaky, berharap tidak ada pihak yang berupaya mengganggu, menggerogoti kemandirian, independensi partai politik dalam menentukan dengan parpol dalam berkoalisi.

2 Aplikasi Layanan Kependudukan  Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021
Indonesia
2 Aplikasi Layanan Kependudukan Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021

Saat ini, Disdukcapil berkordinasi dengan Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis).

Kepanitian Terbentuk, MotoGP Siap Digelar di Indonesia
Indonesia
Kepanitian Terbentuk, MotoGP Siap Digelar di Indonesia

Pekan ini, menjadi pembuktian dengan penyelenggaraan test resmi pramusim yang akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2022.

Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan
Indonesia
Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan

Jokowi meminta keduanya selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang berkaitan dengan rakyat.

 Komoditas Cabai Bikin Inflasi Juni Sebesar 0,61 Persen
Indonesia
Komoditas Cabai Bikin Inflasi Juni Sebesar 0,61 Persen

Adapun inflasi secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 4,35 persen atau menjadi inflasi yang tertinggi sejak Juni 2019 dengan inflasi 4,37 persen (yoy).