KPK Buka Suara Ada Kepala Sekolah di Tangerang Berharta Rp 1,6 Triliun Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara menanggapi munculnya nama Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang, Nurhali masuk dalam 10 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan LHKPN.

Nurhali berada di posisi ketujuh berdasarkan LHKPN yang disetorkannya kepada KPK pada 17 Februari 2021 lalu mengaku memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.601.972.500.000 atau Rp 1,6 triliun lebih dan hanya memiliki utang sebesar Rp 46.000.000 saja.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

"Besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak dapat dijadikan ukuran atau indikator bahwa harta tersebut terkait atau tidak terkait tindak pidana korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Selasa (14/9).

LHKPN merupakan self-assessment atau penilaian sendiri pejabat yang bersangkutan. LHKPN itu diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara atau wajib lapor kepada KPK melalui situs eLHKPN. Untuk menilai kewajaran harta yang disampaikan penyelenggara negara, KPK dapat melakukan pemerisaan lebih lanjut.

"Salah satunya dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dan analisis kesesuaian profil penyelenggara negara," ujarnya.

Terlepas dari wajar tidaknya harta Nurhali yang dilaporkan, KPK mengingatkan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya. Ditekankan Ipi, pelaporan harta kekayaan merupakan instrumen penting mencegah korupsi.

"KPK mengimbau penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya secara periodik dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan kejujuran," katanya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ipi menjelaskan sesuai UU Nomor 28 tahun 1999 yang merupakan wajib lapor LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Secara limitatif, disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai PN, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara lain yang dimaksud merupakan perluasan wajib lapor yang dasarnya ditetapkan oleh instansi masing-masing dengan mengeluarkan aturan internal. Karena jabatannya tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan UU, maka ada mekanisme yang diatur terpisah oleh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Nurhali selaku kepala sekolah menjadi pejabat yang wajib melaporkan hartanya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Dalam aturan itu ditetapkan siapa saja yang merupakan wajib lapor. Salah satunya, yaitu Kepala Sekolah (SMA/SMK/SKH) sebagai salah satu Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Banten," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandara Lombok Mulai Gunakan Alat Tes GeNose C19
Indonesia
Bandara Lombok Mulai Gunakan Alat Tes GeNose C19

Manajemen Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mulai menghadirkan layanan tes GeNose C19, Kamis (29/4).

PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration
Indonesia
PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan program Level 1 Celebration di Atrium Tunjungan Plaza, Surabaya, Rabu (10/11).

Pemda DIY Tutup Lokasi Wisata Saat PPKM Darurat Jika Ada Instruksi Mendagri
Indonesia
Pemda DIY Tutup Lokasi Wisata Saat PPKM Darurat Jika Ada Instruksi Mendagri

Pemprov sedang menunggu surat instruksi PPKM resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya jika sudah diterima Sri Sultan Hamengku Buwono X akan membuat instruksi Gubernur.

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat
Indonesia
Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

Sinyal penguatan daya beli masyarakat juga tercermin dari pertumbuhan signifikan pada peredaran uang kartal serta uang bereda.

SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana
Indonesia
SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana

Istana bereaksi dengan memastikan akan memberikan dukungan dan bantuan dalam penanganan kondisi kesehatan SBY

Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan
Indonesia
Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2021.

Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Polisi: Masih Banyak Pelanggaran
Indonesia
Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Polisi: Masih Banyak Pelanggaran

"Masih banyak kendaraan berpelat ganjil yang mencoba melintas, padahal hari ini kan tanggal 26 adalah genap," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo, di Jakarta, Kamis (26/8).

Kelompok Buruh Serukan Perlawanan Terhadap Israel
Indonesia
Kelompok Buruh Serukan Perlawanan Terhadap Israel

Massa aksi terpantau menyerukan penghentian kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh Zionis-Israel yang masih berlangsung hingga hari ini

DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton

Kronologis Anggota Brimob Jualan Rokok Ribut dengan Kopassus di Papua
Indonesia
Kronologis Anggota Brimob Jualan Rokok Ribut dengan Kopassus di Papua

keributan melibutkan anggota TNI tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan anggota Polri dari Satgas Amole di Kabupaten Mimika.