KPK Buka Suara Ada Kepala Sekolah di Tangerang Berharta Rp 1,6 Triliun Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara menanggapi munculnya nama Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang, Nurhali masuk dalam 10 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan LHKPN.

Nurhali berada di posisi ketujuh berdasarkan LHKPN yang disetorkannya kepada KPK pada 17 Februari 2021 lalu mengaku memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.601.972.500.000 atau Rp 1,6 triliun lebih dan hanya memiliki utang sebesar Rp 46.000.000 saja.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

"Besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak dapat dijadikan ukuran atau indikator bahwa harta tersebut terkait atau tidak terkait tindak pidana korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Selasa (14/9).

LHKPN merupakan self-assessment atau penilaian sendiri pejabat yang bersangkutan. LHKPN itu diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara atau wajib lapor kepada KPK melalui situs eLHKPN. Untuk menilai kewajaran harta yang disampaikan penyelenggara negara, KPK dapat melakukan pemerisaan lebih lanjut.

"Salah satunya dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dan analisis kesesuaian profil penyelenggara negara," ujarnya.

Terlepas dari wajar tidaknya harta Nurhali yang dilaporkan, KPK mengingatkan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya. Ditekankan Ipi, pelaporan harta kekayaan merupakan instrumen penting mencegah korupsi.

"KPK mengimbau penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya secara periodik dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan kejujuran," katanya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ipi menjelaskan sesuai UU Nomor 28 tahun 1999 yang merupakan wajib lapor LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Secara limitatif, disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai PN, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara lain yang dimaksud merupakan perluasan wajib lapor yang dasarnya ditetapkan oleh instansi masing-masing dengan mengeluarkan aturan internal. Karena jabatannya tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan UU, maka ada mekanisme yang diatur terpisah oleh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Nurhali selaku kepala sekolah menjadi pejabat yang wajib melaporkan hartanya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Dalam aturan itu ditetapkan siapa saja yang merupakan wajib lapor. Salah satunya, yaitu Kepala Sekolah (SMA/SMK/SKH) sebagai salah satu Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Banten," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh
Indonesia
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh

"Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4).

Zona Merah COVID-19 di Jakarta Tersisa Tiga RT
Indonesia
Zona Merah COVID-19 di Jakarta Tersisa Tiga RT

Tiga RT tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI

Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat
Indonesia
Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat

Kunci percepatan vaksinasi untuk mencapai target bebas COVID-19 adalah pada pendataan, sebab kalau data valid maka pelaksanaannya akan lebih cepat.

Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi
Indonesia
Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya secara bertahap akan menghapus tilang di lapangan.

MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng
Indonesia
MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng

Masyarakat untuk menahan diri agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan dan mengadu domba masyarakat.

Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk
Indonesia
Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk

Masih banyak permasalahan di papua

Denmark Lockdown Selama Natal dan Tahun Baru
Dunia
Denmark Lockdown Selama Natal dan Tahun Baru

Denmark akan memberlakukan penguncian total (lockdown) selama Natal dan tahun baru guna mengekang penyebaran virus corona.

Hadapi Gelombang Mudik, Pemda DIY Terapkan 2 Strategi Kendalikan Corona
Indonesia
Hadapi Gelombang Mudik, Pemda DIY Terapkan 2 Strategi Kendalikan Corona

Sultan tidak melarang warga Yogyakarta berpergian antar kabupaten dan kota dalam wilayah DIY maupun keluar DIY.

BRI Turunkan Suku Bunga Dasar Kredit
Indonesia
BRI Turunkan Suku Bunga Dasar Kredit

SBDK KPR turun sebesar 2,65 persen, dari 9,90 persen menjadi 7,25 persen.

Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia
Indonesia
Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia

"Siapa pun yang terpilih di antara keduanya, hubungan diplomatik antara Indonesia-AS masih akan seperti biasa. Masih akan mengalami hubungan yang tak seimbang (antara Indonesia dengan AS)," kata Ujang