KPK Buka Opsi Panggil Paksa jika Andi Arief Tak Kooperatif Lagi Ketua KPK Firli Bahuri memberikan salam saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan surat pemanggilan saksi kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief sudah disampaikan sesuai prosedur.

"Yang pasti setiap orang yang dipanggil itu sudah ada bukti-bukti petunjuk bahwa yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan penyidikan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu memastikan surat pemanggilan terhadap Andi Arief sudah disampaikan KPK pada 23 Maret 2022.

Baca Juga:

KPK Bantah Tudingan Demokrat Jadi Alat Politik Usai Panggil Andi Arief

"Surat panggilan kepada yang bersangkutan sudah dikirim KPK pada tanggal 23 Maret yang lalu," ujarnya.

Firli melanjutkan, KPK akan melakukan pemeriksaan ulang kepada Andi Arief. Namun, belum terjadwal. Apabila dalam pemanggilan kedua Andi Arief tidak kooperatif, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa.

"Saya tidak tahu persis dipanggil lagi. Tapi sesuai ketentuan, apabila seseorang dipanggil satu kali tidak hadir, maka ada ketentuan dalam hukum acara, kita panggil untuk kedua kalinya," kata Firli.

KPK sebelumnya mengingatkan Andi Arief untuk kooperatif. Sikap kooperatif itu dapat ditunjukkan Andi Arief dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

Peringatan ini disampaikan KPK lantaran Andi Arief mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (28/3). Padahal, keterangan Andi Arief dibutuhkan tim penyidik untuk menuntaskan kasus dugaan suap Abdul Gafur Mas'ud.

Baca Juga:

KPK Minta Andi Arief Penuhi Panggilan Penyidik

Belum diketahui materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa Andi Arief. Namun, pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan status Abdul Gafur sebagai kader Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Bahkan sebelum ditangkap KPK, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Apalagi, saat ditangkap tim satgas KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan mendalami sumber dan peruntukkan suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya mendalami adanya dugaan uang suap yang diterima Abdul Gafur Mas'ud terkait dengan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim). (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Sebut Andi Arief Belum Terima Surat Panggilan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Jokowi Minta Kiai Rayu Anak Muda NU Ainun Najib Balik ke Indonesia
Indonesia
Saat Jokowi Minta Kiai Rayu Anak Muda NU Ainun Najib Balik ke Indonesia

NU harus memberikan ruang yang lebih besar kepada warga NU dari generasi milenial, dari generasi Gen-Z untuk tampil dan mengambil peran sentral dalam perkembangan Indonesia yang baru.

Harga BBM Bikin Inflasi September 2022 Tertinggi Sejak Desember 2014
Indonesia
Harga BBM Bikin Inflasi September 2022 Tertinggi Sejak Desember 2014

Inflasi tahun kalender September 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 4,84 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) September 2022 terhadap September 2021 sebesar 5,95 persen.

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin
Indonesia
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami tentang uang Rp 1,5 miliar yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dodi Reza.

Ratusan Calhaj Asal Solo Menunggu Keberangkatan ke Tanah Suci
Indonesia
Ratusan Calhaj Asal Solo Menunggu Keberangkatan ke Tanah Suci

Sebanyak 510 calon jemaah haji (calhaj) tertunda keberangkatanya selama dua setahun.

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi
Indonesia
Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilu 2024.

Syukur Menaker Lihat Aktivitas Porter Stasiun Kembali Mengeliat Saat Mudik
Indonesia
Syukur Menaker Lihat Aktivitas Porter Stasiun Kembali Mengeliat Saat Mudik

Daop 1 Jakarta menyediakan perjalanan KA Jarak Jauh diprogramkan terdapat rata-rata 61 perjalanan KA per hari, dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 35.700 per hari.

BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron
Indonesia
BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron

Munculnya varian COVID-19 Omicron di Indonesia jadi momentum warga untuk memperkuat persatuan.

Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah
Indonesia
Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah

Harus ada ketegasan dalam distribusi BBM Bersubsidi misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT
Indonesia
Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

Dengan kembali ke aturan lama, pekerja dapat mengklaim dana yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan setelah satu bulan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

Presidensi G20 Bisa Dijadikan Indonesia Buat Redam Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
Presidensi G20 Bisa Dijadikan Indonesia Buat Redam Konflik Rusia-Ukraina

posisi Indonesia dalam konflik Ukraina-Rusia adalah negara non-partisipan atau politik bebas aktif, sehingga tidak berpihak pada kepentingan baik Ukraina maupun Rusia.