KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tak tertutup kemungkinan dari pengembangan kasus ini, KPK menjerat Waskita Karya sebagai tersangka sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Dalam penyidikan KPK saat ini apabila ditemukan alat bukti adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi maka tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Meski demikian, Ali mengatakan, tim penyidik saat ini fokus menuntaskan penyidikan lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lima orang itu, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani; Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman, Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; serta Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Saat kasus korupsi ini terjadi, Desi Arryani menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Jarot Subana selaku Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, sementara Fakih Usman sebagai Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

"Saat ini KPK masih fokus kepada proses penyidikan yang sedang berjalan dengan tersangka yang ada saat ini," ungkapnya.

Dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik pada hari ini memeriksa Ketua Koperasi Waskita, Ari Wibowo; Manager Huma Capital Waskita, Riftan Wisesa; Staf Bagian Keuangan, Tri Yuharlina; dan mantan Auditor PT Waskita, M Noor Utomo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian Kanwil Jakarta, Antonius Y Tyas Nugroho; Kapro dan Kabag Dal, Fakih Usman; Kasie Keu Proyek Padamaran, Joni Putra; Kabag Dal Sipil, Mohamad Indrayana; Kabag SDM Waskita, Raden Bambang Widhyanto; Kepala Kantor Cabang Riau, Tri Hartanto; Kapro Proyek Benoa 4, Julizar Kurniawan; Dirkeu Waskita Toll Road, Rudi Purnomo; SVP Accounting Waskita, Inggir Elerida Lumbantoruan; serta Staf admin kantor, Agus Winarno.

"Mereka semua diperiksa untuk tersangka Desi Arryani (DSA)," kata Ali.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan hal senada. Penetapan tersangka terhadap Waskita akan dilakukan KPK sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Belum sejauh itu, nanti jika dilihat sampai (pidana) ke korporasi, biasa akan kita gelar (perkara)," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap korporasi bukan hal baru bagi KPK. Sejauh ini tercatat KPK telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan satu korporasi sebagai tersangka pencucian uang. Jerat pidana terhadap korporasi memungkinkan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Baca Juga

Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif

Dalam SEMA itu disebutkan Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain korporasi mendapat keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 40 Ribu Orang
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi

Peraturan Kejaksaan Agung ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.

Kalangan Ahli Perdebatkan Penyebab Kematian Maradona
Dunia
Kalangan Ahli Perdebatkan Penyebab Kematian Maradona

Sebanyak 20 ahli memulai perdebatan tentang penyebab kematian ikon sepak bola Argentina Diego Maradona.

Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin
Indonesia
Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.266 jiwa.

Ingat, Menteri Agama Berpesan Jangan Cederai Hikmah Ramadan
Indonesia
Ingat, Menteri Agama Berpesan Jangan Cederai Hikmah Ramadan

Seluruh umat Muslim Indonesia untuk menciptakan suasana Ramadan yang penuh dengan ketenangan, kerukunan dan kekhusyukan.

Sinovak Kirim Konsentrat 50 Juta Dosis Vaksin COVID-19 ke Bio Farma
Indonesia
Sinovak Kirim Konsentrat 50 Juta Dosis Vaksin COVID-19 ke Bio Farma

Bulk yang akan diterima oleh Bio Farma dalam bentuk RTF pada bulan November 2020 tidak akan langsung diproduksi, melainkan akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma.

Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi
Indonesia
Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi

Pemberlakuan kembali ganjil-genap juga karena sudah tidak berlakunya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)

Pengusaha Maklumi Keputusan Anies Terapkan PSBB Total
Indonesia
Pengusaha Maklumi Keputusan Anies Terapkan PSBB Total

Keputusan itu diterapkan Anies semata-mata untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sebab kesehatan merupakan nomor satu yang perlu diperhatikan pemerintah.

Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK

Rasio pemanfaatan tempat tidur, ruang gawat darurat atau ruang ICU, dan ruang isolasi mencapai lebih dari 60 persen

Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun
Indonesia
Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi.