KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tak tertutup kemungkinan dari pengembangan kasus ini, KPK menjerat Waskita Karya sebagai tersangka sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Dalam penyidikan KPK saat ini apabila ditemukan alat bukti adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi maka tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Meski demikian, Ali mengatakan, tim penyidik saat ini fokus menuntaskan penyidikan lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lima orang itu, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani; Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman, Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; serta Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Saat kasus korupsi ini terjadi, Desi Arryani menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Jarot Subana selaku Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, sementara Fakih Usman sebagai Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

"Saat ini KPK masih fokus kepada proses penyidikan yang sedang berjalan dengan tersangka yang ada saat ini," ungkapnya.

Dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik pada hari ini memeriksa Ketua Koperasi Waskita, Ari Wibowo; Manager Huma Capital Waskita, Riftan Wisesa; Staf Bagian Keuangan, Tri Yuharlina; dan mantan Auditor PT Waskita, M Noor Utomo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian Kanwil Jakarta, Antonius Y Tyas Nugroho; Kapro dan Kabag Dal, Fakih Usman; Kasie Keu Proyek Padamaran, Joni Putra; Kabag Dal Sipil, Mohamad Indrayana; Kabag SDM Waskita, Raden Bambang Widhyanto; Kepala Kantor Cabang Riau, Tri Hartanto; Kapro Proyek Benoa 4, Julizar Kurniawan; Dirkeu Waskita Toll Road, Rudi Purnomo; SVP Accounting Waskita, Inggir Elerida Lumbantoruan; serta Staf admin kantor, Agus Winarno.

"Mereka semua diperiksa untuk tersangka Desi Arryani (DSA)," kata Ali.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan hal senada. Penetapan tersangka terhadap Waskita akan dilakukan KPK sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Belum sejauh itu, nanti jika dilihat sampai (pidana) ke korporasi, biasa akan kita gelar (perkara)," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap korporasi bukan hal baru bagi KPK. Sejauh ini tercatat KPK telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan satu korporasi sebagai tersangka pencucian uang. Jerat pidana terhadap korporasi memungkinkan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Baca Juga

Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif

Dalam SEMA itu disebutkan Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain korporasi mendapat keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Eks Anak Buah Hasto Imingi Riezky 50 Ribu per Suara Agar Mau Diganti Harun Masiku
Indonesia
Eks Anak Buah Hasto Imingi Riezky 50 Ribu per Suara Agar Mau Diganti Harun Masiku

"Saya disuruh mundur. Iya (sebelum dilantik)," kata Riezky saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap PAW Anggota DPR untuk terdakwa Saeful di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/4).

Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu
Indonesia
Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu

Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah panti pijat di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Pilkada Serentak
Indonesia
Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Pilkada Serentak

Mahfud mengakui ada sebagian masyarakat yang khawatir gelaran Pilkada serentak akan menguras anggaran

Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta

Polisi telah melakukan klarifikasi pada penggelar rapid tes di area Bandara Soekarno Hatta, Banten, Tangerang.

Ini Alasan Kecepatan Tes COVID-19 Tak Bisa Merata di Tiap Daerah
Indonesia
Ini Alasan Kecepatan Tes COVID-19 Tak Bisa Merata di Tiap Daerah

Grafik laju dari perubahan penambahan hari-perhari menjadi tuntunan pemerintah untuk melakukan tes yang lebih masif.

 UGM Tembus 50 Universitas Terbaik Dunia Versi THE Impact Ranking
Indonesia
UGM Tembus 50 Universitas Terbaik Dunia Versi THE Impact Ranking

THE Impact Ranking mengukur dan memotret impak atau peran universitas di dunia kepada masyarakat melalui ketujuh belas indikator SDGs yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hasil Survei Terakhir Pangkal Penyerangan Benyamin di Pilkada Tangsel
Indonesia
Hasil Survei Terakhir Pangkal Penyerangan Benyamin di Pilkada Tangsel

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) semakin panas.

Ramai-ramai Tolak Aksi Bela Rizieq Shihab di Istana Negara
Indonesia
Ramai-ramai Tolak Aksi Bela Rizieq Shihab di Istana Negara

Namun, kegiatan yang mengundang massa itu menuai penolakan dari masyarakat terutama di media sosial. Pasalnya, aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran
Indonesia
KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran

Ia menyebut, pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak buruh

Pekerja Gaji Rp5 Juta Dapat Bansos, PKS: Jangan Timbulkan Kecemburuan
Indonesia
Pekerja Gaji Rp5 Juta Dapat Bansos, PKS: Jangan Timbulkan Kecemburuan

Persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kilogram bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.