KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, ada keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/11)

Baca Juga

KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya, meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ombudsman menyatakan, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Hingga kini belum juga direspon Pemerintah Provinsi NTB.

Padahal, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca Juga

Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran

Dengan begitu, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan ini jika ada pihak yang melaporkan. Akan tetapi, kata Alamsyah, KPK sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” jelasnya.

Gili Trawangan

KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan asetnya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda pada Senin (26/10)

Untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa tersebut, KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” ujar Linda.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Menurut Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dimana, syarat subjektif dan objektif perjanjian itu tidak terpenuhi. Konsekuensinya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan.

”Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” kata Nanang.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun. (*)

Baca Juga

Baru Jabat Kapolda Metro, Irjen Fadil Imran Ditegur KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS
Indonesia
Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS

Penangkapan dilakukan pada Jumat (5/6)

Siti Zuhro: Revisi UU Pemilu Harus Bisa Hadirkan Banyaknya Paslon Capres dan Cawapres
Indonesia
Siti Zuhro: Revisi UU Pemilu Harus Bisa Hadirkan Banyaknya Paslon Capres dan Cawapres

Siti berharap revisi UU Pemilu bisa membuka ruang demokrasi bagi lebih banyak pasangan calon

Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi?
Indonesia
Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi?

Usulan tersebut bisa berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi.

Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup

Tiga eks petinggi PT Asuransi Jiwasraya divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Pemerintah DKI Jakarta wajib mengikuti perintah Mahkamah Agung (MA) untuk melanjutkan izin reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta.

DPR Minta Pemerintah Tak Ragu Belajar dari Tiongkok untuk Mengatasi Corona
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tak Ragu Belajar dari Tiongkok untuk Mengatasi Corona

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan buku panduan prosedur tetap penanganan virus corona untuk pemerintah Indonesia.

Komnas HAM Ingatkan Jangan Ada Penggusuran Warga Saat COVID-19
Indonesia
Komnas HAM Ingatkan Jangan Ada Penggusuran Warga Saat COVID-19

Komnas HAM tengah melakukan penyelesaian kasus dilakukan dengan menerapkan protokol penanganan COVID-19

Periksa Dirut PT Jakpro, KPK Buka Penyelidikan Baru
Indonesia
Periksa Dirut PT Jakpro, KPK Buka Penyelidikan Baru

Dalam mengusut kasus tersebut penyidik memeriksa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto.

DPR Kritik Keputusan Menag Batalkan Penyelenggaran Haji 2020
Indonesia
DPR Kritik Keputusan Menag Batalkan Penyelenggaran Haji 2020

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut pengambilan keputusan sepihak

Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam
Indonesia
Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam

Erupsi kali ini diperkirakan akan bersifat efusif atau lelehan dan diprediksi memiliki kesamaan dengan erupsi 2006.