KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, ada keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/11)

Baca Juga

KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya, meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ombudsman menyatakan, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Hingga kini belum juga direspon Pemerintah Provinsi NTB.

Padahal, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca Juga

Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran

Dengan begitu, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan ini jika ada pihak yang melaporkan. Akan tetapi, kata Alamsyah, KPK sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” jelasnya.

Gili Trawangan

KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan asetnya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda pada Senin (26/10)

Untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa tersebut, KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” ujar Linda.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Menurut Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dimana, syarat subjektif dan objektif perjanjian itu tidak terpenuhi. Konsekuensinya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan.

”Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” kata Nanang.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun. (*)

Baca Juga

Baru Jabat Kapolda Metro, Irjen Fadil Imran Ditegur KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Borong Produk Prancis di Minimarket Lalu Dibakar
Indonesia
Borong Produk Prancis di Minimarket Lalu Dibakar

Ormas Gerakan Pemuda Islam melakukan sweeping terhadap produk-produk Prancis di sebuah minimarket di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Kawasan Pasar Baru Membludak padahal Lagi PSBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kawasan Pasar Baru Membludak padahal Lagi PSBB

Foto tersebut merupakan suasana di Pasar Rakyat Tengah, Pontianak, Kalimatan Barat.

Tower 5 RSD Wisma Atlet Nyaris Penuh, Tower 4 Siap Digunakan Pekan Depan
Indonesia
Tower 5 RSD Wisma Atlet Nyaris Penuh, Tower 4 Siap Digunakan Pekan Depan

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, Tim Satgas COVID-19 terus melakukan upaya perbaikan

Prapradilan Rizieq Shihab Dijaga Ketat Aparat
Indonesia
Prapradilan Rizieq Shihab Dijaga Ketat Aparat

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno menyebutkan, pihaknya telah meminta bantuan pengamanan kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan.

KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI

tim penyidik mendalami aliran dana suap proyek bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu
Indonesia
Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu

Bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19

Pekerja Positif COVID-19, Obyek Wisata Umbul Ponggok Ditutup
Indonesia
Pekerja Positif COVID-19, Obyek Wisata Umbul Ponggok Ditutup

Pemerintah Kabupaten Klaten menutup objek wisata air Umbul Ponggok selama tiga hari atau Senin-Rabu (2-4/11).

Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka
Indonesia
Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka

Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak enam prajurit TNI AL ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari matra TNI AU masih dalam pemeriksaan.

'Hilang' Sejak Oktober, Jack Ma Akhirnya Muncul dalam Video Amal Yayasan
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

Kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam