KPK Berkoordinasi dengan Panglima TNI soal Pemanggilan Eks KSAU di Sidang Tipikor Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna memberikan keterangan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa soal pemanggilan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi persidangan perkara pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto beranggapan bahwa Agus masih ingin tetap menggunakan prosedur militer dalam pemanggilannya itu.

Baca Juga:

KASAU Borong 35 Unit Mobil Esemka

"Apabila memang sudah dalam ambang batas tertentu, tentunya akan kami laporkan lagi kepada Panglima (TNI), karena beliau (Agus Supriatna) kelihatannya mintanya diperlakukan sebagai militer untuk pemanggilan dan lain lain," kata Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/11).

Agus kembali tidak memenuhi panggilan untuk menjadi saksi di sidang lanjutan perkara pengadaan helikopter AW-101, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/11).

Adapun yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut ialah Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG).

"Terkait persidangan perkara AW-101, memang dari awal banyak kendala secara teknis dan tentunya bahkan kami pimpinan (KPK) juga sudah berkoordinasi dengan Panglima (TNI)," ujar dia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan Agus di persidangan.

"KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU. Saksi tersebut dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 28 November 2022 di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu (23/11).

Baca Juga:

Pimpin Upacara Hari Bhakti TNI AU, KASAU Ingatkan Peristiwa Heroik 71 Tahun Lalu

Sebelumnya, Agus telah diminta hadir oleh JPU KPK dalam persidangan Senin (21/11) melalui surat yang telah dikirim ke kediaman Agus di Cibubur, Jakarta Timur.

"Terkait hal tersebut, KPK juga telah meminta bantuan pihak TNI AU. Namun, saksi ini tidak hadir tanpa keterangan," kata Ali.

Oleh karena itu, JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk hadir dalam persidangan pada Senin (28/11).

Irfan didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU angkatan 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 738,9 miliar.

Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan.

Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT Diratama Jaya Mandiri, yaitu senilai Rp 436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp 738,9 miliar. (*)

Baca Juga:

Membanggakan, Kasau Ganjar Tim Jupiter Aerobatic Team Penghargaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Muhammad Taufik yang kini mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dikabarkan bakal digeser.

Partai Ummat Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Partai Ummat Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

KPU membacakan hasil rekapitulasi verifikasi partai politik calon peserta Pemilu pada tingkat provinsi, Rabu (14/12).

Kondisi 138 WNI di Ukraina Tetap Tenang
Indonesia
Kondisi 138 WNI di Ukraina Tetap Tenang

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev memastikan kondisi di Ukraina masih relatif kondusif.

Pemerintah Janji Bakal Perbaiki Ratusan Bangunan Rusak Akibat Gempa Cianjur
Indonesia
Pemerintah Janji Bakal Perbaiki Ratusan Bangunan Rusak Akibat Gempa Cianjur

Berdasarkan pendataan yang disusun oleh Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak yang diakibatkan gempa tersebut turut merusak ratusan bangunan.

Viral di Medsos Soal Dugaan Pelecehan Seksual, Kampus UNS Buka Suara
Indonesia
Viral di Medsos Soal Dugaan Pelecehan Seksual, Kampus UNS Buka Suara

Kasus dugaan kekerasan seksual sesama jenis di lingkungan Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah viral di media sosial (medsos).

Penutupan Pesantren Shiddiqiyah, Cak Imin Minta Pemerintah Bentuk Tim Pemulihan
Indonesia
Penutupan Pesantren Shiddiqiyah, Cak Imin Minta Pemerintah Bentuk Tim Pemulihan

Pemerintah diminta segera membentuk tim persiapan pemulihan izin kembali Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur.

Bakal Cawapres AHY Kuasai Banten dan DKI, Erick Thohir Kuat di Jateng
Indonesia
Bakal Cawapres AHY Kuasai Banten dan DKI, Erick Thohir Kuat di Jateng

Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei soal bakal calon wakil presiden potensial di Pemilu 2024.

Bareskrim Ungkap Sepuluh Perusahaan 'Cangkang' Yayasan ACT
Indonesia
Bareskrim Ungkap Sepuluh Perusahaan 'Cangkang' Yayasan ACT

Bareskrim Polri mengungkap perusahaan cangkang milik yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menggelapkan dana.

Lindungi Anak-anak, Tiongkok Larang Penjualan Rokok Elektrik Rasa Buah
Dunia
Lindungi Anak-anak, Tiongkok Larang Penjualan Rokok Elektrik Rasa Buah

Otoritas Tiongkok sangat ketat dalam membatasi penjualan rokok elektrik agar melindungi dari akses kalangan anak muda.

Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja
Indonesia
Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja

Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus dimatangkan. Termasuk melakukan pembahasan internal. Kebijakan ini diklaim untuk mengurai kemacetan.