KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020 di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/8). (humas kpk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 23 satgas untuk mengawasi pengelolaan anggaran program-program pemerintah berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

Baca Juga:

Polri Diminta Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Keributan Wakil Ketua KPK dengan Anak Amien Rais

"Khusus untuk pandemi COVID-19, KPK sudah membentuk 15 satgas pencegahan dan 8 satgas penindakan," kata Firli dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2020 secara daring, Selasa (18/8).

Firli menjelaskan, pembentukan tim khusus di Kedeputian Penindakan sebagai respon KPK atas kerawanan dan potensi korupsi. Sementara di bidang pencegahan, 15 satgas bekerja untuk menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring di tingkat pusat maupun daerah.

Dikatakannya, tidak sedikit upaya yang dilakukan KPK untuk mengawasi pengelolaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, termasuk penyaluran bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Selain membentuk satgas di Kedeputian Penindakan dan Pencegahan, KPK juga meluncurkan aplikasi Jaga Bansos untuk membuka ruang kepada masyarakat melaporkan penyimpangan yang terjadi. Lembaga antirasuah juga melakukan kajian-kajian untuk memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya korupsi.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Bahkan, kata Firli, pimpinan KPK membagi tugas untuk menyambangi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan program-program penanganan COVID-19 berjalan tanpa penyimpangan.

"Kita akan terus bekerja ingin memastikan bahwa seluruh program penanganan COVID-19 ini tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya benar secara formil, dan benar secara materil tidak terjadi penyimpanangan dan tidak terjadi korupsi," ujar Firli.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, dari 15 satgas khusus di Kedeputian Pencegahan, terdapat satu satgas yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tim tersebut menganalisi dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19.

"Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat," ujarnya.

Baca Juga:

Berselisih Dengan Mumtaz, Wakil Ketua KPK Serahkan Penyelesaian Pada Polisi

Selain itu, terdapat sembilan satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan yang bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

"Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk lima satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp695,20 triliun," pungkas Lili. (Pon)

Baca Juga:

Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara Kemerdekaan dari Tempatnya Masing-Masing

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operasi Lilin di Jakarta, Puluhan Orang Terjaring Reaktif Corona
Indonesia
Operasi Lilin di Jakarta, Puluhan Orang Terjaring Reaktif Corona

Selama berlangsungnya Operasi Lilin 2020 Plus dengan pelayanan rapid test gratis, ditemukan puluhan orang reaktif virus corona.

Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan Agung Sucipto ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.

Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Indonesia
Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Desember 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu Tokoh Pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat nasional, Rumah Zakat.

PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman
Indonesia
PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman

Dengan keputusan itu, PB SEMMI berniat akan melaporkan dan menggugat masalah rangkap jabatan ini kepada Ombudsman dan PTUN.

[HOAKS atau FAKTA]:  Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial

Beredar unggahan video melalui Facebook dengan narasi bahwa tol Jakarta - Bandung sudah tidak melakukan pembatasan sosial.

Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru
Indonesia
Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru

Sedangkan untuk penumpang, lanjut dia, turun 76 persen. Untuk pergerakan pesawat tahun 2019 ada 690 dan tahun 2020 ada 334

Terus Meningkat, 50 Persen Pasien Positif Corona di Yogyakarta Sembuh
Indonesia
Terus Meningkat, 50 Persen Pasien Positif Corona di Yogyakarta Sembuh

Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini sebanyak 215 orang.

[Hoaks atau Fakta]: BI Minta Data Pribadi Untuk Cairkan Uang
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BI Minta Data Pribadi Untuk Cairkan Uang

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, Bank Indonesia telah membantah pesan surel tersebut dan memastikan kalau email tersebut tidak keluar dari pihak mereka.

Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada
Indonesia
Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada

"Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," ucapnya