KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020 di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/8). (humas kpk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 23 satgas untuk mengawasi pengelolaan anggaran program-program pemerintah berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

Baca Juga:

Polri Diminta Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Keributan Wakil Ketua KPK dengan Anak Amien Rais

"Khusus untuk pandemi COVID-19, KPK sudah membentuk 15 satgas pencegahan dan 8 satgas penindakan," kata Firli dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2020 secara daring, Selasa (18/8).

Firli menjelaskan, pembentukan tim khusus di Kedeputian Penindakan sebagai respon KPK atas kerawanan dan potensi korupsi. Sementara di bidang pencegahan, 15 satgas bekerja untuk menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring di tingkat pusat maupun daerah.

Dikatakannya, tidak sedikit upaya yang dilakukan KPK untuk mengawasi pengelolaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, termasuk penyaluran bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Selain membentuk satgas di Kedeputian Penindakan dan Pencegahan, KPK juga meluncurkan aplikasi Jaga Bansos untuk membuka ruang kepada masyarakat melaporkan penyimpangan yang terjadi. Lembaga antirasuah juga melakukan kajian-kajian untuk memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya korupsi.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Bahkan, kata Firli, pimpinan KPK membagi tugas untuk menyambangi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan program-program penanganan COVID-19 berjalan tanpa penyimpangan.

"Kita akan terus bekerja ingin memastikan bahwa seluruh program penanganan COVID-19 ini tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya benar secara formil, dan benar secara materil tidak terjadi penyimpanangan dan tidak terjadi korupsi," ujar Firli.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, dari 15 satgas khusus di Kedeputian Pencegahan, terdapat satu satgas yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tim tersebut menganalisi dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19.

"Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat," ujarnya.

Baca Juga:

Berselisih Dengan Mumtaz, Wakil Ketua KPK Serahkan Penyelesaian Pada Polisi

Selain itu, terdapat sembilan satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan yang bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

"Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk lima satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp695,20 triliun," pungkas Lili. (Pon)

Baca Juga:

Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara Kemerdekaan dari Tempatnya Masing-Masing

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Tuntut Kejujuran Pemerintah Jangan Tutupi Jumlah Pasien Corona
Indonesia
MPR Tuntut Kejujuran Pemerintah Jangan Tutupi Jumlah Pasien Corona

Bamsoet juga meminta Pemerintah untuk selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan peneliti

Sejumlah Pedagang Pasar di Jakarta Reaktif COVID-19, Polisi Lakukan Pendataan
Indonesia
Sejumlah Pedagang Pasar di Jakarta Reaktif COVID-19, Polisi Lakukan Pendataan

Beberapa lokasi yang menjadi fokus pemantauan antara lain Tanah Abang, Sawah Besar, dan Johar Baru.

KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas
Indonesia
Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas

Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat.

Muhammadiyah Minta Polisi Bertanggung Jawab atas Kekerasan Tim Kesehatan MDMC
Indonesia
Muhammadiyah Minta Polisi Bertanggung Jawab atas Kekerasan Tim Kesehatan MDMC

Muhammadiyah menyayangkan tindakan pemukulan aparat keamanan terhadap sejumlah relawan kesehatannya saat demo tolak UU Cipta Kerja.

Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban
Indonesia
Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban

"Kami pada Idul Adha 1441 H tidak mengadakan adat Keraton Surakarta berupa Grebeg Besar karena masih pendemi," ujar Wandansari.

 Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB
Indonesia
Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB

Daripada sanksi kurungan, Komnas HAM lebih merekomendasikan sanksi yang sifatnya non-diskriminatif bagi pelanggar PSBB.

PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal

Dari beberapa persyaratan yang tadi disebutkan, untuk situasi sekarang, dia menganggap pemerintah belum mampu melakukannya.

Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet

Pelaksanaan SIM gratis bagi tenaga medis sebagai bentuk apresiasi terhadap petugas garda terdepan penanganan COVID-19

4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara
Indonesia
4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan penutupan akan dimulai pada, Rabu (16/9) hingga Jumat (18/9).