KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Ringan Eks Anak Buah Hasto Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap untuk banding atas vonis 1 tahun 8 bulan penjara terhadap kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri.

"Mengenai putusan Majelis Hakim PN Tipikor Pusat yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Saeful Bahri, sikap JPU KPK adalah masih pikir-pikir dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan hukum acara pidana," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (31/5).

Baca Juga:

'New Normal' KPK Dimulai dari Ringannya Vonis Eks Anak Buah Hasto PDIP

Eks anak buah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu divonis bersalah atas kasus dugaan suap kepada eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR eks caleg PDIP, Harun Masiku.

Anak buah Hasto, Saeful Bahri divonis ringan dalam kasus suap Harun Masiku
Mantan anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri di Gedung KPK (Foto: antaranews)

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 2,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Ali memastikan bahwa kasus suap pengurusan PAW anggota DPR tak berhenti di 4 pelaku saja. Lembaga antirasuah tetap membuka peluang untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

Fakta Sidang Suap: Riezky Aprilia Benarkan Dipaksa Eks Anak Buah Hasto

"Apabila dari analisa Penuntut Umum, fakta-fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim ternyata ditemukan dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak lain, maka tentu akan ditindaklanjuti," pungkas Ali Fikri.(Pon)

Baca Juga:

Eks Anak Buah Hasto Divonis 1 Tahun dan 8 Bulan Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh Direksi Garuda yang Diduga Terlibat Penyelundupan Langsung Diberhentikan
Indonesia
Seluruh Direksi Garuda yang Diduga Terlibat Penyelundupan Langsung Diberhentikan

Kominte audit Garuda tetap melakukan invetigasi lanjutan

Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

Apa yang dilakukan oleh IPW merupakan tuduhan bagi institusi negara yang memiliki akibat hukum yang sangat serius

Kasus COVID-19 Tembus 69 Orang, Sukoharjo Perpanjang KLB
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 69 Orang, Sukoharjo Perpanjang KLB

Kabupaten Sukoharjo masuk peringkat ketigas kasus COVID-19 terbanyak setelah Kota Semarang dan Kabupaten Purworejo peringkat pertama dan kedua.

Politisi PDIP ke Andre Rosiade: Kau Bukan Tuhan, Jangan Kurang Ajar Sama Perempuan!
Indonesia
Politisi PDIP ke Andre Rosiade: Kau Bukan Tuhan, Jangan Kurang Ajar Sama Perempuan!

Dewi menambahkan, sekalipun NN adalah seorang PSK, namun tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh Andre yang merupakan seorang wakil rakyat.

 Pakar Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka Nurhadi Bernuansa Kriminalisasi
Indonesia
Pakar Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka Nurhadi Bernuansa Kriminalisasi

Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerapkan gaya lama dalam menetapkan tersangka

Berapa Biaya Pengobatan Sampai Sembuh Atau Meninggal Dunia Pasien COVID-19?
Indonesia
Berapa Biaya Pengobatan Sampai Sembuh Atau Meninggal Dunia Pasien COVID-19?

Biaya pengobatan pasien terjangkit COVID-19 sangat besar

Pandemi COVID-19, Kapolda Metro Pastikan Tak Ada Perayaan Meriah saat HUT Bhayangkara
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kapolda Metro Pastikan Tak Ada Perayaan Meriah saat HUT Bhayangkara

Hari Bhayangkara kali ini dirayakan dengan suasana prihatin.

Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Hari Ini
Indonesia
Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Hari Ini

Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat celcius

 DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB
Indonesia
DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Baco menuturkan, Pemda DKI harus memastikan sejumlah aspek siap dengan konsekuensinya. Sebab, menurutnya kasus positif COVID-19 semakin bertambah meski dalam pelaksanaan PSBB.

 Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS
Indonesia
Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

Ketimbang mencabut kewarganegaraan, pemerintah disarankan untuk memulangkan simpatisan ISIS dan melakukan proses hukum di Indonesia.