KPK Beberkan Tujuh Kepala Daerah Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, Siapa Saja? Tersangka Bupati Nganjuk NRH dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021) ANTARA FOTO/Reno Esnir

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada tujuh kepala daerah yang terlibat kasus suap jual beli jabatan dalam rentang 2016-2021. Adapun tujuh kabupaten/kota itu meliputi Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan Probolinggo.

"KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 Bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Baca Juga

KPK Periksa Eks Penyidik Robin Terkait Kasus Suap Walkot Tanjungbalai

Tujuh bupati/wali kota yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan, yakni Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial, dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya.

"Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah," ujarnya.

Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah, ada beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorong diimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Manajemen ASN merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut," imbuh Ipi.

Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan, KPK mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis sistem merit.

Baca Juga

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.

"Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan, termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GP Ansor Rintis Kantor Virtual dengan Teknologi Metaverse
Indonesia
GP Ansor Rintis Kantor Virtual dengan Teknologi Metaverse

Gerakan Pemuda (GP) Ansor membuat terobosan berorganisasi lewat pemanfaatan kemajuan teknologi terkini. GP Ansor resmi membuka kantor kepengurusan secara virtual, yakni dengan memanfaatkan teknologi metaverse.

Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi
Indonesia
Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi

Lukas Enembe juga mengingatkan warga Papua agar tak terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak ingin kondisi di Papua dimanfaatkan kelompok tertentu.

Wagub Jabar Ajak Ulama Sosialisasikan PPKM Darurat
Indonesia
Wagub Jabar Ajak Ulama Sosialisasikan PPKM Darurat

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat turut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim
Indonesia
Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas
Indonesia
Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas

Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk mendukung seluruh hasil produksi UKM penyandang disabilitas untuk mendukung pelaku UKM.

Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin
Indonesia
Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia

Novel Baswedan Cs Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas
Indonesia
Novel Baswedan Cs Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik.

Polisi Temukan Bukti Pidana Kasus Kecelakaan Mobil Vanessa Angel
Indonesia
Polisi Temukan Bukti Pidana Kasus Kecelakaan Mobil Vanessa Angel

Barang bukti berupa ponsel milik Joddy, sopir mobil Vanessa Angel disita.

Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR

Aturan ini telah berubah jadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) sebelumnya RUU Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ini Kata Anies Soal Pemecatan 8 Anggota Dishub Langgar PPKM Darurat
Indonesia
Ini Kata Anies Soal Pemecatan 8 Anggota Dishub Langgar PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta memecat 8 oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.