KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin Vaksin COVID-19 Sinovac di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Jalan Kali Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/1/2021). (Antara Jatim/Didik/Zk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19. Selain itu, ada juga potensi benturan kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam paparan webinar, Kamis (14/1) kemarin.

Dua hal krusial itu sempat dibahas dalam pertemuan antara komisioner KPK serta Deputi Pencegahan KPK dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (8/1) lalu. Adapun potensi kerugian negara dan benturan kepentingan itu hasil catatan serta kajian lembaga antikorupsi.

Baca Juga:

Raffi Ahmad Nekat Pesta Usai Divaksin, Satgas COVID-19 Sentil Peran Influencer

"Potensi kerugian negara, tentu itu pertama sekali karena kita bicara tentang tindak pidana korupsi," beber Lili.

Sayangnya, Lili tak merinci lebih lanjut mengenai potensi dugaan kerugian negara itu. Lili hanya menerangkan soal vaksin COVID-19 yang dibeli tidak dapat digunakan lantaran sejumlah persoalan. Seperti salah satunya faktor distribusi.

"Karena dari keterangan yang ada bahwa vaksin tersebut dimasukin dalam satu dus isinya 10 misalnya, dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun," ujarnya.

Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

"Nah seperti apa mendstribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya. Tetapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik," sambung Lili.

Sementara potensi benturan kepentingan, kata Lili, terkait penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19. Kemudian terkait penetapan jenis dan harga vaksin.

"Nah penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Karena, misalnya harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan apa sih alat tambahnya ketika mau vaksin, misalnya alat suntik, misalnya tisu misalnya tenaga honornya," kata dia.

Baca Juga:

Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin

Untuk itu, KPK meminta pemerintah mengatur agar potensi itu tak terjadi. Dalam permintaan itu, lembaga antikorupsi juga memberikan sejumlah saran.

"Kita minta ada pelibatan ahli, kemudian pelibatan akademisi, kemudian ada organisasi yang kredibel untuk itu dan tentu harus independen dalam menentukan itu vaksin dan juga bagaimana menetapkan harganya," kata Lili. (Pon)

Baca Juga:

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321
Indonesia
Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321

Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona bertambah 9.321 kasus pada Kamis (7/1) menjadi 797.723.

Gempa Magnitudo 7.1 Guncang Sulawesi Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 7.1 Guncang Sulawesi Utara

Titik gempa berada di 4.98 lintang utara (LU) dan 127.38 bujur timur (BT)

Update Corona Jumat (29/5): Positif 7.054, Sembuh 1.807 Orang
Indonesia
Update Corona Jumat (29/5): Positif 7.054, Sembuh 1.807 Orang

Ada sebanyak 1.807 orang dinyatakan sembuh dari total 7.053 orang positif.

Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying
Indonesia
Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying

Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh masyarakat.

Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan
Indonesia
Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan

Hoaks vaksinasi COVID-19 dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat.

Polda Metro Belum Diajak Bicara Soal Rencana Pemberlakuan Ganjil-Genap
Indonesia
Polda Metro Belum Diajak Bicara Soal Rencana Pemberlakuan Ganjil-Genap

Pasalnya, Masyarakat akan kembali berpindah ke angkutan umum untuk melakukan aktivitas sehari-hari

PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet
Indonesia
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia

Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia
Indonesia
Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia

Ali mengaku belum mengetahui hasil tes Swab PCR terakhir Jaksa Abdul Basir

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Proyek Terkait Kasus Bupati Kutai Timur
Indonesia
Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Proyek Terkait Kasus Bupati Kutai Timur

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pasien yang harus dirujuk ke RS lain sebanyak 140 orang, sedangkan tiga pasien meninggal dunia.