KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin Vaksin COVID-19 Sinovac di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Jalan Kali Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/1/2021). (Antara Jatim/Didik/Zk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19. Selain itu, ada juga potensi benturan kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam paparan webinar, Kamis (14/1) kemarin.

Dua hal krusial itu sempat dibahas dalam pertemuan antara komisioner KPK serta Deputi Pencegahan KPK dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (8/1) lalu. Adapun potensi kerugian negara dan benturan kepentingan itu hasil catatan serta kajian lembaga antikorupsi.

Baca Juga:

Raffi Ahmad Nekat Pesta Usai Divaksin, Satgas COVID-19 Sentil Peran Influencer

"Potensi kerugian negara, tentu itu pertama sekali karena kita bicara tentang tindak pidana korupsi," beber Lili.

Sayangnya, Lili tak merinci lebih lanjut mengenai potensi dugaan kerugian negara itu. Lili hanya menerangkan soal vaksin COVID-19 yang dibeli tidak dapat digunakan lantaran sejumlah persoalan. Seperti salah satunya faktor distribusi.

"Karena dari keterangan yang ada bahwa vaksin tersebut dimasukin dalam satu dus isinya 10 misalnya, dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun," ujarnya.

Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

"Nah seperti apa mendstribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya. Tetapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik," sambung Lili.

Sementara potensi benturan kepentingan, kata Lili, terkait penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19. Kemudian terkait penetapan jenis dan harga vaksin.

"Nah penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Karena, misalnya harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan apa sih alat tambahnya ketika mau vaksin, misalnya alat suntik, misalnya tisu misalnya tenaga honornya," kata dia.

Baca Juga:

Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin

Untuk itu, KPK meminta pemerintah mengatur agar potensi itu tak terjadi. Dalam permintaan itu, lembaga antikorupsi juga memberikan sejumlah saran.

"Kita minta ada pelibatan ahli, kemudian pelibatan akademisi, kemudian ada organisasi yang kredibel untuk itu dan tentu harus independen dalam menentukan itu vaksin dan juga bagaimana menetapkan harganya," kata Lili. (Pon)

Baca Juga:

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya
Indonesia
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya

Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Begini Tanggapan Pemprov DKI Influencer Terima Vaksin Ketiga di DPRD
Indonesia
Begini Tanggapan Pemprov DKI Influencer Terima Vaksin Ketiga di DPRD

Pemprov DKI Jakarta menanggapi polemik soal adanya seorang influencer yang mengaku telah mendapatkan jatah vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Moderna di gedung DPRD.

Pasien Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Pasien Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus COVID-19

Pandemi COVID-19 nyaris berjalan setahun di Indonesia sepertinya belum mampu dikendalikan pemerintah.

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.

Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis
Indonesia
Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis

Sejumlah warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tengah menjalani isolasi mandiri menerima paket buah-buahan gratis dari pemkab.

PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN

PSI menilai penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.

Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul
Indonesia
Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menantang Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadikan wilayahnya sebagai Singapuranya Jatim.

Suap Bansos, KPK Selidiki Kewajaran Harga Sembako
Indonesia
Suap Bansos, KPK Selidiki Kewajaran Harga Sembako

KPK sebelumnya juga telah menerima keluhan dari masyarakat terkait kualitas sembako yang disalurkan tersebut.

Ini Jawaban Gibran Ditanya Soal Ganjar Tak Diundang Acara Puan
Indonesia
Ini Jawaban Gibran Ditanya Soal Ganjar Tak Diundang Acara Puan

DPD PDIP Jawa Tengah mengundang semua 35 kepala daerah kabupaten/kota dari kader PDIP dalam agenda pengarahan internal partai.

Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi
Indonesia
Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara menyurati Presiden Joko Widodo.