KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin Vaksin COVID-19 Sinovac di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Jalan Kali Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/1/2021). (Antara Jatim/Didik/Zk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19. Selain itu, ada juga potensi benturan kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam paparan webinar, Kamis (14/1) kemarin.

Dua hal krusial itu sempat dibahas dalam pertemuan antara komisioner KPK serta Deputi Pencegahan KPK dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (8/1) lalu. Adapun potensi kerugian negara dan benturan kepentingan itu hasil catatan serta kajian lembaga antikorupsi.

Baca Juga:

Raffi Ahmad Nekat Pesta Usai Divaksin, Satgas COVID-19 Sentil Peran Influencer

"Potensi kerugian negara, tentu itu pertama sekali karena kita bicara tentang tindak pidana korupsi," beber Lili.

Sayangnya, Lili tak merinci lebih lanjut mengenai potensi dugaan kerugian negara itu. Lili hanya menerangkan soal vaksin COVID-19 yang dibeli tidak dapat digunakan lantaran sejumlah persoalan. Seperti salah satunya faktor distribusi.

"Karena dari keterangan yang ada bahwa vaksin tersebut dimasukin dalam satu dus isinya 10 misalnya, dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun," ujarnya.

Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Petugas medis (kanan) saat vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

"Nah seperti apa mendstribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya. Tetapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik," sambung Lili.

Sementara potensi benturan kepentingan, kata Lili, terkait penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19. Kemudian terkait penetapan jenis dan harga vaksin.

"Nah penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin COVID-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Karena, misalnya harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan apa sih alat tambahnya ketika mau vaksin, misalnya alat suntik, misalnya tisu misalnya tenaga honornya," kata dia.

Baca Juga:

Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin

Untuk itu, KPK meminta pemerintah mengatur agar potensi itu tak terjadi. Dalam permintaan itu, lembaga antikorupsi juga memberikan sejumlah saran.

"Kita minta ada pelibatan ahli, kemudian pelibatan akademisi, kemudian ada organisasi yang kredibel untuk itu dan tentu harus independen dalam menentukan itu vaksin dan juga bagaimana menetapkan harganya," kata Lili. (Pon)

Baca Juga:

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Didorong Susun dan Tetapkan DIPA 2021 untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Kemenkes Didorong Susun dan Tetapkan DIPA 2021 untuk Penanganan COVID-19

Dia juga mendorong seluruh kementerian dan lembaga mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo

[HOAKS atau FAKTA]: Takbier, Bir yang Sempat Jadi Kontroversi Diproduksi di Arab Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takbier, Bir yang Sempat Jadi Kontroversi Diproduksi di Arab Saudi

Beredar artikel berjudul “Takbier – Bir yang Sempat Jadi Kontroversi Diproduksi Di Arab Saudi!” yang dimuat di situs beergembira[dot]com pada 7 November 2018.

[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang

“Sri Mulyani: “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang”

Polresta Surakarta Tangkap 2 Pelaku Penyerangan Acara Midodareni
Indonesia
Polresta Surakarta Tangkap 2 Pelaku Penyerangan Acara Midodareni

Kedua pelaku yang diamankan berinisial BD dan HD ditahan di Mapolresta Surakarta.

Ini Penyebab Antrian Ambulance Saat Masuk RSD Wisma Atlet yang Viral di Medsos
Indonesia
Ini Penyebab Antrian Ambulance Saat Masuk RSD Wisma Atlet yang Viral di Medsos

antrian mobil ambulans tersebut diduga membawa pasien COVID-19 yang akan masuk ke rumah sakit dadakan tersebut.

Menkes Terawan Dinilai Paling Bertanggung Jawab Lambannya Antisipasi Corona
Indonesia
Menkes Terawan Dinilai Paling Bertanggung Jawab Lambannya Antisipasi Corona

"Seperti terus memandang rendah persoalan, namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan," jelas Anis.

Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona
Indonesia
Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona

Ganjar Pranowo memutuskan untuk menutup sementara destinasi wisata dan tempat hiburan yang tersebar di provinsi tersebut.

Sidak Rutan, KPK Temukan HP di Sel Imam Nahrawi
Indonesia
Sidak Rutan, KPK Temukan HP di Sel Imam Nahrawi

KPK menemukan handphone di sel mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam inspeksi mendadak.

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta
Indonesia
9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta

rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar Rp4,48 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori jasa Lainnya, yaitu sebesar Rp1,69 juta rupiah.