KPK Beberkan Politik Balas Budi Sebagai Biang Kerok Korupsi Ketua KPk Agus Rahardjo (kiri). (MP/Teresa Ika)

MerahPutih.Com - Politik balas budi yang jamak terjadi dalam demokrasi Indonesia rawan korupsi. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, politik balas budi rentan membuka peluang korupsi.

"Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan," kata Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12).

Lebih lanjut Agus menyatakan biaya pemilihan kepala daerah yang mahal dan gaji pejabat setingkat bupati yang relatif kecil menimbulkan upaya untuk balik modal yang cenderung koruptif.

"Saat jadi kepala daerah biaya sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki, " paparnya.

Sebagian kepala daerah kini tinggal di Rutan KPK
Sebagian kepala daerah kini menjadi penghuni Rutan KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Ia mengatakan bahwa alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari kebutuhan partai.

Situasi demikian, menurut dia, telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

"Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki," kata Agus Rahardjo sebagaimana dilansir Antara.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh oleh keuangan pemerintah.

"KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara 'full' membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan," katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara "full" melalui keuangan pemeirntah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan monitoring pemanfaatan dana oleh kontestan.

"Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Punggawa Persija dan Pendiri Jakmania Bicara Soal Penantian Juara Selama 17 Tahun



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH