Kasus Korupsi
 KPK Beberkan Kronologis OTT Gubernur Kepri Nurdin Basirun Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Riau (Kepri) ‎pada Rabu, (10/7) kemarin. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan lembaga antirasuah total mengamankan tujuh orang.

Tujuh orang tersebut yakni, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun; Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar. Kemudian, Kadis Lingkungan Hidup Kepri NWN; serta dua staf Dinas Kelautan Perikana‎n MSL dan ARA.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 7 orang," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tunjukan barang bukti kasus suap Gubernur Kepri
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi dua petugas KPK menunjukkan uang suap yang diterima Gubernur Kepri Nurdin Basirun (MP/Ponco Sulaksono)

Basaria menjelaskan, OTT ini bermula saat KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, diketahui adanya dugaan penyerahan uang.

"Tim KPK mengamankan ABK, Swasta di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang sekitar pukul13.30 WIB," jelas Basaria.

Pada waktu yang sama, tim lain juga menciduk Budi Hartono. Budi ditangkap saat akan keluar dari area pelabuhan tersebut. Tim KPK mengamankan uang sejumlah 6.000 Dollar Singapura dari tangan Budi.

"Setelah itu, KPK membawa ABK dan BUH ke Kepolisian Resor Tanjungpinang, untuk pemeriksaan lanjutan," ujar dia.

Kemudian Tim meminta dua orang staf Dinas yakni MSL dan ARA untuk ikut datang ke Mapolres Tanjungpinang. Keduanya turut dilakukan pemeriksaan.

OTT KPK di Kepri
Polisi sedang berjaga dalam kegiatan OTT KPK di Kepri (Foto: antaranews)

Secara paralel, tim juga mengamankan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di rumah dinasnya pukul 19.30 WIB.‎ Selain Nurdin, tim juga mengamannkan NWN yang tengah berada di rumah dinas Gubernur.

"Dari sebuah tas di rumah NBA (Nurdin Basirun), KPK mengamankan uang sejumlah 43.942 Dollar Singapura, 5.303 Dollar Amerika, ‎lima EURO, 407 Ringgit Malayasia, 500 Riyal, serta Rp.132.610.000," ungkapnya.

Setelah itu, tim membawa Nurdin Basirun dan NWN ke Mapores Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan awal, ketujuh orang tersebut dibawa ke kantor KPK, di Jakarta Selatan menggunakan pesawat.

Setelah dilakukan gelar perkara, akhirnya lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019.

Keempatnya yakni, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun; Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono; serta pihak swasta, Abu Bakar.‎ Untuk Nurdin Basirun, KPK juga menjerat dengan pasal penerima gratifikasi.

Rombongan Gubernur Kepri yang terjaring OTT KPK dibawa ke Jakarta
Rombongan Gubernur Kepri yang terjaring OTT KPK dibawa ke Jakarta (Foto: antaranews)

Atas perbuatannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi

KPK: Gubernur Kepri Diduga Terima Suap 11.000 Dollar Singapura

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf aatau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kembali Pecah Rekor, Penambahan Kasus Corona DKI Sebanyak 473 Orang
Indonesia
Kembali Pecah Rekor, Penambahan Kasus Corona DKI Sebanyak 473 Orang

"Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.702 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.993 orang melakukan isolasi mandiri (termasuk data Wisma Atlet)," kata Ani

Gerindra Klaim PKS Belum Jawab Surat Silaturahmi Wagub DKI
Indonesia
Mendagri: Pemda Bisa Tetapkan Darurat Bencana COVID-19
Indonesia
Mendagri: Pemda Bisa Tetapkan Darurat Bencana COVID-19

"Sebagaimana UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana bahwa untuk penetapan status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah," ujarnya

PKS Minta Perusahaan Telekomunikasi Beri Keringanan Internet Siswa
Indonesia
PKS Minta Perusahaan Telekomunikasi Beri Keringanan Internet Siswa

Pemakaian internet tinggi di tengah andemi sudah pasti mendatangkan keuntungan bagi perusahaan telekomunikasi.

Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Disiplin Lawan COVID-19
Indonesia
Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Disiplin Lawan COVID-19

Kementerian Agama juga telah menerbitkan Surat Edaran No.15/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.

Firli Dinilai Wanprestasi, ICW: Lebih Baik Mundur dari KPK
Indonesia
Firli Dinilai Wanprestasi, ICW: Lebih Baik Mundur dari KPK

Khusus untuk Harun Masiku, sudah dua bulan yang bersangkutan tidak mampu ditemukan oleh KPK

Persiapan Gibran dan Bajo Sebelum Tes Kesehatan
Indonesia
Persiapan Gibran dan Bajo Sebelum Tes Kesehatan

Kedua pasangan bakal calon tersebut mulai mempersipkan diri dengan menjaga kesehatan dan minum vitamin.

Ma'ruf Amin Minta Korban Banjir Bandang Lebak Sabar
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Korban Banjir Bandang Lebak Sabar

Pemerintah daerah melalui Bupati Lebak bekerja keras agar warga pengungsi terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari

Jokowi Minta Bansos COVID-19 Tepat Sasaran, Datanya Sesuai Nama dan Alamat
Indonesia
Jokowi Minta Bansos COVID-19 Tepat Sasaran, Datanya Sesuai Nama dan Alamat

Jokowi juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat

Istri Mantan Wali Kota Jakbar Dimakamkan dengan Protokol COVID-19
Indonesia
Istri Mantan Wali Kota Jakbar Dimakamkan dengan Protokol COVID-19

Jenazah Supriyanti diberangkatkan dari rumah duka dengan mobil jenazah sekitar pukul 10.00 WIB.