KPK Beberkan Alasan Lepas Istri Edhy Prabowo yang Terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Istri dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari.

Iis Rosita Dewi sempat dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, sepulangnya dari Hawaii, Amerika Serikat, bersama sang suami. Bahkan, Iis juga sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, KPK melepas anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra tersebut.

Baca Juga

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango membeberkan alasan pihaknya melepas Iis. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK baru menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

"Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang tujuh orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi pembuktian. Minimal pembuktian dua alat bukti. Sejauh ini baru yang tujuh orang itu saja," kata Nawawi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.

KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka yakni, Safri selaku Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta selaku Stafsus Menteri KP; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww

Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai tersangka.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster.

Nawawi menegaskan, KPK tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan dan menetapkan tersangka lainnya. Jika, ada bukti-bukti tambahan terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya, atau pada tahapan tahapan selanjutnya, bisa saja ada penambahan atau pun tetap seperti itu, jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya itu," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengendus adanya dugaan aliran uang suap yang digunakan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah saat lawatan ke Hawaii, Amerika Serikat. Uang itu diduga hasil suap terkait perizinan benih lobster. (Pon)

Baca Juga

Belanja Mewah Menteri Edhy di Amerika Dari Duit Suap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi

23 pegawai yang bekerja di lingkungan KPK terkonfirmasi positif COVID-19

MUI Kutuk Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar
Indonesia
MUI Kutuk Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar

"MUI meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji ini," papar Anwar Abbas.

Pandemi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma
Indonesia
Pandemi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma

Berbagai pemberian stimulus dan bantuan oleh pemerintah selama ini adalah bertujuan agar perekonomian tidak mati dan bukan supaya kembali normal.

Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta
Indonesia
Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB atau PPKM agar aturan tersebut berjalan efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19.

Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam
Indonesia
Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam

Keputusan ini ditandatangan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo bertanggal 5 Juni 2020.

Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas
Indonesia
Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas

Indonesia menyimpan potensi kekayaan mineral emas yang melimpah yang mencapai 30,2 juta ounces.

Gibran Lawan Kotak Kosong, Bobby Harus Kerja Keras
Indonesia
Gibran Lawan Kotak Kosong, Bobby Harus Kerja Keras

Bobby juga berpeluang melawan petahana, Akhyar Nasution. Petahana mempunyai modal politik sekaligus jaringan di birokrat.

Jumlah ODP Corona di Indonesia Tembus 248 Ribu
Indonesia
Jumlah ODP Corona di Indonesia Tembus 248 Ribu

Ke-14 Provinsi yang nihil penambahan kasus pasien positif baru adalah Aceh; Bengkulu; Jawa Barat; Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.

Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan
Indonesia
Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan

Komnas HAM bakal merampungkan investigasi tewasnya enam anggota laskar FPI dalam waktu sebulan.

Wagub DKI Sebut Tambahan Jam Buka Mal 1 Jam Permintaan Pengusaha
Indonesia
Wagub DKI Sebut Tambahan Jam Buka Mal 1 Jam Permintaan Pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk perpanjang kembali penerapan PSBB selama 14 hari mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.