KPK Beberkan Alasan Lepas Istri Edhy Prabowo yang Terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Istri dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari.

Iis Rosita Dewi sempat dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, sepulangnya dari Hawaii, Amerika Serikat, bersama sang suami. Bahkan, Iis juga sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, KPK melepas anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra tersebut.

Baca Juga

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango membeberkan alasan pihaknya melepas Iis. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK baru menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

"Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang tujuh orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi pembuktian. Minimal pembuktian dua alat bukti. Sejauh ini baru yang tujuh orang itu saja," kata Nawawi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.

KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka yakni, Safri selaku Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta selaku Stafsus Menteri KP; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww

Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai tersangka.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster.

Nawawi menegaskan, KPK tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan dan menetapkan tersangka lainnya. Jika, ada bukti-bukti tambahan terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya, atau pada tahapan tahapan selanjutnya, bisa saja ada penambahan atau pun tetap seperti itu, jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya itu," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengendus adanya dugaan aliran uang suap yang digunakan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah saat lawatan ke Hawaii, Amerika Serikat. Uang itu diduga hasil suap terkait perizinan benih lobster. (Pon)

Baca Juga

Belanja Mewah Menteri Edhy di Amerika Dari Duit Suap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asosiasi Penyelenggara Haji Sebut Pembatalan Pelaksanaan Haji 2020 Tepat
Indonesia
Asosiasi Penyelenggara Haji Sebut Pembatalan Pelaksanaan Haji 2020 Tepat

Keselamatan jemaah haji tahun ini harus lebih diutamakan.

Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK
Indonesia
Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya nomor urut 01, Nicolas Johan Kilkily-Demianus Orno akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Maluku Barat Daya 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bacakan Replik, JPU Tetap Teguh Aurelia Layak Dihukum 11 Tahun
Indonesia
Bacakan Replik, JPU Tetap Teguh Aurelia Layak Dihukum 11 Tahun

Jaksa Haerdin mengatakan, dalam pembelaanya, Aurelia dan tim kuasa hukum tak memberikan informasi yang meringankan bagi terdakwa.

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal
Indonesia
Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

3 Oktober lalu Pemkot Solo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2386 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Jasa Marga Pastikan CCTV di Lokasi Penembakan Laskar FPI Alami Gangguan
Indonesia
Jasa Marga Pastikan CCTV di Lokasi Penembakan Laskar FPI Alami Gangguan

“Perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin (7/12) sekitar pukul 16.00 WIB,” tutup Raddy.

Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM
Indonesia
Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM

Pihaknya bersama para tokoh Nasional akan terus mendukung Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa kematian enam anggota Laskar

Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan

Menurut pengamatan Sultan, Kawasan Malioboro, Tugu dan titik nol tampak mulai padat pengunjung saat akhir pekan lalu.

Pengamat Intelijen Beberkan Peselancar Gelap dalam Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Pengamat Intelijen Beberkan Peselancar Gelap dalam Demo UU Cipta Kerja

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengidentifikasi bahwa ada tiga blok kelompok di dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

 Cegah Virus Corona, DIY Tingkatkan Pemeriksaan Penumpang Penerbangan Internasional
Indonesia
Cegah Virus Corona, DIY Tingkatkan Pemeriksaan Penumpang Penerbangan Internasional

Sistem kerja thermal scanner sederhana, ia akan memindai dan mendeteksi besaran suhu tubuh seluruh penumpang yang yang melewatinya.

 Projo Nilai Jokowi-Ma'ruf Tak Kehilangan Arah Hadapi Tantangan Global
Indonesia
Projo Nilai Jokowi-Ma'ruf Tak Kehilangan Arah Hadapi Tantangan Global

Budi mengatakan, situasi global dapat terjadi seketika sehingga kesiapan rakyat sebagai bangsa rapat ke belakang untuk maju ke depan di kancah internasional perlu dukungan banyak pihak.