KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman RI. Surat keberatan itu berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang dinyatakan malaadministrasi oleh Ombudsman.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, inti pokok dalam surat keberatan itu tidak ada pembangkangan. Ia mengklaim, surat keberatan yang dikirimkan ke Ombudsman itu justru merupakan sebuah bentuk ketaatan hukum.

"Dalam pokok keberatan tersebut tidak ada pembangkangan, namun justru sebuah ketaatan terhadap hukum dan administrasi," kata Ali dalam keterangannya, Minggu (8/8).

Baca Juga:

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

Ali menegaskan, surat keberatan itu dikirim ke Ombudsman bukan tanpa dasar. Menurutnya, surat keberatan itu sesuai dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa bila terdapat pihak yang tidak sepakat dengan LAHP, maka bisa bersurat ke Ombudsman.

"Bahwa jika terdapat keberatan terhadap LAHP maka dapat menyampaikan keberatan kepada Ketua Ombudsman RI," jelas dia.

 Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Surat keberatan tersebut telah dikirim oleh KPK dan diterima Ombudsman pada Jumat, 6 Agustus 2021.

Kata Ali, surat itu telah dilengkapi dengan analisis dan pertimbangan argumentasi pada tiap pokok keberatannya. Salah satunya, soal ketaatan KPK pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPK telah taat melaksanakan putusan MK di mana pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai terkait batasan umur. Hal ini sesuai pokok pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap UUD 1945," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

Tak hanya itu, Ali mengklaim KPK juga telah patuh menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Sebab, kata Ali, kementerian merupakan organ pembantu presiden dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Atas sikap KPK yang telah berlandaskan hukum tersebut, kami mengajak masyarakat untuk mengedepankan kebenaran informasi dan memahaminya secara menyeluruh. Agar tidak berkembang opini yang justru kontraproduktif," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi dan Tanjung Priok Gagal Divaksin
Indonesia
NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi dan Tanjung Priok Gagal Divaksin

Sumarno gagal mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan (NIK) miliknya sudah digunakan oleh orang lain.

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan
Dunia
Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Militer Tiongkok mengutuk tindakan pelayaran perdana kapal perang di era Presiden Biden itu, dan mengirim unit angkatan laut dan udara untuk mengikuti dan memperingatkan kapal tersebut.

81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru
Indonesia
81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Alhamdulilah pemerintah, pemda dan kabupaten telah bekerja keras

Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling
Indonesia
Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling

Polri di wilayah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

 Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif
Indonesia
Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif

Duet Kiai Miftah bersama Gus Yahya memunculkan ekspektasi tinggi tidak hanya dari Nahdliyin, tapi juga rakyat Indonesia.

'Street Race' Lanjut ke Serpong, Kapolda Metro Siap Fasilitasi 'Adik-Adik'
Indonesia
Seorang Mahasiswi Tewas Usai Mobil yang Dikendarainya Tabrak Trotoar
Indonesia
Seorang Mahasiswi Tewas Usai Mobil yang Dikendarainya Tabrak Trotoar

Karena kurang konsentrasi, kecepatan mobil meningkat hingga menabrak trotoar

Manajer Kafe Holywings Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan
Indonesia
Manajer Kafe Holywings Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

JAS dijerat dengan Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP dan Pasal 14 Undang-Undang RI tentang Wabah Penyakit

Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat
Indonesia
Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat

Penggunaan mata uang lokal digital memudahkan transaksi

Ketua KPK: Kami Fokus pada Pencegahan Korupsi
Indonesia
Ketua KPK: Kami Fokus pada Pencegahan Korupsi

KPK menyampaikan bahwa lembaga antirasuah terus berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan korupsi.