KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman RI. Surat keberatan itu berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang dinyatakan malaadministrasi oleh Ombudsman.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, inti pokok dalam surat keberatan itu tidak ada pembangkangan. Ia mengklaim, surat keberatan yang dikirimkan ke Ombudsman itu justru merupakan sebuah bentuk ketaatan hukum.

"Dalam pokok keberatan tersebut tidak ada pembangkangan, namun justru sebuah ketaatan terhadap hukum dan administrasi," kata Ali dalam keterangannya, Minggu (8/8).

Baca Juga:

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

Ali menegaskan, surat keberatan itu dikirim ke Ombudsman bukan tanpa dasar. Menurutnya, surat keberatan itu sesuai dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa bila terdapat pihak yang tidak sepakat dengan LAHP, maka bisa bersurat ke Ombudsman.

"Bahwa jika terdapat keberatan terhadap LAHP maka dapat menyampaikan keberatan kepada Ketua Ombudsman RI," jelas dia.

 Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Surat keberatan tersebut telah dikirim oleh KPK dan diterima Ombudsman pada Jumat, 6 Agustus 2021.

Kata Ali, surat itu telah dilengkapi dengan analisis dan pertimbangan argumentasi pada tiap pokok keberatannya. Salah satunya, soal ketaatan KPK pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPK telah taat melaksanakan putusan MK di mana pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai terkait batasan umur. Hal ini sesuai pokok pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap UUD 1945," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

Tak hanya itu, Ali mengklaim KPK juga telah patuh menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Sebab, kata Ali, kementerian merupakan organ pembantu presiden dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Atas sikap KPK yang telah berlandaskan hukum tersebut, kami mengajak masyarakat untuk mengedepankan kebenaran informasi dan memahaminya secara menyeluruh. Agar tidak berkembang opini yang justru kontraproduktif," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Indonesia
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

Surabaya Masuk PPKM Level 1
Indonesia
Surabaya Masuk PPKM Level 1

Kota Surabaya satu di antara lima daerah di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK

KPK telah menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) tergadap Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak.

Dijerat Pasal 340 KUHP, Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Dijerat Pasal 340 KUHP, Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan fakta terbaru soal kematian Brigadir J.

Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021
Indonesia
Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021

"Lonjakan anggaran Kemenkes terutama memang untuk penanganan COVID-19," ungkap Sri Mulyani.

Disetujui Jokowi, Begini Penampakan Istana Ibu Kota Baru
Indonesia
Disetujui Jokowi, Begini Penampakan Istana Ibu Kota Baru

Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Rancangan istana ibu kota baru sudah dibuat oleh Nyoman Nuarta.

Gibran Siap Penuhi Permintaan Ayahnya Soal Harga Tes PCR
Indonesia
Gibran Siap Penuhi Permintaan Ayahnya Soal Harga Tes PCR

Sebenarnya angka testing COVID-19 di Solo sendiri juga sudah tinggi

Yogyakarta Targetkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Rampung di Akhir Januari
Indonesia
Yogyakarta Targetkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Rampung di Akhir Januari

"Tenaga vaksinator kami terbatas. Maka, kami selesaikan dulu vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis pertama," kata Emma.

Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan

One Pesantren One Product memberikan pelatihan mengurus izin, sertifikasi halal, hingga mengurus SNI.

LPSK Periksa Psikologi Istri Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
LPSK Periksa Psikologi Istri Irjen Ferdy Sambo

"Iya betul (LPSK akan melakukan asessmen psikologi istri Sambo) di kediamannya," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu