KPK Bantah Pernyataan Novel Terkait Firli saat Gelar Perkara Kasus Benur KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan penyidik KPK Novel Baswedan membuat pernyatakan mengaku pernah didatangi Ketua KPK Firli Bahuri di toilet Gedung Merah Putih KPK, Jakarta usai gelar perkara.

Kejadian itu terjadi pada 25 November 2020 usai gelar perkara kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat Menteri Kelautan dan Kelautan.

Baca Juga:

Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak

Saat itu Edhy Prabowo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka. Novel, kala itu turut menjadi Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dalam penangkapan Edhy Probowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ada sejumlah kejanggalan dalam pengakuan Novel tersebut. Saat peristiwa terjadi pada 25 November 2020 sesuai klaim Novel, Firli tengah melakukan perjalanan dinas ke Kalimantan Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, kehadiran Firli di Kalimantan Utara disaksikan oleh banyak orang. Bahkan, kunjungan tersebut turut didokumentasikan oleh media massa.

Ia memaparkan, berdasarkan dokumen berita acara, ekspose perkara di KKP dilaksanakan pada 25 November 2020 sore hari. Ekspose tersebut, dilakukan tanpa kehadiran Firli karena sedang dinas di Kalimantan Utara.

"Kami juga sudah pastikan dalam dokumen berita acara ekspose perkara KKP itu dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di sore hari dan ketua KPK tidak hadir dalam ekspose dimaksud karena sedang dinas ke Kaltara," ujarnya.

KPK meminta seluruh pihak untuk tidak melontarkan opini yang bersifat kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Pekerjaan pemberantasan korupsi masih panjang sehingga kami berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja membangun opini yang justru kontraproduktif dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama-sama ini," ungkapnya.

Pengakuan Novel itu, disampaikan saat Novel bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang gugatan atas tidak dijalankannya rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang malaadministrasi dan melanggar HAM. (Pon)

Baca Juga:

Pemberhentian Novel Baswedan dan 56 Pegawai KPK Lainnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS
Indonesia
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Waketum Golkar itu menyuap eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp 3.099.887.000.

KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa

Ali masih merahasiakan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut

Hasil Tes MotoGP Mandalika Hari Kedua Sesi 1: Alex Rins Tercepat
Indonesia
Hasil Tes MotoGP Mandalika Hari Kedua Sesi 1: Alex Rins Tercepat

Sementara itu, posisi tiga besar lainnya dihuni penunggang motor Ducati

Menpan RB Ingatkan Jangan Ada yang Dilanggar Saat Novel Cs Ditarik ke Polri
Indonesia
Menpan RB Ingatkan Jangan Ada yang Dilanggar Saat Novel Cs Ditarik ke Polri

Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum

Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan
Indonesia
Pemkot Jogja Bakal Razia Prokes saat Libur Panjang Akhir Pekan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi kerumunan saat libur panjang akhir pekan mendatang.

PSI Sebut Jajaran Anies Tak Gubris Usulan Subsidi Pangan, malah Fokus ke Balapan
Indonesia
PSI Sebut Jajaran Anies Tak Gubris Usulan Subsidi Pangan, malah Fokus ke Balapan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi tak menggubris usulannya dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan.

Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada

Penambahan kasus COVID-19 di sejumlah negara mesti jadi peringatan bagi pemerintah untuk waspada.

Bupati Langkat Nonaktif Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Bupati Langkat Nonaktif Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranging-angin (TRP) sebagai tersangka.

MA Tolak Gugatan Uji Materiil Pegawai KPK
Indonesia
MA Tolak Gugatan Uji Materiil Pegawai KPK

Aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK

Satgas Waspada Investasi Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal
Indonesia
Satgas Waspada Investasi Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal

Hngga kini sudah 3.631 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir sejak 2018.