KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

SK tersebut disampaikan guna diteruskan kepada masing-masing 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

"Hari ini Selasa 11 Mei 2021, KPK telah menyampaikan Salinan SK tentang Hasil Asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Dalam surat tersebut, kata Ali, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Setidaknya hingga ada keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," ujarnya.

SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco

Menurut Ali, penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

Ali juga membantah pihaknya telah menonaktifkan ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS. Pasalnya, kata dia, seluruh hak dan tanggung jawab para pegawai tersebut masih berlaku.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," imbuhnya.

Baca Juga

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Ia menekankan, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," kata Ali.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco
SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer
Indonesia
Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer

Tahun ini bank bjb meluncurkan beberapa layanan digital baru yang tumbuh dengan cepat, yakni penyaluran kredit secara online untuk UMKM hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal
Indonesia
Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal

Kondisi cuaca saat kejadian sedang dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur
Indonesia
Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, Jokowi juga harus melihat performance atau kinerja seluruh menteri.

Megawati Minta Anggota Polri Tak Egois Hanya Pikirkan Jabatan dan Kenaikan Pangkat
Indonesia
Megawati Minta Anggota Polri Tak Egois Hanya Pikirkan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

Ia lantas meminta kepada seluruh anggota Polri untuk mengingat fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham
Indonesia
Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham

Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka

Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium

Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget
Indonesia
Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget

Penghentian sementara ini juga berdasarkan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara

Menkominfo Temukan 177 Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkominfo Temukan 177 Hoaks Vaksin COVID-19

Infodemi semakin marak di tengah informasi publik

Warga Bantul Positif COVID-19 Bakal Diberikan Oksigen Gratis
Indonesia
Warga Bantul Positif COVID-19 Bakal Diberikan Oksigen Gratis

Pemberian oksigen gratis akan dilakukan usai pembangunan instalasi oksigen generator rampung.