KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

SK tersebut disampaikan guna diteruskan kepada masing-masing 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

"Hari ini Selasa 11 Mei 2021, KPK telah menyampaikan Salinan SK tentang Hasil Asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Dalam surat tersebut, kata Ali, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Setidaknya hingga ada keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," ujarnya.

SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco

Menurut Ali, penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

Ali juga membantah pihaknya telah menonaktifkan ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS. Pasalnya, kata dia, seluruh hak dan tanggung jawab para pegawai tersebut masih berlaku.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," imbuhnya.

Baca Juga

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Ia menekankan, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," kata Ali.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco
SK Penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fakta Integritas Batasi Kerumunan Saat Pilkada Harus Cantumkan Sanksi
Indonesia
Fakta Integritas Batasi Kerumunan Saat Pilkada Harus Cantumkan Sanksi

Menurut Tito, bisa saja diatur dalam pakta integritas itu bahwa peserta Pilkada 2020 siap didiskualifikasi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Risma Joget Abai Protokol Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Risma Joget Abai Protokol Kesehatan

Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan temuan kasus COVID-19 pertama di Indonesia.

Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok

Kasus penularan lokal virus corona jenis baru (COVID-19) di Tiongkok menurun ke angka terendah dalam satu bulan terakhir.

Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos
Indonesia
Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada
Indonesia
Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada

Masyarakat harus diwaspai peningkatan kasus penularan COVID-19 usai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di 12 daerah Sulawesi Selatan.

Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Energi Bersih
Indonesia
Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Energi Bersih

pemerintah tengah merancang bauran energi nasional untuk mencapai 23 persen dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan 31 persen pada 2050.

KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht

Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Polri menyatakan bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi saat meninggal dunia di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah
Indonesia
Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah

alam APBD 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memproyeksikan target pendapatan di triwulan kedua tahun 2021 sebesar Rp43,37 triliun Tapi baru mencapai 23 Persen.

Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik

Pemprov DKI melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.