KPK Bantah Bahas Perkara Dalam Pertemuan dengan Pimpinan MPR Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertemuan itu berlangsung di Gedung KPK pada Senin (9/3).

Sejumlah kalangan menilai pertemuan itu syarat dengan kepentingan, mengingat sejumlah perkara yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan MPR kini sedang digarap lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

Merasa Dizalimi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tuntut Keadilan

Menanggapi hal itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah dengan tegas bahwa pertemuan pimpinan KPK dan pimpinan MPR sama sekali tidak membahas perkara.

"Pimpinan KPK dan pimpinan MPR tidak membicarakan perkara," ucap Ali di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/3).

KPK bantah bertemu pimpinan MPR untuk bahas perkara anggotanya
Ali Fikri bantah pertemuan pimpinan KPK dan pimpinan MPR untuk bahas perkara (Foto: antaranews)

Sebagaimana diketahui, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama enam wakilnya, yakni Zulkifli Hasan, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad menyambangi Gedung KPK.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya pimpinan KPK telah menemui mereka pada Januari 2020 lalu.

Pertemuan itu berlangsung manakala Zulkifli pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

Jazilul pun pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Lebih lanjut, Ali menyatakan bahwa pimpinan KPK dan pimpinan MPR melakukan pertemuan resmi dan bukan pertemuan individu.

"Ini merupakan pertemuan antar lembaga MPR dengan KPK," ujar dia.

Ia menyatakan bahwa MPR menampung segala aspirasi rakyat termasuk mendengar suara aspirasi KPK.

"Karena pimpinan MPR telah melakukan pertemuan dengan lembaga penegak hukum lainnya termasuk upaya pemberantasan korupsi dan MPR juga memiliki tanggung jawab memberantas korupsi dan mencegah korupsi," terang Ali.

Selain itu, kata dia, pimpinan MPR juga meminta pandangan KPK terkait dengan upaya pemberantasan korupsi termasuk meminta pandangan pelaksanaan pilkada langsung karena banyak kepala daerah yang terlibat korupsi.

Baca Juga:

Pakar Hukum Duga Hilangnya Harun Masiku Dipengaruhi Tekanan Politik

Selanjutnya, Ali Fikri seperti lansir Antara mengatakan dalam pertemuan itu, pimpinan MPR dan pimpinan KPK juga bersepakat melakukan MoU atau nota kesepahaman terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"MPR mendukung program KPK terkait pemberantasan korupsi di berbagai fokus bidang bisnis, bidang politik, bidang pelayanan publik, dan bidang penegakan hukum," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Haris Azhar Kritik Pengadilan In Absentia Harun Masiku Sebagai Akal-akalan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hujan Lebat Diprakirakan Mengguyur Sejumlah Wilayah Tanah Air
Indonesia
Hujan Lebat Diprakirakan Mengguyur Sejumlah Wilayah Tanah Air

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat mengguyur sebagian wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, pada Selasa (20/1).

MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19
Indonesia
MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19

Para pemohon kehilangan objek permohonan

Komisi III DPR Setujui 7 Calon Anggota KY
Indonesia
Komisi III DPR Setujui 7 Calon Anggota KY

Hasil pemberian persetujuan tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat untuk diambil keputusan di Tingkat II.

DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat
Indonesia
Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Minimal hanya 30 menit per orang

Massa Mahasiswa Geruduk DPR Sambil Bakar Ban
Indonesia
Massa Mahasiswa Geruduk DPR Sambil Bakar Ban

Beberapa massa aksi sempat ingin menerobos kawat berduri yang sudah dipasang aparat kepolisian. Tak hanya itu, mereka juga membakar ban di depan kawat berduri.

Rudy Usul ke Ganjar Pakai Asrama Haji Donohudan untuk Tempat Isolasi Mandiri
Indonesia
Rudy Usul ke Ganjar Pakai Asrama Haji Donohudan untuk Tempat Isolasi Mandiri

Saya sudah kirim surat sebanyak tiga kali pada Gubernur (Ganjar) agar menjadikan Asrama Haji Donohudan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19," ujar Rudy p

Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab
Indonesia
Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab

Syaratnya, para pelajar harus berkondisi sehat dan sebelumnya mengikuti swab dengan hasil negatif.

Anies Diminta Tanggapi Santai Cemooh Haters Soal Isu Intoleran Pilkada DKI
Indonesia
Anies Diminta Tanggapi Santai Cemooh Haters Soal Isu Intoleran Pilkada DKI

Anies Baswedan sebaiknya berjiwa besar untuk tidak menggubris bermacam cemoohan dari para haters terkait isu intoleran.

Positif COVID-19, Bupati Bogor Minta Dinkes Tracing Orang di Sekitarnya
Indonesia
Positif COVID-19, Bupati Bogor Minta Dinkes Tracing Orang di Sekitarnya

ia meminta kepada pihak terkait untuk melakukan tracing terhadap siapa saja yang kontak erat dalam beberapa hari terakhir.