KPK Bantah Ada Bendera HTI di Gedung Merah Putih Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipasang di meja salah satu pegawainya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Iwan Ismail yang mengaku mantan satpam KPK mengaku dipecat karena memfoto bendera HTI di meja salah satu pegawai lembaga antirasuah.

Baca Juga

KPK Lantik Direktur Labuksi

"Yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan ke pihak eksternal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Ali menjelaskan kejadian itu terjadi sekitar September 2019. Menurut Ali, bendera itu, bukan bendera HTI seperti yang disebut Iwan. Hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan internal KPK.

"Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung," ujarnya.

Iwan saat itu juga diperiksa terkait foto yang disebarkan ke sejumlah pihak di luar KPK. Dalam pemeriksaan, Iwan mengakui telah menyebarkan kabar tentang bendera itu ke pihak luar KPK. Iwan saat itu menyebut ada bendera HTI di salah satu meja pegawai tanpa klarifikasi.

"Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK," imbuhnya.

 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ali menegaskan, tindakan Iwan tidak bisa ditolerir dan masuk dalam pelanggaran kategori berat yang sudah diatur dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

Tindakan Iwan juga melanggar kode etik KPK yang diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

"Yang bersangkutan melanggar nilai Integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, direktorat pengawasan Internal, dan atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi," tutur Ali.

Dalam pemeriksaan, Iwan juga disebut melanggar nilai profesionalisme. Menurut Ali, semua pegawai KPK harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.

"Serta pelanggaran terhadap nilai Kepemimpinan, untuk saling menghormati dan menghargai sesama insan Komisi, serta menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," ujar Ali.

Di sisi lain, pegawai yang dituduh Iwan memasang bendera HTI di meja kerjanya tidak terbukti terafiliasi dengan kelompok yang sudah dinyatakan terlarang tersebut. Sehingga, tidak ada hukuman untuknya. (Pon)

Baca Juga

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jerinx SID: Ada yang Gak Beres
Indonesia
Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jerinx SID: Ada yang Gak Beres

"Ada yang enggak beres," kata Jerinx dengan nada kecewa.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Uang Tunai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Uang Tunai

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp 1 juta bagi para pekerja/buruh di 2021.

Alasan KPK Terima Istri Firli Bahuri Jadi Pencipta Lagu Mars dan Himne
Indonesia
Alasan KPK Terima Istri Firli Bahuri Jadi Pencipta Lagu Mars dan Himne

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menungkapkan alasan pihaknya menerima istri Firli jadi pencipta lagu mars dan himne KPK.

Solo Bertahan di PPKM Level 2, Gibran: Tempat Ibadah Dibatasi 75 Persen
Indonesia
Solo Bertahan di PPKM Level 2, Gibran: Tempat Ibadah Dibatasi 75 Persen

Ia mengatakan pihaknya juga mengatur kapasitas maksimal umat yang boleh melakukan ibadah di lokasi sebanyak 75 persen dari kapasitas ruangan

PSI Kritik Rumah Sehat untuk Jakarta Kesulitan Lahan Parkir
Indonesia
PSI Kritik Rumah Sehat untuk Jakarta Kesulitan Lahan Parkir

Sarana dan prasarana mesti yang harus dibenahi Pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Salat Idul Adha di JIS, Anies Baswedan Bawa Anak Istri
Indonesia
Salat Idul Adha di JIS, Anies Baswedan Bawa Anak Istri

Hari ini adalah untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Salat Idul Adha di JIS.

Ditjen Imigrasi Tambah Kuota Penerbitan Paspor Hingga Tiga Kali Lipat
Indonesia
Ditjen Imigrasi Tambah Kuota Penerbitan Paspor Hingga Tiga Kali Lipat

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menambah kuota penerbitan paspor di kantor imigrasi seluruh wilayah Indonesia.

17 Ribu Guru di Yogyakarta Ikuti Vaksinasi Booster
Indonesia
17 Ribu Guru di Yogyakarta Ikuti Vaksinasi Booster

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menjelaskan, total ada 17.000 guru SMA/SMK di DIY. Para guru yang mengikuti vaksinasi booster sudah memenuhi sejumlah persyaratan dan sudah mendaftar via daring melalui google form.

YLKI Buat Petisi Desak KPPU Usut Dugaan Kartel Minyak Goreng
Indonesia
YLKI Buat Petisi Desak KPPU Usut Dugaan Kartel Minyak Goreng

Sudah sebanyak 160 orang yang tanda tangani petisi usut tuntas kartel minyak goreng melalui web www.change.org.

Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor
Indonesia
Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor

Bupati Bogor, Ade Yasin, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.