KPK Bantah Ada Bendera HTI di Gedung Merah Putih Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipasang di meja salah satu pegawainya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Iwan Ismail yang mengaku mantan satpam KPK mengaku dipecat karena memfoto bendera HTI di meja salah satu pegawai lembaga antirasuah.

Baca Juga

KPK Lantik Direktur Labuksi

"Yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan ke pihak eksternal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Ali menjelaskan kejadian itu terjadi sekitar September 2019. Menurut Ali, bendera itu, bukan bendera HTI seperti yang disebut Iwan. Hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan internal KPK.

"Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung," ujarnya.

Iwan saat itu juga diperiksa terkait foto yang disebarkan ke sejumlah pihak di luar KPK. Dalam pemeriksaan, Iwan mengakui telah menyebarkan kabar tentang bendera itu ke pihak luar KPK. Iwan saat itu menyebut ada bendera HTI di salah satu meja pegawai tanpa klarifikasi.

"Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK," imbuhnya.

 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ali menegaskan, tindakan Iwan tidak bisa ditolerir dan masuk dalam pelanggaran kategori berat yang sudah diatur dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

Tindakan Iwan juga melanggar kode etik KPK yang diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

"Yang bersangkutan melanggar nilai Integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, direktorat pengawasan Internal, dan atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi," tutur Ali.

Dalam pemeriksaan, Iwan juga disebut melanggar nilai profesionalisme. Menurut Ali, semua pegawai KPK harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.

"Serta pelanggaran terhadap nilai Kepemimpinan, untuk saling menghormati dan menghargai sesama insan Komisi, serta menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," ujar Ali.

Di sisi lain, pegawai yang dituduh Iwan memasang bendera HTI di meja kerjanya tidak terbukti terafiliasi dengan kelompok yang sudah dinyatakan terlarang tersebut. Sehingga, tidak ada hukuman untuknya. (Pon)

Baca Juga

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Klaim DPR Konsisten Perjuangkan Kepentingan Buruh
Indonesia
Puan Klaim DPR Konsisten Perjuangkan Kepentingan Buruh

"Komitmen DPR RI untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera,” kata Puan

Polda Metro Pastikan Stok Tabung Oksigen Aman
Indonesia
Polda Metro Pastikan Stok Tabung Oksigen Aman

“Terkait kelangkaan tabung gas yang sekarang sedang ramai, sekali lagi sampai saat ini produsen tabung oksigen tidak berkurang, cukup sesuai dengan apa yang diproduksi," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Minta Korban Cabut Laporan
Indonesia
Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Minta Korban Cabut Laporan

Hal ini diketahui saat salah satu terlapor berinisial RM bertemu dengan korban pada Rabu (8/9). Dalam pertemuan itu, terlapor ingin menempuh jalur damai.

Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas Karena Tak Kunjung Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas Karena Tak Kunjung Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Laporan tersebut dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, lantaran tak kunjung memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik
Indonesia
Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik

Tantangan itu termasuk kian maraknya hasutan melalui media sosial

Mensos Risma Anggap Bupati Alor Gagal Paham soal PKH
Indonesia
Mensos Risma Anggap Bupati Alor Gagal Paham soal PKH

"Kalau itu terjadi, pasti itu ada penyelewengan, pasti itu. Karena mekanismenya tidak begitu," sambung Risma.

Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah
Indonesia
Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah

Pengecekan secara rutin juga dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam kembali ambles

KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK mengamankan uang senilai total Rp3,5 miliar dari penggeledahan empat lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (1/3) dan Selasa (2/3).

Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta
Indonesia
Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mau berkomentar lebih serius hal tersebut.

Hujan dan Gelombang Tinggi Terjang Beberapa Wilayah di Indonesia
Indonesia
Hujan dan Gelombang Tinggi Terjang Beberapa Wilayah di Indonesia

BMKG memberikan peringatan gelombang tinggi (2,5-4 meter) di area Samudra Hindia Selatan Jawa, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Halmahera, Samudera Pasifik Utara Papua Barat.