KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir Politisi Demokrat M Nasir (kiri) (Foto: antaranews/yudhi mahatma)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti keterangan mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Dalam persidangan tertanggal 23 Oktober 2019, terpidana perkara suap bidang pelayaran antara PT PILOG dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) itu buka-bukaan soal penerimaan uang gratifikasi dari sejumlah pihak terkait kedudukannya saat menjabat sebagai anggota DPR.

Baca Juga

Dirut Petrokimia Gresik Bantah Terlibat Kasus Bowo Sidik

Bowo mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama politikus Partai Demokrat M Nasir.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi.

Namun, ditegaskan Ali, jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan keterangan Bowo soal aliran uang suap dari sumber lain, salah satunya M Nasir, maka KPK tak segan akan menindaklanjuti.

"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7).

Diketahui, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima 250 ribu dolar Singapura atau bila dirupiahkan saat kurs saat itu sebesar Rp2,5 miliar dari M Nasir yang juga duduk sebagai anggota DPR saat itu, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo kepada jaksa KPK di Pengadian Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso di KPK
Tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso di KPK (Foto: antaranews)

Lantas, Bowo pun menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah [Kabupaten] Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp2,5 miliar," ucap Bowo.

M Nasir sendiri sudah pernah diperiksa KPK. Pemeriksaan Nasir untuk menggali informasi terkait aliran dana gratifikasi ke Bowo Sidik Pangarso.

"KPK dalami lebih lanjut pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana pada tersangka BSP ini," ujar mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (1/7).

Febri kala itu menyampaikan, Nasir diperiksa oleh penyidik KPK terkait dua perkara, yakni soal dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

Petugas KPK sebelumnya menggeledah ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 4 Mei 2019.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhi vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk Bowo selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana.

Baca Juga

Eks Legislator Golkar Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Bui

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Bowo 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB
Indonesia
FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB

Ia mengatakan, alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan.

MUI Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BPIP
Indonesia
MUI Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BPIP

Upaya BPIP memberi pemahaman pada masyarakat soal Pancasila akan lebih sulit jika cara pandang pucuk pimpinannya seperti itu.

Ingat! Pemakaian Masker Maksimal Hanya 4 Jam, Setelah Itu Segera Dicuci
Indonesia
Ingat! Pemakaian Masker Maksimal Hanya 4 Jam, Setelah Itu Segera Dicuci

Penggunaan masker menjadi salah satu kewajiban yang harus diterapkan dalam protokol pencegahan corona

Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif

KPK sudah memeriksa General Manager Akuntansi PT Waskita Beton Prescast, Dwi Anggoro Setiawan.

PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN
Indonesia
PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN

"PSI sudah ingatkan jauh-jauh hari mengenai netralitas ASN dalam pilkada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," kata Ferdi

Kasus Harian COVID-19 tak Lagi Diumumkan karena Masyarakat Terkesan Cuek
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 tak Lagi Diumumkan karena Masyarakat Terkesan Cuek

"Selama pengumumkan tak memberikan efek ke perilaku masyarakat. Malah masyarakat terkesan cuek," jelas Trubus

NasDem Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2020-2024
Indonesia
NasDem Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2020-2024

F-NasDem juga mengajukan RUU yang akan menggunakan metode Omnibus Law

Korban Meninggal akibat Virus Corona di Tiongkok Bertambah Jadi 479
Indonesia
Korban Meninggal akibat Virus Corona di Tiongkok Bertambah Jadi 479

Jumlah korban meninggal di Provinsi Hubei, Tiongkok tengah, akibat virus corona meningkat menjadi 479 hingga Selasa.

Polres Madiun Punya Dua Kendaraan Khusus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Polres Madiun Punya Dua Kendaraan Khusus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

Tujuan diluncurkan dua kendaraan ini adalah bentuk kesiapsiagaan polri

Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona
Indonesia
Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona

Ganjar Pranowo memutuskan untuk menutup sementara destinasi wisata dan tempat hiburan yang tersebar di provinsi tersebut.