KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena Korting Hukuman Koruptor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menemui Mahkamah Agung (MA) untuk membahas adanya fenomena atau tren pengurangan masa hukuman terpidana perkara korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Diketahui sejak 2019 hingga saat ini terdapat 23 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan masa hukuman melalui putusan PK MA. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 terpidana yang mengajukan PK dan belum diputus MA.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya menghormati indenpendensi hakim dalam memutus perkara. Namun, kata dia, pihaknya tak dapat mengabaikan adanya tren pengurangan hukuman melalui putusan PK.

Baca Juga

Daftar 22 Koruptor yang Hukumannya Dikorting MA

"KPK menghormati independensi itu, tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Ghufron menekankan, PK merupakan hak yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mencari keadilan. Untuk itu, pertemuan dengan MA bertujuan menjaga marwah PK agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Supaya marwah lembaga PK atas putusan yang sudah inkrah yang harapannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat luas itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan mencari pemotongan putusan," ujar Ghufron.

Dari 23 putusan PK yang mengurangi hukuman terpidana korupsi, lanjut Ghufron, 12 di antaranya merupakan putusan yang sudah inkrah di pengadilan tingkat pertama.

Ghufron menjelaskan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem kontinental. Dengan demikian, kasus per kasus yang diadili di persidangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan kasus lainnya.

Namun, kata Ghufron, saat ini KPK mengamati adanya tren 22 putusan PK MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi. Untuk itu, KPK menduga adanya modus para terpidana untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

"Kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkrah dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Geram Lihat Pasien COVID-19 Isoman Pergi Nongkrong di Warung Makan
Indonesia
Gibran Geram Lihat Pasien COVID-19 Isoman Pergi Nongkrong di Warung Makan

"Yang saya lihat isoman tidak tertib masih banyak ditemukan keluar (rumah) pergi wedangan. Banyak yang sepert itu merasa dirinya sudah sehat, padahal masih sakit dan potensi menular," ujar Gibran

Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000
Indonesia
Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa.

Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling
Indonesia
Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling

Ratusan warga Gambir mengikuti suntik vaksin COVID-19 di Gerai Vaksinasi Keliling Presisi.

Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah
Indonesia
Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah akan berlangsung pada Senin, 30 Agustus 2021 pekan depan.

Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402
Indonesia
Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402

Personel gabungan dari unsur Polri dan TNI menangkap seorang pemuda berinisial HH (24)m warga Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Meminta Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Meminta Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar

Beredar poster mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat KPK meminta sejumlah dana untuk sumbangan wakaf lailatur qadar.

Komisi III Minta Ada Aturan yang Membatasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menegaskan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk sementara ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM
Indonesia
Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM

Abu Bakar Ba'asyir dirawat di RSCM sejak tiga hari lalu