KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena Korting Hukuman Koruptor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menemui Mahkamah Agung (MA) untuk membahas adanya fenomena atau tren pengurangan masa hukuman terpidana perkara korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Diketahui sejak 2019 hingga saat ini terdapat 23 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan masa hukuman melalui putusan PK MA. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 terpidana yang mengajukan PK dan belum diputus MA.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya menghormati indenpendensi hakim dalam memutus perkara. Namun, kata dia, pihaknya tak dapat mengabaikan adanya tren pengurangan hukuman melalui putusan PK.

Baca Juga

Daftar 22 Koruptor yang Hukumannya Dikorting MA

"KPK menghormati independensi itu, tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Ghufron menekankan, PK merupakan hak yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mencari keadilan. Untuk itu, pertemuan dengan MA bertujuan menjaga marwah PK agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Supaya marwah lembaga PK atas putusan yang sudah inkrah yang harapannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat luas itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan mencari pemotongan putusan," ujar Ghufron.

Dari 23 putusan PK yang mengurangi hukuman terpidana korupsi, lanjut Ghufron, 12 di antaranya merupakan putusan yang sudah inkrah di pengadilan tingkat pertama.

Ghufron menjelaskan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem kontinental. Dengan demikian, kasus per kasus yang diadili di persidangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan kasus lainnya.

Namun, kata Ghufron, saat ini KPK mengamati adanya tren 22 putusan PK MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi. Untuk itu, KPK menduga adanya modus para terpidana untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

"Kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkrah dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Wagub DKI Soal Pertemuan Anies dan Luhut
Indonesia
Kata Wagub DKI Soal Pertemuan Anies dan Luhut

Pertemuan Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas mengenai persoalan di ibu kota.

Lagi, DPR Diingatkan Tarik RUU HIP dari Prolegnas
Indonesia
Lagi, DPR Diingatkan Tarik RUU HIP dari Prolegnas

DP MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.

KPU Solo Belum Terima Bukti Tidak Ada Sengketa dari MK
Indonesia
KPU Solo Belum Terima Bukti Tidak Ada Sengketa dari MK

Mahkamah Konstitusi (MK) justru belum menerbitkan surat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) atau bukti formal tidak ada sengketa hasil Pilwakot Solo 2020.

Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok

Kasus penularan lokal virus corona jenis baru (COVID-19) di Tiongkok menurun ke angka terendah dalam satu bulan terakhir.

Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?
Indonesia
Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?

“Yang ngetuk palu Prolegnas siapa? Kok sekarang mereka jadi pada nolak? ada apa?” kata Muraz

49 Paus Ditemukan Mati di Pantai Modung Madura
Indonesia
49 Paus Ditemukan Mati di Pantai Modung Madura

Sebanyak 49 paus pilot jenis short-finned ditemukan mati di Pantai Modung, Desa Pangpajung, Madura, pada Kamis sore.

KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada
Indonesia
Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada

Dari elektabilitas calon Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie unggul dengan 33,3 persen, disusul Muhamad (21,0 persen), dan Siti Nur Azizah (10,3 persen).

[Hoaks atau Fakta]: Laki-laki Pakai Perhiasan Emas Picu Alzhaimer
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Laki-laki Pakai Perhiasan Emas Picu Alzhaimer

Dunia medis tidak mengenal fenomena migrasi emas.