KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena Korting Hukuman Koruptor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menemui Mahkamah Agung (MA) untuk membahas adanya fenomena atau tren pengurangan masa hukuman terpidana perkara korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Diketahui sejak 2019 hingga saat ini terdapat 23 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan masa hukuman melalui putusan PK MA. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 terpidana yang mengajukan PK dan belum diputus MA.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya menghormati indenpendensi hakim dalam memutus perkara. Namun, kata dia, pihaknya tak dapat mengabaikan adanya tren pengurangan hukuman melalui putusan PK.

Baca Juga

Daftar 22 Koruptor yang Hukumannya Dikorting MA

"KPK menghormati independensi itu, tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Ghufron menekankan, PK merupakan hak yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mencari keadilan. Untuk itu, pertemuan dengan MA bertujuan menjaga marwah PK agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Supaya marwah lembaga PK atas putusan yang sudah inkrah yang harapannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat luas itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan mencari pemotongan putusan," ujar Ghufron.

Dari 23 putusan PK yang mengurangi hukuman terpidana korupsi, lanjut Ghufron, 12 di antaranya merupakan putusan yang sudah inkrah di pengadilan tingkat pertama.

Ghufron menjelaskan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem kontinental. Dengan demikian, kasus per kasus yang diadili di persidangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan kasus lainnya.

Namun, kata Ghufron, saat ini KPK mengamati adanya tren 22 putusan PK MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi. Untuk itu, KPK menduga adanya modus para terpidana untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

"Kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkrah dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Puji Risma hingga Ganjar di Rakernas PDIP, Sinyal Restu Pilpres 2024?
Indonesia
Megawati Puji Risma hingga Ganjar di Rakernas PDIP, Sinyal Restu Pilpres 2024?

Megawati Soekarnoputri memuji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Mulai 1 Juli Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik
Indonesia
Mulai 1 Juli Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik

Pengelola wajib memberitahukan aturan itu kepada seluruh pelaku usaha

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

Jokowi Bakal Resmikan Bandara Muara Taweh Kalimatan Tengah
Indonesia
Jokowi Bakal Resmikan Bandara Muara Taweh Kalimatan Tengah

Peresmian bandara disiapkan dengan sebaik-baiknya mengingat bandara baru tersebut merupakan wujud dari perjuangan dan doa dari masyarakat.

"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko
Indonesia
"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko

"Maskeran Rek..! Angel temen tuturanmu.” (Ayo pakai masker. Susah betul menasehatimu).

Tak Jadi Dihentikan, KRL Bakal Perketat Aturan Pembatasan Sosial
Indonesia
Tak Jadi Dihentikan, KRL Bakal Perketat Aturan Pembatasan Sosial

Pengguna KRL dapat menggunakan fasilitas tambahan yang ada antara lain wastafel untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun

Jokowi Serang Balik Pihak yang Kritik Menhan Prabowo Sering ke Luar Negeri
Indonesia
Jokowi Serang Balik Pihak yang Kritik Menhan Prabowo Sering ke Luar Negeri

Prabowo datang ke sejumlah negara merupakan bentuk diplomasi pertahanan

Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!
Indonesia
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!

Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

 Madrasah dan Sekolah Berasrama Dilarang Buka Kegiatan Belajar Meski di Zona Hijau
Indonesia
Madrasah dan Sekolah Berasrama Dilarang Buka Kegiatan Belajar Meski di Zona Hijau

Menurut Nadiem pelarangan tersebut dilakukan lantaran sekolah atau madrasah yang berasrama sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

Istri Wali Kota Tidore Kepulauan Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Istri Wali Kota Tidore Kepulauan Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sulama Ali menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie Ternate