KPK Bakal Sita Aset Tersangka Korupsi Tanah di Munjul Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo.

Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto menyatakan, penyitaan terhadap aset para tersangka merupakan bagian dari upaya KPK memulihkan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut.

Baca Juga:

Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK

"Penyidik sedang dalam proses melakukan aset recovery, kita telusuri dengan harapan bahwa aset-asetnya kita segera kita lakukan penyitaan," kata Setyo, Jumat (18/6).

Setelah disita, aset tersebut akan dimasukkan dalam berkas perkara yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Selain menyita aset, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, para tersangka juga akan dibebankan kewajiban membayar uang pengganti dalam proses persidangan nantinya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Setyo melanjutkan, setelah berkekuatan hukum tetap, aset yang disita dan uang pengganti itu akan disetorkan ke kas negara.

"Mekanismenya apakah akan dikembalikan kepada pemerintah daerah lagi itu sudah kewenangan dari pada pemerintah," katanya.

Dalam kasus ini, Pemprov DKI telah mengucurkan dana kepada Sarana Jaya untuk membeli tanah. Namun, alih-alih mendapat tanah yang dipersiapkan sebagai bank tanah, uang yang telah dikucurkan Pemprov DKI justru diduga dikorupsi oleh para tersangka.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

"Prinsipnya bahwa uang yang sudah diserahkan pemerintah daerah kepada PDPSJ (Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya) itu uangnya sudah digunakan pihak swasta. Nah, seharusnya pemerintah daerah mendapatkan prestasi dalam bentuk tanah. Tapi, faktanya ini kan tidak ada," katanya.

Berdasarkan informasi, uang hasil korupsi pengadaan tanah di Munjul telah dipergunakan oleh para tersangka. Berdasarkan penyidikan KPK sejauh ini, Anja diduga membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dengan pihak terkait lainnya. (Pon)

Baca Juga:

Sambangi Komnas HAM, Eks Pimpinan KPK Beberkan Aturan Pemecatan Pegawai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan ke tingkat penyidikan.

Ini 8 Muatan Materi Dasar RUU TPKS
Indonesia
Ini 8 Muatan Materi Dasar RUU TPKS

Wakil Baleg DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahid membacakan materi muatan RUU TPKS dalam raket tersebut. Secara garis besar, kata Wahid, RUU TPKS memuat 8 muatan materi dasar.

Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun
Indonesia
Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun

Penambahan kasus positif hari ini mengalami penurunan dibanding Kamis (26/8) sebanyak 16.899 kasus.

[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz

Pesan serupa sudah pernah diverifikasi sebelumnya dalam website turnbackhoax.id berjudul “Anda Berhak Terima Hadiah Cashback Voucher Pulsa Gratis dari Telegran Senilai 300.000” pada 7 juli 2021.

Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak
Indonesia
Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak

Partai Nasdem mengajak DPR dan pemerintah menyikapi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara bijak. Sebab, tuntutan BEM SI yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia.

Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Nataru
Indonesia
Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Nataru

Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya
Indonesia
Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya

Mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh mengungkapkan penyesalannya atas korupsi yang dia lakukan dulu.

Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024

Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukannya dalam upaya mentransfromasi BUMN ke arah lebih baik

Kepengurusan PITI 2022-2027 Terbentuk, Agendakan Pelantikan dalam Waktu Dekat
Indonesia
Kepengurusan PITI 2022-2027 Terbentuk, Agendakan Pelantikan dalam Waktu Dekat

Muktamar Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ke-VI telah selesai dilangsungkan pada 20-22 Mei 2022.

Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU
Indonesia
Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Jajaran DPP PDI Perjuangan (PDIP) hari ini mengirimkan atau menginput data Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online.