KPK Bakal Periksa Anies dan Prasetyo Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta.

Pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut. Hal ini lantaran anggaran pengadaan tanah, termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Baca Juga:

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD dki tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tenru perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Senin (12/7).

Firli mengatakan, KPK memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, ia memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," tegas dia.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya.

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop

Hal ini dilakukan karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asaai Manusia.

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," tutup Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat

Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Pelaksanaan giat penindakan pelanggaran aturan protokol kesehatan dimulai sejak bulan April 2020 hingga 6 Januari 2021 kemarin.

Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi
Indonesia
Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi

Kebijakan ini resmi diberlakukan melalui penerbitan PMK Nomor 31/PMK.010/2021

Eks Bos Sarana Jaya Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Eks Bos Sarana Jaya Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Perkara tersebut bermula pada Februari 2019

Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab
Indonesia
Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Dunia maya kembali dihebohkan dengan adanya video viral seorang anggota TNI Angkatan Udara (AU) yang tengah melantunkan nyanyian menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Isu Radikalisme Kembali Mencuat, BPIP sebut Ajaran Pancasila Mesti Dibumikan
Indonesia
Isu Radikalisme Kembali Mencuat, BPIP sebut Ajaran Pancasila Mesti Dibumikan

Maraknya isu rasial di dalam dan luar negeri mesti dijadikan momentum untuk memperkuat nilai Pancasila.

Banjir Jakarta Diklaim Sudah Relatif Terkendali, Anies: Atas Izin Allah
Indonesia
Banjir Jakarta Diklaim Sudah Relatif Terkendali, Anies: Atas Izin Allah

Kejadiannya kemarin, hari ini sudah terlihat relatif normal

Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi
Indonesia
Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi

Selain itu juga diikuti oleh masifnya perusahaan untuk memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki untuk memberikan bantuan seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU
Indonesia
Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU

Tito menyarankan, agar pembahasan RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan melalui pembentukan panitia kerja (Panja).