KPK Bakal Periksa Anies dan Prasetyo Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta.

Pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut. Hal ini lantaran anggaran pengadaan tanah, termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Baca Juga:

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD dki tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tenru perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Senin (12/7).

Firli mengatakan, KPK memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, ia memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," tegas dia.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya.

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop

Hal ini dilakukan karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asaai Manusia.

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," tutup Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASN Diminta Tak Ikut-ikutan Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos
Indonesia
ASN Diminta Tak Ikut-ikutan Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos

“Bijaklah dalam bermedia sosial, saring dulu sebelum sharing, ASN Kemenag cerdas dan tak boleh menyebar hoaks," ujar Nizar di Jakarta, Sabtu (5/3).

Apa Itu Shiba Inu, Kripto yang Ilegal Diperdagangkan di Indonesia
Indonesia
Apa Itu Shiba Inu, Kripto yang Ilegal Diperdagangkan di Indonesia

Shiba Inu menjadi salah satu meme coin yang tengah diminati di Indonesia. Tetapi sayang keberadaannya masih ilegal diperdangkan di tanah air

Oknum Polantas Diduga Minta Sekarung Bawang ke Sopir Truk
Indonesia
Oknum Polantas Diduga Minta Sekarung Bawang ke Sopir Truk

Video yang diunggah oleh akun Twitter @Pasifisstate menyebut insiden ini terjadi di kawasan Tangerang, Banten

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah
Indonesia
Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua. Saat peresmian, ia didampingi Ketua DPR Maharani.

KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri
Indonesia
KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri

Listyo menjelaskan alasannya merekrut Novel Baswedan Cs

Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta
Indonesia
Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria meyakini semua pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta paham ketentuan terkait pengadaan lahan.

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal
Indonesia
DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus
Indonesia
Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus

Dampak kerugian fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual menjadikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak optimal dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Menpora Berharap Pra-KTT Y20 Rumuskan Rekomendasi Pemerataan Akses Internet Dunia
Indonesia
Menpora Berharap Pra-KTT Y20 Rumuskan Rekomendasi Pemerataan Akses Internet Dunia

Pemerintah khususnya Kemenpora, mendorong generasi muda untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan minat baca tentang keuangan digital.

Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN
Indonesia
Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.