KPK: Aset Istri Nurhadi yang Dikuasai PNS MA Kardi Mobil Pajero Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (ANTARA/HO-KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri aset milik istri mantan Sekretaris MA Nurhadi, Tin Zuraida, yang dikuasai pihak lain.

Baca Juga:

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Diketahui, salah satu pihak yang dicurigai menguasai aset milik Tin adalah seorang PNS MA bernama Kardi. Menurut Ali, aset kepunyaan Tin Zuraida yang dikuasai Kardi adalah mobil Mitsubishi Pajero.

"Iya, mobil Pajero," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/7).

Nemun, Ali belum bisa berspekulasi lebih jauh apakah Tin dan Kardi bakal jadi tersangka TPPU.

"Apabila kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup maka KPK tentu akan menetapkan tersangka TPPU dalam kasus tersebut," ujarnya.

Ali juga belum merinci aset lain milik Tin Zuraida yang diduga dikuasai Kardi. Begitu juga keterkaitan antara Tin dengan Kardi yang membuatnya menguasai sejumlah aset. Ia hanya menyebut pendalaman masih dilakukan penyidik.

"Beberapa dugaan aset lainnya masih didalami penyidik mengenai kepemilikannya," imbuh Ali.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Kardi juga telah diperiksa penyidik KPK pada Rabu (10/6) lalu. Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mencecar Kardi soal adanya aset kekayaan milik Tin yang diduga ada di bawah kekuasannya.

Selain itu, penyidik KPK juga turut mengonfirmasi aset kekayaan milik Nurhadi. "Juga mengenai penerimaan sejumlah uang dari tersangka Nurhadi kepada saksi Tin Zuraida," ungkap Ali.

Bahkan, penyidik juga mendalami soal keterlibatan Tin saat proses penangkapan Nurhadi beserta menantunya Rezky di salah satu perumahan mewah kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Sebab, saat proses penangkapan Tin pun turut dibawa penyidik ke gedung KPK.

"Pengkondisian yang disiapkan dan dilakukan saksi ketika tersangka Nurhadi ditangkap," kata Ali.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Baca Juga:

Usut Suap Rp46 Miliar Nurhadi, KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Rp46 M Nurhadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19
Indonesia
Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19

Gubernur Anies Baswedan mengaku pihaknya sudah mendapat restu menggunakan aset pemerintah pusat untuk mengisolasi pasien corona khusus pasien kategori orang tanpa gejala (OTG).

 Pendapatan Anjlok, Begini Nasib Para Pegawai PT KAI
Indonesia
Pendapatan Anjlok, Begini Nasib Para Pegawai PT KAI

“Gaji kita kasih sesuai hak bersangkutan. Tunjangan Hari Raya (THR) juga kami bayarkan pada waktunya,” tutur Didiek

Biaya Haji 2020 tak Alami Kenaikan
Indonesia
Biaya Haji 2020 tak Alami Kenaikan

BPIH yang dibayarkan jamaah mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah (SAR9,71), dan biaya hidup sebesar SAR1500.

Ganja Masuk Tanaman Binaan, Kementan Bakal Diskusi Bareng BNN
Indonesia
Ganja Masuk Tanaman Binaan, Kementan Bakal Diskusi Bareng BNN

Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau ilmu pengetahuan.

Menhub Terbitkan Peraturan Keselamatan Naik Sepeda
Indonesia
Menhub Terbitkan Peraturan Keselamatan Naik Sepeda

Ada tujuh jenis persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi pesepeda saat di jalan

Bantu Penanganan COVID-19, Bank DKI Ajak Warga DKI Jakarta Berdonasi
Indonesia
Bantu Penanganan COVID-19, Bank DKI Ajak Warga DKI Jakarta Berdonasi

bantuan dapat disalurkan melalui mekanisme transfer antar bank, transfer antar rekening, QR Code JakOne Mobile dan QRIS.

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

 Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat

"Karena itu, BPJS harus bertanya kepada kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.

Jokowi Minta Tim Vaksin Merah Putih Bergerak Cepat Kembangkan Bibit Vaksin
Indonesia
Jokowi Minta Tim Vaksin Merah Putih Bergerak Cepat Kembangkan Bibit Vaksin

Lembaga Eijkman menargetkan pada akhir tahun ini uji vaksin terhadap hewan sudah bisa diselesaikan

PT KAI Perpanjang Pengembalian 100 Persen Uang Tiket Kereta Api
Indonesia
PT KAI Perpanjang Pengembalian 100 Persen Uang Tiket Kereta Api

Pembatalan KA jarak jauh reguler sampai dengan saat ini merupakan bentuk dukungan KAI kepada pemerintah