KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan Tim Jaksa KPK bahwa terdakwa terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur.

Baca Juga

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

"Kami juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Hal tersebut penting sebagai bagian dari asset recovery yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11)

Ali mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dipelajari lebih lanjut.

"Perkara ini yang mengajukan upaya hukum banding adalah terdakwa, maka saat ini KPK tentu menunggu sikap dari terdakwa atas putusan tersebut," ujarnya.

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Putusan itu terkait banding yang diajukan Edhy dalam kasus suap ekspor benih lobster alias benur.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Uang itu harus dibayar Edhy Prabowo dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti. Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Selain itu, hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. (Pon)

Baca Juga

KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda NTB Ungkap Motif Anggota Polsek Wanasaba Tembak Mati Rekan Kerjanya
Indonesia
Polda NTB Ungkap Motif Anggota Polsek Wanasaba Tembak Mati Rekan Kerjanya

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan motif anggota Polsek Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berinisial MN yang menembak mati rekan kerjanya, Brigadir Polisi Satu berinisial HT

KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk
Indonesia
KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Layanan Rapid Test di Bandara Kualamu Diduga Pakai Alat Bekas
Indonesia
Layanan Rapid Test di Bandara Kualamu Diduga Pakai Alat Bekas

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial RN, AD, AT, EK, dan EI. Mereka diamankan karena diduga telah menyalahi aturan proses rapid test antigen, yakni dengan menggunakan alat steril swab stuck bekas.

MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum
Indonesia
MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum

Boyamin kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut sosok 'King Maker' tersebut

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatalan Haji 2021 Agar Tak 'Digoreng'
Indonesia
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatalan Haji 2021 Agar Tak 'Digoreng'

Menurutnya, Pandemi menjadi alasan yang tidak bisa ditolak

Taati Protokol Kesehatan, Cara Jitu Lawan COVID-19
Indonesia
Taati Protokol Kesehatan, Cara Jitu Lawan COVID-19

Kepala Dinas (Kadinkes) DKI, Widyastuti meminta masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Menurut dia, cara itu yang saat ini paling ampuh melawan virus corona.

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Berkurang Satu, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 377 Orang
Indonesia
Berkurang Satu, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 377 Orang

125.972 pasien COVID-19 sembuh dan keluar dari rumah sakit

Kapolri Janji Tak Persulit Warga Ingin Vaksin, Cukup Bawa KTP
Indonesia
Kapolri Janji Tak Persulit Warga Ingin Vaksin, Cukup Bawa KTP

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di polda, polres, dan polsek untuk membuka Gerai Vaksin Presisi.