KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan Tim Jaksa KPK bahwa terdakwa terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur.

Baca Juga

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

"Kami juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Hal tersebut penting sebagai bagian dari asset recovery yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11)

Ali mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dipelajari lebih lanjut.

"Perkara ini yang mengajukan upaya hukum banding adalah terdakwa, maka saat ini KPK tentu menunggu sikap dari terdakwa atas putusan tersebut," ujarnya.

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Putusan itu terkait banding yang diajukan Edhy dalam kasus suap ekspor benih lobster alias benur.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Uang itu harus dibayar Edhy Prabowo dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti. Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Selain itu, hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. (Pon)

Baca Juga

KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabur ke Maldive, Presiden Sri Lanka Rajapaksa Kirim Surat Mundur Rabu Malam
Dunia
Kabur ke Maldive, Presiden Sri Lanka Rajapaksa Kirim Surat Mundur Rabu Malam

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa bersama keluarganya melarikan diri ke Male, ibu kota Maladewa atau Maldive, Rabu (13/7) pagi tadi.

Paraangkat Berat Indonesia Borong 5 Emas di APG 2022
Indonesia
Paraangkat Berat Indonesia Borong 5 Emas di APG 2022

Cabang olahraga paraangkat berat ASEAN Para Games memborong lima emas sekaligus. Cabor paraangkat berat digelar di venue Solo Paragon Mall, Senin (1/8).

Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Ganti Rugi Ternak Mati Akibat PMK
Indonesia
Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Ganti Rugi Ternak Mati Akibat PMK

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK, Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai pemberian ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya mati karena terserang PMK.

Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Beberapa Kota Besar Indonesia
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Beberapa Kota Besar Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan turun di beberapa kota besar di Indonesia pada Rabu (23/3).

Indonesia Sampaikan Tiga Fokus Utama yang Harus Jadi Perhatian ASEAN
Indonesia
Indonesia Sampaikan Tiga Fokus Utama yang Harus Jadi Perhatian ASEAN

Konsolidasikan persatuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi bagian penting dalam upaya untuk menjaga relevansi dan kredibilitas.

PDIP Segera Wajibkan Caleg-Cakada Ikuti Pelatihan E-Learning KPK
Indonesia
PDIP Segera Wajibkan Caleg-Cakada Ikuti Pelatihan E-Learning KPK

PDIP akan segera membuat peraturan baru yang mewajibkan setiap calon anggota legislatif (caleg) yang maju di pemilu untuk mengikuti pelatihan antikorupsi.

BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek
Indonesia
BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu.

Gantikan Sementara Tugas Menpan RB, Mahfud MD Terangkan Kondisi Kesehatan Tjahjo
Indonesia
Gantikan Sementara Tugas Menpan RB, Mahfud MD Terangkan Kondisi Kesehatan Tjahjo

Ia menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang tengah menjalani pengobatan.

KPPU: Harga Minyak Goreng Terus Naik Tanpa Ada Penurunan
Indonesia
KPPU: Harga Minyak Goreng Terus Naik Tanpa Ada Penurunan

Tercatat, volume ekspor CPO tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu tahun terakhir yakni hanya naik 0,6 persen.

Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara
Dunia
Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

Najib juga harus membayar denda sebesar RM 210 juta atau setara dengan Rp 693,79 miliar. Pada akhir persidangan hakim mengumumkan surat perintah untuk Najib mulai menjalani hukuman penjara.