KPK Apresiasi Indeks Perilaku Antikorupsi Meningkat Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi meningkatnya Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2021. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IPAK Tahun 2021 mencatat skor 3,88 atau meningkat 0,04 poin dibanding tahun 2020 yang mencatat skor 3,84.

Dengan skala indeks 0 sampai 5, di mana rentang indeks 0 - 1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi. Dengan demikian skor IPAK tahun 2021 dikategorikan sangat antikorupsi.

Baca Juga

Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK

IPAK 2021 mengukur dua dimensi, yaitu persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang termasuk petty corruption yang dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah. Kedua, mengukur pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.

"Peningkatan ini patut diapresiasi. Tren skor IPAK dalam 4 tahun terakhir juga diketahui terus mengalami peningkatan. IPAK 2021 terjadi peningkatan pada persepsi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai antikorupsi khususnya pada lingkup keluarga dan komunitas, serta terkait pengalaman lainnya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Meski demikian, Ipi mengatakan, pada IPAK tahun 2021 terjadi penurunan pada subdimensi persepsi dan pengalaman masyarakat di lingkup publik khususnya ketika mengakses layanan publik. Salah satunya ditandai dengan peningkatan persentase masyarakat yang mengakses layanan publik dan membayar melebihi ketentuan.

"IPAK 2021 juga masih di bawah target RPJMN yang menetapkan skor 4,03," imbuhnya.

KPK memandang hal tersebut sebagai tantangan bersama untuk terus mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dapat menutup potensi korupsi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, juga terus mendorong pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi dengan mewujudkan aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Salah satu upaya pembangunan integritas dilakukan KPK melalui program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) melalui kegiatan pembekalan antikorupsi untuk para penyelenggara negara beserta pasangan suami/istri dan melalui diklat pembangunan integritas untuk para penyelenggara negara.

Menurut Ipi, pentingnya peran pasangan dan keluarga dalam pencegahan korupsi tercermin dalam baseline studi pencegahan korupsi berbasis keluarga yang dilakukan KPK pada 2012-2013.

"Dalam upaya pembangunan integritas, KPK mendorong peran keluarga untuk menjalankan fungsi sosialisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran di dalam keluarga," ujarnya.

Terkait pelayanan publik, Ipi menyatakan sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus area KPK selain sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, dan politik.

Melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah), kata Ipi, KPK mendorong perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur monitoring centre for prevention (MCP) termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik.

Baca Juga

Peserta Anggap Konsep Pembinaan 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Belum Jelas

IPAK 2021 juga menunjukkan akses masyarakat paling banyak pada layanan publik daerah. Demikian juga peran KPK yang tergabung dalam Timnas Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola melalui tiga fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama terkait upaya peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan oleh seluruh pemangku-kepentingan," tutup Ipi. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangis Haru Pelayat Iringi Pemakaman Jakob Oetama
Indonesia
Tangis Haru Pelayat Iringi Pemakaman Jakob Oetama

Jenazah mendiang Jakob Oetama tiba di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (10/9).

Satu Polisi Korban Penyerangan Polsek Ciracas Sudah Lepas Ventilator
Indonesia
Satu Polisi Korban Penyerangan Polsek Ciracas Sudah Lepas Ventilator

Pasien tersebut sebelumnya sudah menjalani CT Scan saat dipindah ke RSPAD

Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat
Indonesia
Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat

Kunci percepatan vaksinasi untuk mencapai target bebas COVID-19 adalah pada pendataan, sebab kalau data valid maka pelaksanaannya akan lebih cepat.

Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah
Indonesia
Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah

"Seluruh ASN diwajibkan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat dan juga pada instansi masing-masing," ujar Menteri Tjahjo.

Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19
Indonesia
Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19

Pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam perhelatan Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020.

Polisi Diminta Terbuka dan Adil, PKB: Tidak Terkecuali Pada Abu Janda
Indonesia
Polisi Diminta Terbuka dan Adil, PKB: Tidak Terkecuali Pada Abu Janda

Abu Janda sudah secara resmi dilaporkan ke Polisi

Besok Bansos COVID-19 Pempus Cair, Turun Dobel Rp600 Ribu
Indonesia
Besok Bansos COVID-19 Pempus Cair, Turun Dobel Rp600 Ribu

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima besok dari Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia.

Pemprov DKI Diminta Lebih Perhatian ke Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Lebih Perhatian ke Tenaga Kesehatan

Tekanan tenaga kesehatan akibat penumpukan pasien di ruang gawat darurat harus diantisipasi

Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina
Indonesia
Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina

Tangki T301G Kilang Balongan terbakar sekitar pukul 00.45 WIB dini hari tadi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun saat kejadian kondisi sedang turun hujan lebat disertai petir.

UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies