KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

MerahPutih.com - Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung Nurhadi mengajukan pemindahan rumah tahanan ke majelis hakim tingkat banding. Saat ini, Nurhadi ditahan di rutan cabang KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa alasan Nurhadi memohon pemindahan rutan lantaran alasan kesehatan dan sudah berusia lanjut.

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, terdakwa Nurhadi mengajukan permohonan kepada pengadilan Tinggi Jakarta agar pindah rumah tahanan dari rutan cabang KPK ke Rutan Polres Jakarta Selatan dengan alasan kesehatan dan sudah usia lanjut," kata Ali, Minggu (21/3).

Baca Juga:

MAKI: Hukuman Nurhadi Harusnya Lebih Berat Karena Pernah Buron

KPK pun meminta agar majelis hakim tingkat banding menolak permohonan eks Sekretaris MA tersebut. Menurut Ali, permohonan Nurhadi berlebihan.

Hal itu lantaran KPK memiliki dokter klinik yang siap untuk memeriksa kesehatan tahanannya kapan pun. Ali juga menegaskan bahwa hak seluruh tahanan KPK selalu dipenuhi, apalagi yang menyangkut kesehatan.

"Untuk itu kami berharap majelis hakim banding menolak permohonan terdakwa tersebut karena kami berpandangan sama sekali tidak ada urgensinya pemindahan tahanan dimaksud," kata Ali.

Terlebih, lanjut Ali, selama proses penyidikan maupun persidangan terdakwa Nurhadi juga dinilai tidak kooperatif.

Suasana sidang pembacaan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3)). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Suasana sidang pembacaan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3)). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Keduanya juga diberi hukuman berupa denda sejumlah Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan uang pengganti untuk Nurhadi dan Rezky Herbiyono karena dinilai tidak merugikan keuangan negara

"Mengadili, menyatakan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Heebiyono melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali," ucap hakim saat membacakan putusan, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara

Nurhadi dan Rezky Herbiyono diyakini hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp13,79 miliar.

Penerimaan gratifikasi yang dinilai hakim terbukti itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menduga Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp37,29 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). (Knu)

Baca Juga:

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Putusan Kasus Suap dan Gratifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Minta Investor Kawasan Industri Strategis Bangun Politeknik
Indonesia
Luhut Minta Investor Kawasan Industri Strategis Bangun Politeknik

IWIP merupakan kawasan industri berbasis logam yang merupakan patungan dari investor Tiongkok yakni Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi.

Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri
Indonesia
Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras tindakan tersebut. Menurutnya, jumlah vaksin yang masih terbatas di dalam negeri. Bahkan, ia menyebutnya sebagai tindakan tak pantas.

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya.

Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu
Indonesia
Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu

Pemerintah berjanji akan menambah kapasitas tempat tidur bagi rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini agar kemampuan RS menampung pasien virus corona tak membeludak seiring jumlah kasus yang meningkat.

Berikan Sinyal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Yang Baru Harus Lebih Baik
Indonesia
Berikan Sinyal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Yang Baru Harus Lebih Baik

Presiden Joko Widodo memposting sebuah gambar rel kereta berlatar belakang sinar matahari disertai kalimat 'Yang baru harus lebih baik' di akun Instagramnya, @jokowi, Selasa (22/12).

Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen
Indonesia
Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen

Riza kembali mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon pendonor

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tiongkok Bagikan Vaksin COVID-19 Eksperimen Pada Pelajar
Dunia
Tiongkok Bagikan Vaksin COVID-19 Eksperimen Pada Pelajar

Pengumuman perusahaan itu, bahwa vaksin gratis akan disediakan bagi para siswa, muncul di suatu situs yang menerima pendaftaran orang-orang yang berminat.

Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI
Indonesia
Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI

Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 1.192 massa aksi yang memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja berujung ricuh, di kawasan Jakarta.

Panglima TNI Beri Perhatian Khusus dalam Penerapan Prokes di DIY
Indonesia
Panglima TNI Beri Perhatian Khusus dalam Penerapan Prokes di DIY

anglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya bakal membantu mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan secara ketat khususnya terhadap warga di 55 RT di Daerah Istimewa Yogyakarta.