KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan kasus "kardus durian" yang diduga menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin masih terus berlanjut.

KPK mengaku tengah menganalisis hasil putusan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 itu. Nama Cak Imin pun sebelumnya sempat disebut dalam persidangan karena menerima sejumlah duit terkait perkara itu.

Baca Juga

Reog Ingin Diklaim Malaysia, Muhaimin: Harus Diadang!

"Sehingga sebagaimana yang sudah kami sampaikan analisis ini terus dilakukan, nanti seperti apa perkembangannya pasti kami akan sampaikan. Karena kita tau ada beberapa putusan sebelumnya yang juga perlu kami kaji kembali," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/5).

Proses analisis dilakukan untuk mengembangkan perkara tersebut dengan menjerat tersangka lain. Namun demikian, kata Ali, KPK memastikan penetapan seseorang sebagai tersangka, didasari dengan adanya kecukupan alat bukti.

"Kami patuh kepada aturan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujarnya.

Ali pun mengapresiasi dukungan yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk Gerakan Mahasiswa dan Santri NU (Gemas NU) yang meminta KPK menangkap Cak Imin dalam kasus "kardus durian".

"KPK mengapresiasi dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," pungkas Ali.

Baca Juga

Gus Muhaimin Heran Harga Minyak Goreng Tinggi Padahal Nataru Sudah Lewat

Diketahui, perkara ini berangkat dari tangkap tangan terhadap dua eks anak buah Cak Imin pada 25 Agustus 2011.

Keduanya yaitu mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.

KPK juga menangkap Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati usai menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar dalam kardus durian ke Kantor Kemenakertrans.

Uang itu sebagai tanda terima kasih atas lolosnya PT Alam Jaya Papua selaku kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp 73 miliar.

Dharnawati pada persidangan 2012 lalu mengungkap uang tersebut ditujukan untuk Cak Imin selaku Menakertrans saat itu.

Atas perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta lantas menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta sibsidair 3 bulan kurungan kepada I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Vonis dijatuhkan lantaran keduanya terbukti bersalah menerima suap pada program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Sedangkan, Dharnawati dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (Pon)

Baca Juga

Komunitas UMKM Sukoharjo Deklarasi Gus Muhaimin Capres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Luhut dan Budi Cari Obat COVID-19 dari AS Biar Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Saat Luhut dan Budi Cari Obat COVID-19 dari AS Biar Pandemi Jadi Endemi

Selain Molnupiravir dari Merck, saat ini terdapat obat Proxalutamide yang sedang dalam tahap uji klinis ketiga di Indonesia dan sedang berproses di BPOM.

Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri
Indonesia
Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri

Beberapa orang dari 57 eks pegawai KPK tersebut merupakan mantan anggota Polri

[Hoaks atau Fakta]: PPKM Terus Diperpajang, Semua Program Bansos Dihentikan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PPKM Terus Diperpajang, Semua Program Bansos Dihentikan

Kemensos menganggarkan Rp 28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021 yang tagetnya 10 juta keluarga KPM kemudian PKH tersebut akan disalurkan empat tahap dengan waktu tiga bulan sekali yaitu Januari, April, Juli, Oktober 2021.

BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir
Indonesia
BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir

BMKG memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada banjir.

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol

Para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan seperti ijin dari lingkungan, surat vaksin dan swab antigen, akan diminta melakukan tes cepat COVID-19.

SIM yang Habis Masa Berlakunya 23 Sampai 30 Agustus Dapat Dispensasi
Indonesia
SIM yang Habis Masa Berlakunya 23 Sampai 30 Agustus Dapat Dispensasi

Polda Metro Jaya masih menyediakan lima gerai layanan SIM Keliling

Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar
Indonesia
Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar

Operasi pengangkatan kanker prostat itulah yang paling tepat. Ini sesuai petunjuk dokter Kepresidenan dan RS Mayo.

TNI akan Latihan Gabungan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat
Indonesia
TNI akan Latihan Gabungan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mendapat kesempatan untuk latihan perang bersama militer Amerika Serikat.

BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh
Indonesia
BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh

Sementara untuk Bansos PKH, sampai akhir Agustus 2021 telah tersalurkan kepada 70.932 KPM dari target 220.765 KPM.

Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis

Pihak kepolisian akan menjerat pemilik kantor usaha itu dengan pasal berlapis.