KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hakim Itong Isnaeni Hidayat, pengacara dan panitera dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu (19/1) sore.

Selain mengamankan ketiga orang itu, tim penindakan lembaga antirasuah juga mengamankan uang ratusan juta dalam operasi senyap tersebut.

Baca Juga

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

"Sampai saat ini begitu (uang yang diamankan ratusan juta)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (20/1).

Uang ratusan juta itu diduga merupakan pemulus alias suap dari pengacara untuk hakim dan panitera terkait pengurusan perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Baca Juga

Seorang Hakim Ikut Terjaring OTT KPK di Surabaya

Ghufron melanjutkan, tim penindakan KPK masih terus melakukan pengembangan terkait OTT di Surabaya ini. Tak menutup kemungkinan, jumlah uang yang akan diamankan bisa bertambah.

"Kami terus melakukan pengembangan," ujar Ghufron.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut. Ghufron berjanji akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat jumpa pers. (Pon)

Baca Juga

Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Pemprov DKI Contoh Singapura Setelah Tak Jadi Ibu Kota
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Contoh Singapura Setelah Tak Jadi Ibu Kota

Jakarta diyakini akan menjadi pusat ekonomi global setelah lepas dari ibu kota negara.

Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia
Dunia
Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia

Penyebaran Omicron dapat menekan permintaan dan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat, yang akan mengurangi beberapa tekanan inflasi.

DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi

Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan.

Persentase BOR Isolasi COVID-19 RSUP Sanglah Naik Jadi 79,4 Persen
Indonesia
Persentase BOR Isolasi COVID-19 RSUP Sanglah Naik Jadi 79,4 Persen

Persentase tingkat hunian atau bed occupancy rate (BOR) isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, Bali meningkat menjadi 79,4 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Alkohol Hingga Telur Sebabkan Kebocoran Usus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Alkohol Hingga Telur Sebabkan Kebocoran Usus

Kebocoran pada usus terjadi karena faktor kumulatif

Pemprov Jabar Siapkan 180 Ribu Dosis Vaksinasi Booster
Indonesia
Pemprov Jabar Siapkan 180 Ribu Dosis Vaksinasi Booster

Memulai awal tahun 2022, Pemda Provinsi Jabar juga harus mengebut penyuntikan vaksin untuk anak 6-11 tahun.

Ibu Kota Provinsi Pindah, Walkot Banjarmasin Pertimbangkan Gugat UU
Indonesia
Ibu Kota Provinsi Pindah, Walkot Banjarmasin Pertimbangkan Gugat UU

Pemkot Banjarmasin menilai, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel.

Soal Gugatan Presidential Threshold, PDIP Ibaratkan Ujian Masuk Universitas Berkualitas
Indonesia
Soal Gugatan Presidential Threshold, PDIP Ibaratkan Ujian Masuk Universitas Berkualitas

Ide presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden bukan untuk menghalangi setiap warga negara menjadi Presiden RI.

Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi
Indonesia
Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tidak akan memberikan hasil temuan terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ke lembaga antirasuah tersebut.

Kapolri Analogikan Itwasum Wasit dalam Olahraga, Harus Berani Keluarkan Kartu Merah
Indonesia
Kapolri Analogikan Itwasum Wasit dalam Olahraga, Harus Berani Keluarkan Kartu Merah

Sigit menekankan bahwa Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri merupakan salah satu bagian yang sentral.