KPK Amankan Uang Hingga Dokumen Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Abdul Wahid. Yang terbaru, para penyidik lembaga antirasuah itu terbang ke Kalimantan Selatan untuk menggeledah beberapa tempat pada Jumat (19/11).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, salah satu tempat yang digeledah tim penyidik adalah rumah Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun lokasinya berada di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penggeledahan itu adalah untuk mencari barang bukti.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

"Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa sejumlah uang, berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga kuat terkait dengan perkara," kata Ali dalam keterangannya, Senin (22/11).

Menurut Ali, KPK segera melakukan analisa lanjutan akan dilakukan oleh tim penyidik dan nantinya segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangkaAbdul Wahid.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Dalam konstruksi perkaranya, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10 persen untuk dirinya dan 5 persen untuk Maliki.

Pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima oleh Abdul Wahid melalui Maliki berasal dari Marhaini dan Fachriadi senilai sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima commitment fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 4,6 miliar untuk tahun 2019, sebesar Rp 12 miliar pada 2020 dan sebesar Rp 1,8 miliar pada 2021. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin
Indonesia
KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin

KPK mengaku tengah menganalisis hasil putusan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 itu. Nama Cak Imin pun sebelumnya sempat disebut dalam persidangan karena menerima sejumlah duit terkait perkara itu.

H-7 Lebaran, Volume Kendaraan Pemudik Jalur Cianjur Mulai Meningkat
Indonesia
H-7 Lebaran, Volume Kendaraan Pemudik Jalur Cianjur Mulai Meningkat

Pergerakan pemudik mulai menunjukkan peningkatan pada tujuh hari menjelang (H-7) perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah.

Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu
Indonesia
Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu

"Nggak ada (kaitan dengan wacana penundaan pemilu)," ujar Rifqi

Mantan Menpora Roy Suryo Makin Dekat untuk Diadili
Indonesia
Mantan Menpora Roy Suryo Makin Dekat untuk Diadili

Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo ke tahap selanjutnya.

Tiga Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kawasan Berikat Tanjung Emas
Indonesia
Tiga Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kawasan Berikat Tanjung Emas

Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kawasan berikat di Tanjung Priok Jakarta Utara dan Tanjung Emas Semarang.

UI Bakal Terima 9.300 Mahasiswa Baru
Indonesia
UI Bakal Terima 9.300 Mahasiswa Baru

Untuk Program S1 Reguler, 5.563 kursi di 64 program studi diperebutkan melalui SNMPTN (20 persen), SBMPTN (30 persen) dan jalur mandiri UI (50 persen).

PMI Tangsel Luncurkan Sentra Vaksinasi untuk Pemerataan Vaksin
Indonesia
PMI Tangsel Luncurkan Sentra Vaksinasi untuk Pemerataan Vaksin

PMI Tangsel melakukan kegiatan peluncuran sentra vaksinasi untuk pemerataan vaksin di Kota Tangerang Selatan.

Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi
Indonesia
Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi

"Akan sangat baik bila Ganjar stay di PDIP, dan kemudian bila Anies dan Puan jadi pasangan, Ganjar Pranowo bisa jadi tim suksesnya itu akan sangat kuat sekali,” imbuhnya.

Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain
Indonesia
Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain

Ansor juga mengharapkan Ketua Umum PBNU nanti sosok muda

Rawan Diklaim Daerah Lain, Pemkot Solo Daftarkan 35 Motif Batik UNESCO
Indonesia
Rawan Diklaim Daerah Lain, Pemkot Solo Daftarkan 35 Motif Batik UNESCO

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah mendaftarkan 35 corak batik khas Solo sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).