KPK Amankan Uang Hingga Dokumen Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Abdul Wahid. Yang terbaru, para penyidik lembaga antirasuah itu terbang ke Kalimantan Selatan untuk menggeledah beberapa tempat pada Jumat (19/11).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, salah satu tempat yang digeledah tim penyidik adalah rumah Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun lokasinya berada di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penggeledahan itu adalah untuk mencari barang bukti.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

"Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa sejumlah uang, berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga kuat terkait dengan perkara," kata Ali dalam keterangannya, Senin (22/11).

Menurut Ali, KPK segera melakukan analisa lanjutan akan dilakukan oleh tim penyidik dan nantinya segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangkaAbdul Wahid.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Dalam konstruksi perkaranya, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10 persen untuk dirinya dan 5 persen untuk Maliki.

Pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima oleh Abdul Wahid melalui Maliki berasal dari Marhaini dan Fachriadi senilai sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima commitment fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 4,6 miliar untuk tahun 2019, sebesar Rp 12 miliar pada 2020 dan sebesar Rp 1,8 miliar pada 2021. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Denny Indrayana Dinyatakan Kalah Dalam PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Indonesia
Denny Indrayana Dinyatakan Kalah Dalam PSU Pilgub Kalimantan Selatan

Secara akumulasi hasil perolehan suara pada PSU pada 9 Juni 2021 dan pencoblosan pada 9 Desember 2020, total suara yang diperoleh BirinMU sebanyak 871.123 suara. Sementara itu H2D memperoleh total suara sebanyak 831.178 suara.

Pakar Nilai Vonis Djoko Tjandra Peringatan Bagi Penegak Hukum
Indonesia
Pakar Nilai Vonis Djoko Tjandra Peringatan Bagi Penegak Hukum

Saat ini negara sedang gencar-gencarnya dalam pemberatasan tindak pidana korupsi

Anak Buah AHY Sebut Saksi Fakta Kandaskan Argumen KLB Deli Serdang
Indonesia
Anak Buah AHY Sebut Saksi Fakta Kandaskan Argumen KLB Deli Serdang

Demokrat menghadirkan dua saksi fakta dalam sidang gugatan Moeldoko kepada Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (14/10).

Rektor UNS Terbitkan SK Pembekuan Menwa, Soal Autopsi Serahkan ke Polisi
Indonesia
Rektor UNS Terbitkan SK Pembekuan Menwa, Soal Autopsi Serahkan ke Polisi

Pembekuan itu tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UNS Nomor 2815/UN27/KH/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 sampai batas tidak ditentukan.

Lima Provinsi Ini Sumbang Kenaikan Positif COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Lima Provinsi Ini Sumbang Kenaikan Positif COVID-19 Tertinggi

Pemda diminta mengantisipasi adanya kenaikan kasus

Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat

Pemprov DKI Jakarta mengaku, belum ada pembahasan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat, meski kasus COVID-19 di ibu kota saat ini terus meningkat signifikan.

Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap
Indonesia
Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap

Jaksa KPK mencecar sekretaris pribadi (Sespri) mantan Mensos Juliari Peter Batubara, Selvy Nurbaity

Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek
Indonesia
Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek

Bijaksana untuk menyerap dan mengubah, merevisi apa yang menjadi keberatan

Gunung Semeru Erupsi, Dua Kecamatan Gelap Gulita
Indonesia
Gunung Semeru Erupsi, Dua Kecamatan Gelap Gulita

Akibat erupsi Gunung Semeru, dua kecamatan terpantau gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.