KPK Amankan Dokumen Terkait Suap Pengurusan Perkara di PN Surabaya Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Dokumen itu didapat penyidik KPK setelah berkoordinasi dengan pihak PN Surabaya.

"Tim penyidik telah selesai koordinasi dengan pihak PN Surabaya terkait permintaan berbagai bukti yang dibutuhkan pada proses penyidikan diantaranya sejumlah dokumen penanganan perkara oleh tersangka IIH dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/1).

Baca Juga

MA Berhentikan Sementara Hakim dan Panitera Terjaring OTT KPK

Ali mengatakan, tim penyidik difasilitasi dengan baik oleh pihak PN Surabaya ketika meminta dokumen penanganan perkara yang pernah diurus oleh Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH). Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis lebih lanjut guna proses penyitaan.

"Bukti-bukti dokumen tersebut akan segera dianalisa dan disita untuk melengkapi berkas perkara serta sekaligus dikonfirmasi ulang pada para saksi-saksi yang akan segera dipanggil oleh tim penyidik KPK," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ketiga tersangka itu yakni, Hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IIH).

Kemudian Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD), serta Pengacara atau Kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Hendro Kasiono (HK). Itong dan Hamdan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Hendro Kasiono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca Juga

Nama Fadli Zon hingga Jusuf Kalla Muncul di Sidang Eks Panitera PN Jakut Rohadi

Dalam perkara ini, Pengacara Hendro Kasiono diduga telah kongkalikong dengan PT SGP untuk memenangkan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Surabaya. Perkara tersebut, yakni terkait permohonan pembubaran PT SGP. Di mana, Itong Isnaini merupakan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut

Hendro mewakili PT SGP diduga berupaya memenangkan perkara tersebut dengan cara menyuap pejabat Pengadilan Surabaya. Hendro berupaya menyuap Hakim Itong melalui Hamdan. PT SGP diwakili Hendro diduga telah menyiapkan uang Rp1,3 miliar untuk mengurus perkara ini mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Hendro telah menjalin komunikasi dengan Hamdan. Ada sejumlah imbalan uang yang akan diberikan ke Hamdan dan Itong jika berhasil memenangkan perkara itu sesuai dengan keinganan PT SGP. Hamdan menyampaikan hal tersebut ke Itong. Itong bersedia dan sepakat asal ada imbalannya.

Hendro kemudian merealisasikan sejumlah uang Rp 140 juta untuk Itong melalui Hamdan. KPK lantas mengamankan Hamdan dan Hendro sesaat setelah adanya penyerahan uang Rp140 juta yang diduga pelicin pengurusan perkara. (Pon)

Baca Juga

Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Kehilangan Sosok Mentor Bisnis Mebel dan Politik
Indonesia
Jokowi Kehilangan Sosok Mentor Bisnis Mebel dan Politik

"Almarhum Miyono itu yang mendorong Jokowi terjun ke politik hingga sukses menjadi Wali Kota Solo," kata Teguh.

 Menhub Bersyukur Layanan Angkutan Logistik Berjalan Lancar
Indonesia
Menhub Bersyukur Layanan Angkutan Logistik Berjalan Lancar

Kelancaran angkutan barang/logistik ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan logistik nasional

Indonesia Undang Semua Pemimpin G20 ke KTT di Bali
Indonesia
Indonesia Undang Semua Pemimpin G20 ke KTT di Bali

MerahPutih.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan berlangsung di Bali. Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 mengundang semua negara anggota.

PDIP Serukan Minyak Kelapa Jadi Alternatif Minyak Goreng dari Sawit
Indonesia
PDIP Serukan Minyak Kelapa Jadi Alternatif Minyak Goreng dari Sawit

DPP PDI Perjuangan (PDIP) unjuk kebolehan menggunakan peralatan masak untuk mengolah kelapa menjadi minyak kelapa. Hal itu dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Pameran dan Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang dilaksanakan di halaman Gedung Sekolah Partai PDIP, Senin (28/3).

3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku
Indonesia
3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku

“Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi meminta perlindungan, tercatat ada 3.609,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).

Gara-Gara Sinyal, Hakim Setuju Sidang Munarman Selanjutnya Luring
Indonesia
Gara-Gara Sinyal, Hakim Setuju Sidang Munarman Selanjutnya Luring

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggelar kembali sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan secara digelar tertutup.

Majelis Rakyat Papua Ungkap Alasan Tolak Pemekaran Tiga Provinsi
Indonesia
Majelis Rakyat Papua Ungkap Alasan Tolak Pemekaran Tiga Provinsi

Kebijkan pemerintah pusat dan DPR RI menyetujui pembuatan tiga provinsi baru di Papua memicu reaksi keras dari kelompok warga Bumi Cenderawasih.

Komnas HAM Temukan Praktik Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Temukan Praktik Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merampungkan penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Datangi Polda Metro Jaya, Jerinx Bantah Mangkir
Indonesia
Datangi Polda Metro Jaya, Jerinx Bantah Mangkir

Pria asli Bali ini tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 19.00 WIB dengan oleh istrinya, Nora Alexandra dan kuasa hukumnya.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath

Narasi dalam tangkapan layar tersebut menampilkan sebuah gambar yang diklaim merupakan tanda tangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kontrak dengan Al khathath.