KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) non aktir, Andi Putra. Foto: Situs Pemkab Kuansing

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan rekomendasi dan persetujuan Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari.

Sejumlah dokumen itu diamankan tim penyidik KPK usai menggeledah empat lokasi di Kabupaten Kuansing pada Jumat (22/10). Penggeledahan dilakukan menyangkut penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit.

Baca Juga

Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar

"Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka AP (Andi Putra untuk perpanjangan HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/10).

Adapun keempat lokasi tersebut antara lain Kantor Bupati Kuansing; Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kuansing; Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kuansing; serta kediaman pribadi Andi Putra.

Ali mengatakan, seluruh temuan tersebut akan diteliti untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara Andi Putra dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka.

logo kpk - Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah).jpg
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan salah satu syarat perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari yang dimulai pada 2019 hingga 2024 yaitu membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, namun seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta lahan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Baca Juga

OTT Bupati Kuansing, KPK Amankan Dolar Singapura dan iPhone XR

Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta kepada Andi Putra. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK
Indonesia
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK

Dalam dua hari, yakni Rabu (8/9) dan Kamis (9/9), Komisi XI DPR telah melakukan fit and proper test kepada 15 calon anggota BPK RI.

PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein
Indonesia
PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein

"Hakimnya Ibu Merry Taat Anggarsih, putus hari ini, Selasa 29 Desember 2020," kata Suharno

Warga Bandung Diingatkan Belum Merdeka dari COVID-19, Prokes Tetap Harus Ketat
Indonesia
Warga Bandung Diingatkan Belum Merdeka dari COVID-19, Prokes Tetap Harus Ketat

Jika dulu para pejuang melawan para penjajah untuk merebut kemerdekaan, kini bangsa Indonesia termasuk warga Kota Bandung melawan wabah COVID-19. Salah satu bentuk perjuangannya, yakni dengan mentaati protokol kesehatan.

PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan
Indonesia
PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan

Upaya mitigasi tetap harus dilakukan dengan menunggu kesiapan vaksin untuk masyarakat

Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel

Riza meminta, warga di Pancoran Buntu II untuk legowo pindah dari lokasi tersebut yang merupakan tanah milik PT Pertamina. Kini pemerintah tengah mencarikan jalan keluar untuk merelokasi warga tersebut.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.

Makan di Tempat Diizinkan, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes
Indonesia
Makan di Tempat Diizinkan, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes

“Sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini, dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat
Indonesia
Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat

Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

Solo Raya Turun Level 3, Gibran Siapkan PTM Terbatas
Indonesia
Solo Raya Turun Level 3, Gibran Siapkan PTM Terbatas

Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali pada 31 Agustus-6 September.

Anies: Pemprov DKI Masih Bahas Gelaran Reuni 212 di Monas
Indonesia
Anies: Pemprov DKI Masih Bahas Gelaran Reuni 212 di Monas

Acara Reuni 212 itu masih didiskusikan oleh Pemerintah DKI, apakah nantinya diizinkan atau tidak.