KPK Amankan 2 Mobil Terkait Kasus Eks Bupati Buru Selatan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MP/Dickie Prasetia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Ambon, Maluku. Dari sejumlah lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Baca Juga

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diduga terkait perkara di antaranya dua unit mobil, dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati oleh tersangka TSS (Tagop) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bucara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/2).

Baca Juga

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Ali menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan di rumah Tagop, rumah pihak swasta Ivana Kwelju, dan sebuah kantor yang diduga terkait dengan perkara ini. Barang bukti itu bakal dibawa ke Markas KPK, Jakarta untuk pendalaman kasus.

"Bukti-bukti ini masih akan dianalisa kembali dan disita untuk melengkapi berkas perkara," ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka Mereka yakni, mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa, dan dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman, serta Ivana Kwelju. (Pon)

Baca Juga

Komisi III DPR Minta Firli Tak Sembunyikan Kasus Mangkrak di KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah
Indonesia
Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai dengan adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah ini dinilai menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Asing Kumpulkan 1 Dolar Buat Perpanjangan Kepresidenan Jokowi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Asing Kumpulkan 1 Dolar Buat Perpanjangan Kepresidenan Jokowi

Klaim yang memperlihatkan bahwa Jokowi jadi komoditi di Australia adalah tidak benar.

Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023
Indonesia
Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023

Anggaran tahun depan sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 431,5 triliun.

[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Transaksi BCA Jadi Rp 150 Ribu Per Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Transaksi BCA Jadi Rp 150 Ribu Per Bulan

Beredar informasi melalui media sosial Facebook tentang adanya perubahan biaya transaksi Bank Central Asia (BCA) dari Rp 6.500 per transaksi menjadi Rp 150.000 per bulan (auto debit dari tabungan).

Indonesia Harus Waspadai Krisis Pangan Seperti Terjadi di Sri Lanka
Indonesia
Indonesia Harus Waspadai Krisis Pangan Seperti Terjadi di Sri Lanka

Data produksi beras pada masa pandemi tahun 2020 hanya mencapai 31,33 juta ton, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 31,69 juta ton.

Evakuasi 8 Korban Penembakan di Pedalaman Beoga, Tiga Helikopter Dikerahkan
Indonesia
Evakuasi 8 Korban Penembakan di Pedalaman Beoga, Tiga Helikopter Dikerahkan

Delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) menjadi korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata (KKB) di pedalaman Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik
Dunia
Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik

Proporsi orang dengan gangguan jiwa dan kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan penggunaan ganja telah meningkat.

Pembelian Pertalite di Jateng Naik
Indonesia
Pembelian Pertalite di Jateng Naik

Kenaikan itu dipicu adanya kabar kenaikan harga BBM pada 1 September 2022.

Pemilu 2024 Tidak Pakai E-Voting
Indonesia
Pemilu 2024 Tidak Pakai E-Voting

Hasil rapat konsinyering ini, bukan kesepakatan atau keputusan resmi, karena kesimpulan pertemuan itu masih lanjut didiskusikan pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI.

Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif
Indonesia
Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif

Ketidakhadiran Dirut Pertamina Nicke Widyawati membuat proses klarifikasi dugaan pelanggaran etik Pimpnan KPK Lili Pantuli