KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, itu diperuntukkan untuk program pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Baca Juga

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, siapapun pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan rasuah itu tentunya akan dipanggil. Tak terkecuali Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD DKI.

"Yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (18/3).

Hanya saja, Ali mengatakan, pemanggilan tersebut tentu didasari kebutuhan penyidik yang mengusut dugaan korupsi ini.

"Perkembangan mengenai siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Prasetyo sendiri telah membantah dirinya ikut terlibat dalam pengadaan lahan yang diduga dikorupsi oleh Dirut nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan.

Namun, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan tidak sependapat. Menurut dia, DPRD memegang item pengeluaran pembiayaan APBD DKI. Apalagi, Prasetyo juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPRD DKI.

"Anggaran pengadaan lahan untuk rumah DP 0 rupiah yang dikelola Perumda Pembangunan Sarana Jaya pasti dibahas oleh Banggar DPRD DKI. Artinya, ketua dan seluruh anggota Banggar pasti mengetahui dan menyetujui," kata Misbah, Senin (15/3).

Dari kasus ini, Misbah melihat anggaran pengadaan lahan rumah DP Rp0 selalu disetujui tanpa ada evaluasi yang memadai. Padahal, ada temuan BPK yang bisa dijadikan rujukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kelanjutan program ini.

"Karena anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pengadaan lahan ini. Di sinilah keteledoran DPRD, menurut saya," ujar Misbah.

Misbah enggan berspekulasi apakah Prasetyo ikut bermain dalam pengadaan lahan rumah DP Rp0 yang diduga di-mark up tersebut. Tapi, ia mendorong lembaga antirasuah turut memanggil Prasetyo untuk meminta keterangan lebih lanjut.

"Saya mendorong KPK juga memanggil ketua DPRD DKI sebagai Ketua Banggar untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Yang jelas, publik ingin mendapatkan informasi mengapa anggaran penyertaan modal untuk pengadaan lahan tersebut disetujui setiap tahun," kata dia.

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.

Belakangan berdasarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik KPK, nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya YCP bersama AR dan TA dan korporasi atas nama PT AP telah ditetapkan sebagai tersangka. (Pon)

Baca Juga

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi
Indonesia
Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tetap tenang saat saat tahu dirinya ditetapkan tersangka.

Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19
Indonesia
Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19

Sejumlah personel kepolisian yang positif tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka juga mengalami beberapa gejala, seperti demam dan kehilangan indra penciuman.

Rumah dan Ladang Digusur PTPN, Ratusan Petani dari Deli Serdang Mengadu ke Jokowi
Indonesia
Rumah dan Ladang Digusur PTPN, Ratusan Petani dari Deli Serdang Mengadu ke Jokowi

Perjalanan ribuan kilometer itu dilakukan sebagai bentuk protes setelah sejumlah rumah dan ladang di dua desa itu digusur PTPN II.

Perhatikan Momentum Politik, Hasto: Paslon Surabaya dan Bali Masuk Gelombang IV
Indonesia
Perhatikan Momentum Politik, Hasto: Paslon Surabaya dan Bali Masuk Gelombang IV

PDIP menyatakan selalu menantikan momentum politik yang tepat untuk mengumumkan para calon kepala daerah.

Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif
Indonesia
Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif

Sekitar 14 ribu orang yang berwisata pada saat cuti bersama Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjalani rapid test COVID-19.

Idul Adha, Pengguna KRL Membludak hingga Tembus 360 Ribu Orang
Indonesia
Idul Adha, Pengguna KRL Membludak hingga Tembus 360 Ribu Orang

Pengguna KRL tujuan Rangkasbitung dan Bogor terpantau meningkat pada Kamis (30/7) sore hingga malam menjelang Hari Raya Idul Adha.

Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi
Indonesia
Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi

"Permintaan tiga periode itu juga menurut saya dasar pertimbangannya tidak jelas," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti.

Kepala BNPT Bertemu Eks Panglima Jamaah Ansharusy Syariah
Indonesia
Kepala BNPT Bertemu Eks Panglima Jamaah Ansharusy Syariah

Gunawan datang bersama dengan tokoh masyarakat dari Kelurahan Penatoi, Kabupaten Bima, NTB.

Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'
Indonesia
Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'

Adapun penutupan jalan pada akhir pekan itu, dilakukan dua kali

Kunjungi Zona Merah COVID-19 di Kayu Putih, Kapolda Metro Pastikan Tingkatkan 3T
Indonesia
Kunjungi Zona Merah COVID-19 di Kayu Putih, Kapolda Metro Pastikan Tingkatkan 3T

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta akan terus melaksakan operasi yustisi