KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Nurhadi Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara dugaan penerimaan suap oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

"Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diwakili Wahyu Dwi Oktafianto, hari ini menyatakan upaya hukum kasasi melalui Kepaniteraan Tipikor pada PN Jakarta Pusat untuk perkara dengan terdakwa Nurhadi dan terdakwa Rezky Herbiyono," ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Selasa (13/7).

Baca Juga

Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK

Ipi menjelaskan, alasan JPU mengajukan kasasi tersebut karena seluruh argumentasi yang menjadi dasar memori banding yang diajukan oleh tim JPU tidak diakomodasi oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Alasan-alasan tersebut antara lain adalah lama pidana badan yang belum memenuhi rasa keadilan, jumlah uang suap dan gratifikasi belum sesuai dengan apa yang dituntut.

"Serta yang utama terkait dengan kewajiban pembayaran uang pengganti bagi para terdakwa," sambungnya.

Putusan majelis hakim tingkat banding yang dibacakan pada 28 Juni 2021 adalah:1. Menerima permintaan banding dari JPU dan Penasihat Hukum para terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 45 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst;3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000

Tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa
Tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa

Diketahui pada 10 Maret 2021, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan karena terbukti menerima suap sejumlah Rp35,726 miliar serta gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp13,787 miliar.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Nurhadi divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, sedangkan menantunya Rezky Herbiyono dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim PN Tipikor menyatakan Nurhadi dan Rezky tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83,013 miliar subsider 2 tahun penjara sebagaimana tuntutan JPU.

Alasan majelis hakim tidak menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti adalah karena uang yang diterima Rezky adalah uang pribadi yang bukan uang negara sehingga majelis berkesimpulan tidak ada kerugian negara.

Dalam dakwaan pertama, majelis hakim menilai Nurhadi dan Rezky hanya terbukti menerima suap senilai Rp 35,726 miliar dari Hiendra Soenjoto terkait pengurusan dua gugatan.

Jumlah uang suap tersebut juga berbeda dengan tuntutan JPU KPK yang menyatakan keduanya menerima suap sejumlah Rp 45,726 miliar dari Hiendra Soenjoto.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Nurhadi bersama-sama dengan Rezky juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 13,787 miliar.

Gratifikasi yang terbukti tersebut berbeda dengan tuntutan JPU KPK yang menyatakan keduanya menerima sebesar Rp 37,287 miliar. (*)

Baca Juga

Terima Suap dari Eks Bos Lippo, Bekas Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha
Indonesia
Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha

Lemahnya pengawasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan PSBB disinyalir adanya desakan dari para pengusaha di ibu kota untuk mengamankan usaha mereka.

4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng
Indonesia
4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng

Ronny Bara Pratama mendaftarkan diri sebagai calon ketua di kantor DPP KNPI DKI pada Selasa (23/3) siang

Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya
Indonesia
Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya

"Gaji sekitar Rp 7 juta tunjangan 6 sampai 7 juta. Jadi sekitar Rp14 juta sebulan," kata Yogi saat bersaksi untuk Pinangki

Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI
Indonesia
Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI

Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 1.192 massa aksi yang memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja berujung ricuh, di kawasan Jakarta.

11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM
Indonesia
11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM

Dari pengiriman bulk gelombang pertama, sebanyak 16,5 Juta dosis, seluruh proses filled and finished nya sudah selesai dilakukan di Bio Farma,

Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang
Indonesia
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang

Dengan tambahan tersebut, total jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 240.687 kasus

Sri Sultan HB X Bentuk Satgas Akselerasi Vaksinasi COVID-19 Tingkat RT/RW
Indonesia
Sri Sultan HB X Bentuk Satgas Akselerasi Vaksinasi COVID-19 Tingkat RT/RW

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menargetkan kegiatan vaksinasi COVID-19 mencapai 100 persen pada akhir Oktober 2021.

BMKG: Celah Antara Pusat dan Daerah Harus Segera Diidentifikasi Wujudkan 'Zero Victims
Indonesia
BMKG: Celah Antara Pusat dan Daerah Harus Segera Diidentifikasi Wujudkan 'Zero Victims

Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sekitar 20-40 persen di atas normal

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi
Indonesia
6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu.

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut atas kewajiban perusahaan