KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap eks Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

"JPU KPK telah menyatakan banding di PN Pekanbaru," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/8).

Ali mengungkapkan, JPU KPK mengajukan banding lantaran pertimbangan dan amar putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga:

KPK Periksa Konsultan Pajak Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

"Di antaranya terkait lamanya pidana badan yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang dibebankan terhadap diri terdakwa," ujarnya.

Tim JPU, kata Ali, akan segera menyusun dan menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui kepaniteraan pada PN Tipikor Pekanbaru.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memvonis terdakwa perkara suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018 itu dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan.

Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan komulatif kesatu alternatif pertama melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selanjutnya, dakwaan kedua alternatif kedua melanggar pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak membebankan kepada terdakwa Zulkifli untuk membayar uang pengganti kepada negara.

Baca Juga:

KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang meminta agar Zulkifli dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu dalam tuntutannya, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Zulkifli membayar uang pengganti sebesar Rp 3.848.427.906 dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening KPK dan telah disita oleh KPK sejumlah Rp 250.000.000. (Pon)

Baca Juga:

KPK Pastikan Terus Usut PT Jhonlin Haji Isam meski Satu Truk Bukti Dibawa Kabur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Gelar Perkara Penyelewengan Dana ACT Hari Ini
Indonesia
Bareskrim Polri Gelar Perkara Penyelewengan Dana ACT Hari Ini

"Iya nanti siang, gelar perkara perkembangan penyidikan," ujar Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (25/7).

Bareskrim Awasi Distribusi BBM: Pantau 24 Jam, Jangan Sampai Ada yang Ditimbun
Indonesia
Bareskrim Awasi Distribusi BBM: Pantau 24 Jam, Jangan Sampai Ada yang Ditimbun

"Itu yang nanti dipantau selama 24 jam selama bulan Ramadan," ucapnya.

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith Naik ke Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith Naik ke Penyidikan

Polda Jawa Barat menaikkan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

Satgas Minta Warga yang Penuhi Syarat Datangi Sentra Vaksinasi Booster
Indonesia
Satgas Minta Warga yang Penuhi Syarat Datangi Sentra Vaksinasi Booster

Presiden sudah mengumumkan bahwa vaksin booster akan diberikan secara gratis

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi

FX Hadi Rudyatmo Bicara soal Pembentukan Dewan Kolonel oleh Loyalis Puan
Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Bicara soal Pembentukan Dewan Kolonel oleh Loyalis Puan

FX Hadi Rudyatmo angkat suara terkait polemik munculnya dewan kolonel itu.

1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo
Indonesia
1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo

"Masyarakat yang mengamankan diri di Polres Yahukimo di perkirakan kurang lebih seribu orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Senin (4/10).

Fajar/Rian Ungkap Kekecewaan atas Kekalahan di Final Korea Open 2022
Olahraga
Fajar/Rian Ungkap Kekecewaan atas Kekalahan di Final Korea Open 2022

Fajar/Rian yang menjuarai edisi 2019 harus mengakui keunggulan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae 21-19, 15-21, 18-21 di babak final.

Buntut Kecelakaan Beruntun, Kementerian PUPR Minta Operator Tol Tingkatkan Patroli Rutin
Indonesia
Buntut Kecelakaan Beruntun, Kementerian PUPR Minta Operator Tol Tingkatkan Patroli Rutin

Kementerian PUPR minta ditingkatkan pengawasan dan patroli rutin dalam rangka menjamin keselamatan serta keamanan para pengguna jalan tol

Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta
Indonesia
Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta

"Indikasi kerugian negaranya sudah ada sebesar Rp 327 juta dari total dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ada dana yang tidak dicairkan seluruhnya di tahap tiga," ujarnya