KPK: 454 Anggota DPR RI Belum Lapor Harta Kekayaannya Juru Bicara Komisi Pemberan?tasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Juru Bicara Komisi Pemberan‎tasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan terdapat cukup banyak anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara di Tahun 2018.

Berdasarkan data KPK, 454 wakil rakyat tercatat belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya hanya 99 anggota DPR RI, dari 553 wajib lapor, yang sudah melaporkan harta kekayannya ke lembaga antirasuah.

Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Untuk legislatif dari DPR RI tingkat kepatuhannya masih 17,9 persen. Itu artinya 454 orang anggota DPR RI itu belum melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018," kata Febri di Gedung KPK, Senin (25/3) malam.

Peringkat kedua terbawah diisi oleh DPRD. KPK juga mencatat ada cukup banyak anggota DPRD di seluruh Indonesia yang belum menyetorkan LHKPN. Menurut Febri, dari 16.798 wajib lapor, baru sekitar 4.360 atau sekitar 25,96 persen yang sudah menyerahkan LHKPN.

"Sedangkan untuk DPRD ini dua yang terendah, itu baru 25,96 persen atau 12.438 anggota DPRD di seluruh Indonesia yang belum melaporkan harta kekayaannya," ujar Febri.

Sementara DPD memperoleh tingkat kepatuhan yang paling tinggi dengan angka 63,16 persen, diikuti BUMN/BUMD sebesar 57,2 persen, MPR 50 persen, eksekutif 47,30 persen, dan yudikatif sebanyak 39,53 persen.

Menurut Febri, tingkat kepatuhan seluruh penyelenggara negara belum mencapai 50 persen. Berdasarkan data KPK per 25 Maret 2019, dari sekitar 335.969 penyelenggara negara, baru 156.116 atau sekitar 46,47 yang sudah menyetor LHKPN ke KPK.

"Masih belum setengah dari seluruh wajib lapor atau seluruh penyelenggara negara patuh melaporkan kekayaannya. Sampai dengan hari ini tingkat kepatuhan 46,47 persen artinya baru 46,47 persen dari seluruh penyelenggara negara itu melaporkan kekayaannya," ungkapnya.

KPK juga telah menggunakan cara jemput bola dengan mendatangi sejumlah institusi, termasuk memenuhi undangan Sekjen DPR RI untuk memberikan pendampingan.

Gedung DPR/MPR

Lebih lanjut Febri menambahkan, sampai 1 Maret 2019, KPK melalui Direktorat PP LHKPN telah melakukan 154 kegiatan di Jakarta dan sejumlah daerah untuk bimbingan teknis dan pelatihan e-LHKPN, Klinik LHKPN serta Koordinasi e-LHKPN.

"Jadi KPK sudah jemput bola datang untuk mengingatkan agar kepatuhan pelaporan LHKPN ini dilakulan secara maksimal. Masih ada waktu sekitar 6 hari lagi, kami harap hal tersebut bisa dipenuhi dan diseriusi oleh para penyelenggara negara," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH