KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka Ilustrasi Pelajar. ((Foto: Pemprov Jatim).

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning atau wilayah yang berisiko rendah terkena dampak COVID-19, disesalkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pembelajaran tatap walaupun berisiko rendah, tetap berisiko bagi anak-anak.

"Jika melihat data Satgas (Satuan Tugas) COVID-19 berarti total yang diizinkan membuka sekolah mencapai 249 kota/kabupaten atau 43 persen jumlah peserta didik," kata komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti melalui keterangan pers.

Ia menyampaikan, hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah lebih utama di masa pandemi saat ini. Terlebih, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa anak-anak yang terinfeksi COVID-19 ada yang mengalami kerusakan pada paru-paru.

Baca Juga:

KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID, Tentara Disiplinkan Warga

Anak-anak yang telah terinfeksi juga berpotensi menularkan COVID-19 kepada nenek atau kakek mereka, dengan kematian yang berpotensi akan meningkat terus dan penularan terus berjalan.

Merujuk pada ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan nomor 440-882 pada 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021di masa pandemi COVID-19, maka pembukaan sekolah hanya diperkenankan di zona hijau dan dilakukan secara bertahap, mulai dari jenjang SMA/SMK dan SMP.

Selain itu, sekolah juga harus memenuhi semua daftar periksa dan menyiapkan pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju dengan pembelajaran tatap muka. SKB 4 Menteri tersebut, seharusnya dievaluasi terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

Padahal, lanjut ia, dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil bahwa hanya satu sekolah yang siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung.

Kemudian, pada Agustus 2020 ini, KPAI juga akan melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan lain-lain.

Anak sekolah
Ilustrasi anak sekolah. (Foto: Kemendikbud).

Sementara itu, Retno mengatakan bahwa belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata ada satu guru dan satu operator sekolah yang terinfeksi COVID-19. Padahal proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung satu pekan.

Begitu juga Kota Tegal yang berada di zona hijau. Ketika membuka sekolah ternyata ada satu siswa yang terinfeksi COVID-19. Padahal siswa tersebut sudah masuk sekolah selama dua pekan. Ketika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah melakukan tes PCR kepada seluruh siswa dan guru yang terlibat dalam pembelajaran tersebut.

Demikian juga dengan zona hijau di Bengkulu yang membuka sekolah pada 20 Juli 2020, tetapi dua pekan berikutnya wilayah tersebut berubah menjadi zona merah karena ada tenaga kesehatan di salah satu puskesmas terinfeksi COVID-19.

“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi, maka 30 siswa lain harus dites. Kalau belum terbukti terinfeksi COVID-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus COVID-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak dan guru di klaster tersebut?” ujar Retno.

Baca Juga:

Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ini Tiga Lokasi Rapid Test COVID-19 Secara Massal di Jawa Barat
Indonesia
Ini Tiga Lokasi Rapid Test COVID-19 Secara Massal di Jawa Barat

Rapid test merupakan metode pemeriksaan untuk melacak infeksi virus SARS-CoV-2 dengan mengambil sampel darah yang akurasinya mencapai 95 persen. Hasil rapid test dapat diketahui dalam waktu 10 menit.

Pendamping Gibran di Pilkada Resmi Mengundurkan Diri dari DPRD Solo
Indonesia
Pendamping Gibran di Pilkada Resmi Mengundurkan Diri dari DPRD Solo

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan, Teguh resmi mundur sebagai anggota DPRD Solo periode 2019-2024.

Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi
Indonesia
Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi

Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

 Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman

Prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur.

Di Jepang, Permintaan Produk Mamin Indonesia Naik Selama Pandemi COVID
Indonesia
Di Jepang, Permintaan Produk Mamin Indonesia Naik Selama Pandemi COVID

“Kami yakin pelaku UKM tetap optimistis dan menjadikan krisis ini sebagai momentum yang baik untuk melakukan akselerasi sehingga dapat memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Jepang secara optimal,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan.

Milenial Didorong Segera Miliki Rumah Sendiri
KPR
Milenial Didorong Segera Miliki Rumah Sendiri

Hingga 23 Juli 2020, tercatat sebanyak 199.817 calon debitur sudah mengakses aplikasi SiKasep.

Rencana Datangkan Ratusan TKA Bertentangan dengan Upaya Pencegahan COVID-19
Indonesia
Rencana Datangkan Ratusan TKA Bertentangan dengan Upaya Pencegahan COVID-19

Kebijakan ini dipandang tidak bijak terlebih saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada situasi menghadapi pandemi COVID-19.

Sudah Dengar Pendapat NU dan Muhammadiyah, Jokowi Tolak Pilkada Ditunda
Indonesia
Sudah Dengar Pendapat NU dan Muhammadiyah, Jokowi Tolak Pilkada Ditunda

Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan.

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Wabah COVID-19 Makin Parah
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Wabah COVID-19 Makin Parah

Imbauan physical distancing maupun social distancing yang dilakukan jadi kontraproduktif.

 Sakit Kanker Lidah, Ibunda Komedian Nunung Meninggal Dunia di Solo
Indonesia
Sakit Kanker Lidah, Ibunda Komedian Nunung Meninggal Dunia di Solo

"Iya benar ada kabar duka itu. Kapan Nunung akan pulang Solo untuk mengantarkan ibunya ketempat peristirahatan terakhir, belum ada yang tahu" kata dia.