Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Polres Gresik, Jawa Timur yang sudah bertindak cepat dan berhasil memfasilitasi penyelesaian kasus siswa SMP di Gresik yang merokok di kelas dan menantang guru.
Bahkan, sambung Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti siswa tersebut sudah meminta maaf kepada gurunya.
Namun, KPAI menyesalkan sanksi yang diberikan pihak sekolah kepada anak itu berpotensi kuat tidak memberikan efek jera dan dapat menjadi presiden buruk bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
"Dari keterangan Kepala Sekolah diinfokan bahwa siswa pelaku dijatuhi sanksi berupa wajib salat berjamaah selama tiga hari berturut-turut," kata Retno kepada MerahPutih.com, Selasa (12/2).
Menurut dia, sanksi semacam ini niatnya baik, yakni untuk mendidik agama kepada siswa. Namun, sanksi menghukum sholat akan menimbulkan salah persepsi anak terkait makna sholat.
"Solat yang semestinya dilakukan dengan kesadaran sebagai cermin ketaatan manusia kepada Tuhannya akan diartikan si anak sebagai hukuman. Orang yang melakukan solat bisa dipersepsikan sedang dihukum," tuturnya.
Ini jelas, Retno berkata, menyalahi makna dan kekhimatan solat itu sendiri. Selain itu, hukuman semacam ini kemungkinan tidak menimbulkan efek jera pada anak yang bersangkutan.
"KPAI juga menanyakan Kepala Sekolah, apakah sanksi semacam itu ada dalam aturan sekolah? Ternyata jawabannya tidak ada," ungkapnya.
Menurut pihak sekolah, lanjut Retno, sanksi dalam aturan sekolah untuk siswa yang melawan guru adalah melakukan push-up sebanyak 20 kali. Hukuman fisik semacam push-up dan sit-up jika tidak dilakukan dengan tepat malah akan berpotensi menimbulkan cedera pada anak.
Menurut dia lagi, untuk kasus siswa yang merokok di kelas dan menantang guru ini, seharusnya tidak selesai begitu saja setelah adanya perdamaian dan saling memaafkan, namun sekolah wajib memberikan sanksi terhadap siswa sesuai dengan kadar kesalahannya.
Disiplin positif bisa dilakukan, misalnya dengan memberikan skorsing bagi siswa yang bersangkutan selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu tersebut, siswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan assesmen psikologis didampingi orangtua siswa ke P2TP2A setempat.
"Jika dalam assessmen dibutuhkan terapi psikologis untuk meredakan sikap agresifnya maka siswa dan orangtua wajib menjalaninya hingga tuntas," tutupnya. (Asp)
