KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK Belasan pelajar dan anak putus sekolah dibawa ke markas Polres Kotawaringin Timur saat mereka hendak ikut demonstrasi bersama mahasiswa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Sampit, Senin (

MerahPutih.com - Pihak kepolisian akan mencatat para pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, kemudian ditangkap oleh aparat.

Mereka terancam sulit mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal itu salah satunya bakal diterapkan oleh Polresta Tangerang, Banten.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiyarti mengkritik kebijakan tersebut. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan anak mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Baca Juga

Syarief Hasan: Tuduhan SBY dan Demokrat Dalangi Demo UU Ciptaker adalah Fitnah

Ia menjelaskan, anak-anak tersebut tidak melakukan tindakan pidana, hak mereka mendapatkan SKCK tidak boleh dihambat oleh Kepolisian.

"Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas. Mereka kerap tak mengerti bahaya, namun mereka tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar, hanya ikut-ikutan, oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dicatat telah berbuat kriminal," kata Retno dalam keteranganya kepada wartawan yang dikutip, Kamis (15/10).

Dirinya melihat, motivasi para pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah sekadar untuk meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta meski banyak anak-anak yang tertangkap banyak yang tidak mengerti apa yang mereka perjuangkan sehingga mereka mau ikut berdemo.

Jadi seharusnya polisi tidak boleh mencatatkan identitas mereka sebagai pelaku tindak pidana sehingga akan bermasalah mendapatkan SKCK.

Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Anak pelaku pidana atau ABH harus diproses dengan menggunakan UU tersebut," tandas Retno.

Ia meminta kepada pihak Kepolisian dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, melalui Dinas Pendidikan tidak menghilangkan hak atas pendidikan anak-anak Pendemo.

Lantaran di beberapa daerah kami mendapatkan aduan dari para orangtua siswa bahwa anaknya dikeluarkan dari sekolahnya karena tertangkap saat melakukan demo oleh petugas.

"Oleh sebab itu kami berharap hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI," tegasnya.

Kapolresta Tangerang, Kombes Ade Ary Syam Indradi mencatat, sedikitnya 208 pelajar diamankan dalam aksi beberapa waktu lalu. Ade mengatakan ratusan pelajar itu mengikuti demo tanpa berpamitan dengan orang tua masing-masing.

Ade menuturkan pencatatan terkait SKCK itu untuk mencegah kemudaratan yang dapat merugikan para pelajar. Pihak kepolisian pun berharap para orang tua nantinya lebih mengawasi anak-anaknya.

"Niat kami adalah mencegah kemudaratan, agar kita, khususnya orang tua betul-betul mengawasi anak-anaknya. Jika keluar rumah, harus tahu tujuannya ke mana," kata Ade.

Rencana ini juga bakal diterapkan Polrestro Tangerang Kota. "Masuk dalam base data intel," ucap Kapolrestro Tangerang Kota Kombes Sugeng.

Sejauh ini, Polrestro Tangerang Kota telah menangkap sebanyak 185 pelajar terkait aksi unjuk rasa.

Pada gelombang awal aksi menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, 8 Oktober lalu, Polri mencatat 3.862 orang ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga

Anies: Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Peduli Terhadap Bangsa

Mayoritas adalah pelajar, yaitu 1.548 orang dari daerah Sulawesi Selatan, Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Jumlah itu terus bertambah seiring demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar pada hari-hari berikutnya di beberapa daerah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Telah Periksa 446 Spesimen Suspect Corona
Indonesia
Kemenkes Telah Periksa 446 Spesimen Suspect Corona

Kemenkes menyatakan telah memeriksa 446 spesimen yang diduga terinfeksi virus corona hingga Selasa (3/3) petang.

Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi
Indonesia
Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi

Jokowi juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota melakukan pemeriksaan secara masif untuk mendeteksi kasus COVID-19

Lawan 'Corona Efek', Jokowi Siapkan Kartu Prakerja dan 'Bayar' Influencer Rp72 M
Indonesia
Lawan 'Corona Efek', Jokowi Siapkan Kartu Prakerja dan 'Bayar' Influencer Rp72 M

Total ada 8 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi imbas dari wabah virus corona.

Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka serentak dilakukan pada semua jenjang sekolah pada 2 Januari 2021.

Ridwan Kamil Juga Ikut Terseret Dugaan Kasus Kerumunan Massa Rizieq di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Juga Ikut Terseret Dugaan Kasus Kerumunan Massa Rizieq di Bogor

Terkait pemanggilan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri

Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru
Indonesia
Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru

Seharusnya, penanganan COVID-19 yang diutamakan

Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo
Indonesia
Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo

"Kita sayangkan, kenapa di bulan Agustus, di mana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, butuh persatuan, ada yang melakukan itu," kata Ganjar.

MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta
Indonesia
MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta

MAKI juga melaporkan Firli ke Dewas KPK karena diduga tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan COVID-19

  Temui Mensos, Ahok Jajal Kerjasama Penyaluran Bantuan Pertamina Agar Lebih Tepat Sasar
Indonesia
Temui Mensos, Ahok Jajal Kerjasama Penyaluran Bantuan Pertamina Agar Lebih Tepat Sasar

"Kemensos kita ini datanya luar biasa, sampai ada foto KTP, foto rumah, semua lengkap. Nah, ini yang kami butuhkan. Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan," katanya.

Awal Mula Kasus Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta
Indonesia
Awal Mula Kasus Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta

Penusukan sendiri terjadi karena ada dugaan video provokasi yang dilakukan korban terhadap kelompok para pelaku.