KPAI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelaksanaan PTM 100 Persen Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di salah satu SMP di Kota Surabaya (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen mendapatkan kritikan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan PTM digelar 100 persen. Sebab, kasus virus Corona varian Omicron di Tanah Air yang terus meningkat.

Baca Juga

Kebijakan PTM 100 Persen, MPR: Jangan Sampai Anak Jadi Korban Ego Birokrat

"Hal ini dengan mempertimbangkan meningkatnya kasus Omicron di Indonesia dan masyarakat baru usai liburan Natal dan tahun baru, setidaknya tunggulah minimal sampai 14 hari usai liburan akhir tahun," kata Komisoner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Rabu (5/1).

Di sisi lain, KPAI juga mendorong agar pemerintah menunda penerapan PTM bagi anak TK dan SD sebelum mereka mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis. Hal ini demi menjamin pemenuhan hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia saat PTM digelar.

Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di seluruh Indonesia, minimal mencapai target 70 persen.

"Apalagi vaksinasi usia 6-11 tahun. Oleh karena itu, pemerintah perlu kerja keras melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasinya," kata Retno yang juga mantan guru ini.

Baca Juga

PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2022 tentang PPKM Level 1, 2 dan 3 di Jawa-Bali.

Merujuk Inmendagri nomor 1 tahun 2022, pembelajaran di satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1-2 bisa dilakukan secara tatap muka terbatas dan/atau jarak jauh.

Kegiatan belajar mengajar dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan bersama empat menteri itu mengatur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan tetap bisa digelar pada wilayah PPKM level 1 dan level 2. (Knu)

Baca Juga

DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi

Pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan penangkapan atas kasus jasa pembuatan sertifikat vaksin.

Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg
Indonesia
Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg

Pemprov DKI Jakarta menampik jika Gubernur Anies Baswedan meminta jatah dana ke Bloomberg untuk melakukan kampanye antirokok di Ibu kota melalui pengiriman surat.

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP
Indonesia
Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

Partai Gerindra menyambut baik pernyataan Puan Maharani yang mengatakan terbuka peluang kerja sama politik dengan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyongsong Pemilu 2024.

Keluarga Eks Dirut PT TransJakarta Ancam Polisikan Adi Kurnia Jika Tak Segera Minta Maaf
Indonesia
Keluarga Eks Dirut PT TransJakarta Ancam Polisikan Adi Kurnia Jika Tak Segera Minta Maaf

Tegas Tjahyadi, bila Adi Kurnia tidak melakukan permohonan maaf maka pihak keluarga akan mengambil langkah hukum.

Cerita CEO GoTo Jatuh Bangun Tokopedia dan Gojek Hingga Melantai di Bursa
Indonesia
Cerita CEO GoTo Jatuh Bangun Tokopedia dan Gojek Hingga Melantai di Bursa

GoTo resmi mencatatkan diri di papan utama BEI. Harga penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) GOTO sebesar Rp 338 per saham.

PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul
Indonesia
PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul

Sebab, dari total nilai uang yang dikeluarkan Rp 217 miliar, KPK menilai kasus ini merugikan negara setidaknya Rp 152,5 miliar. Artinya ada sisa uang dari pembelian lahan tersebut.

Pesan Wagub Riza kepada Pj Gubernur DKI
Indonesia
Pesan Wagub Riza kepada Pj Gubernur DKI

"Harapan saya bagi gububernur selanjutnya, Pj ke depan dapat melanjutkan program-program gubernur sebelumnya," ucap Riza

Gibran Libatkan Pemain Persis Solo untuk Percepat Vaksinasi Anak
Indonesia
Gibran Libatkan Pemain Persis Solo untuk Percepat Vaksinasi Anak

Gibran menambahkan, tujuan dirinya menggandeng Persis Solo dalam kegiatan vaksinasi kali ini berharap anak-anak bisa tertular gemar olahraga sepakbola.

Safari Ramadan di Aceh, AHY Nyatakan Akan Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus
Indonesia
Safari Ramadan di Aceh, AHY Nyatakan Akan Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus

Demokrat menyatakan akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat memperpanjang masa dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai
Indonesia
Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai

nggiat Pasaribu yang akrab disapa Rindu mengaku bersalah atas kejadian tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Arteria Dahlan dan ibunda Arteria Dahlan saat turun dari pesawat.