KPAI Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah Ilustrasi. (ANTARA/HO-Doc Pemkab Pesisir Barat)

MerahPutih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi terbitnya surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

SKB 3 Menteri tersebut, salah satunya mengatur tentang murid dan guru di sekolah negeri yang berhak memilih seragam yang dikenakan.

“SKB tersebut menjawab sekaligus menghentikan berbagai polemik yang selama ini ada di sejumlah daerah, karena munculnya berbagai aturan terkait seragam di lingkungan sekolah bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dinilai cenderung diskriminatif dan intoleransi," kata komisioner KPAI Retno Listyarti, dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Baca Juga:

SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi

Dalam ketentuan pada SKB 3 menteri tersebut, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam sekolah dan atribut tanpa kekhususan agama, atau dengan kekhususan agama.

"Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh lagi mewajibkan atau pun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," ujarnya.

Namun, kata Retno, khusus peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan NAD.

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Menurut Retno, ketentuan bahwa peserta didik dan pendidik berhak memilih seragam sekolah dan atribut tanpa kekhususan agama, atau dengan kekhususan agama merupakan perwujudan dari hak asasi individu sesuai keyakinan pribadinya.

"Hal ini penting ditekankan karena melarang menggunakan maupun mewajibkan menggunakan, semuanya melanggar hak asasi manusia (HAM), padahal pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, nondiskriminatif dan menjunjung tinggi HAM,” tegas Retno.

Baca Juga:

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

Retno menambahkan, menggunakan pakaian menutup aurat bagi muslimah memang kewajiban, namun caranya dalam prinsip mendidik, tidak dapat dilakukan dengan paksaan, harus dengan membangun kesadaran terutama bagi anak-anak.

"Berikan pengetahuan, edukasi dan contoh (model) terlebih dahulu, sehingga anak memiliki kesadaran pribadi tanpa merasa terpaksa melakukannya dan benar-benar yakin saat memutuskan menggunakannya, jadi tidak dipandang hanya sekadar seragam, namun menyadari makna mengapa harus menutup aurat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Korek 14 Pegawai Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Korek 14 Pegawai Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Ke-14 saksi itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani (DSA).

Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos
Indonesia
Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos

Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menyiapkan bus TransJakarta gratis bagi masyarakat dari maupun menuju Stasiun Tanah Abang disayangkan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).

Kru ANTV Korban Penyerangaan Polsek Ciracas Keluar Rumah Sakit
Indonesia
Kru ANTV Korban Penyerangaan Polsek Ciracas Keluar Rumah Sakit

Salah satu korban kondisinya masih memprihatinkan. Masih ada peluru yang saat ini masih belum bisa dikeluarkan karena kesehatan belum memungkinkan.

Prasasti Penghormatan Tenaga Medis Melawan COVID-19 Bakal Dibangun di JPO Sudirman
Indonesia
Prasasti Penghormatan Tenaga Medis Melawan COVID-19 Bakal Dibangun di JPO Sudirman

Revitalisasi JPO Karet Sudirman juga ditujukan untuk peningkatan pelayanan mobilitas aktif

Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak
Indonesia
Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak

Tes akan dilaksanakan secara online sehingga semua guru honorer yang ada bisa mengikuti asalkan sesuai kriteria menjadi peserta

Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Indonesia
Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah

Polisi rencananya akan mendalami dugaan tindak pidana Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

10 Baliho Dicopot Aparat Gabungan Saat Patroli di Jakarta Pusat
Indonesia
10 Baliho Dicopot Aparat Gabungan Saat Patroli di Jakarta Pusat

Beberapa baliho yang ditertibkan di antaranya baliho-baliho partai, lalu baliho milik Waskita hingga baliho sisa penyambutan Rizieq Shihab

KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI

KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (20/5)

PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali
Olahraga
PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali

Asprov PSSI Papua sudah menerima surat dari PSSI terkait dengan regulasi untuk pemain sepak bola peserta PON XX Papua tahun 2021.

Blak-blakan Hadi Pranoto soal Ramuannya yang Diklaim Ampuh Bunuh COVID-19
Indonesia
Blak-blakan Hadi Pranoto soal Ramuannya yang Diklaim Ampuh Bunuh COVID-19

Praktisi kesehatan Hadi Pranoto mengklaim ramuan herbalnya mampu menyehatkan yang mengkonsumsi