KPAI: Aparat Garda Terdepan Anak Tidak Dijadikan Martir Orang Dewasa Polisi membubarkan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja hingga malam hari di jalan Sudirman, Jakarta, Kamis, (8/10). (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyatakan aparat penegak hukum di lapangan merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan anak saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Jakarta, Bogor, Karawang dan Medan. "Tentu aparat menjadi garda terdepan mengambil anak anak agar aman dan tidak menjadi martir orang dewasa. Sebagaimana catatan KPAI sudah 4 anak yang meninggal dalam demo seperti ini tahun lalu," kata Jasra dalam keteranganya, Jumat (9/10).

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Jasra menghimbau orang tua dan pendamping anak untuk tidak melibatkan anak dalam demonstrasi, apalagi isu yang disampaikan adalah isu orang dewasa.

"Kemudian memastikan anak-anak tetap berada dirumah dalam pengawasan orang tua," ungkap Jasra.

Oleh karena itu di tengah gelombang demonstrasi KPAI berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerjasama dengan memastikan tidak ada mobilisasi anak-anak secara massif, seperti yang terjadi hari ini.

"Karena bagaimanapun tempat anak anak bukan dijalan, berhari hari. Itu sangat membahayakan bagi keselamatan dan perkembangan tumbuh kembangnya ke depan," jelas Jasra.

Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp.
Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp

Ia juga mengingatkan soal penularan COVID-19 di Jakarta dan kota kota besar lainnya yang menjadi zona merah penularan. Tentu sesuatu yang harusnya tidak bisa ditawar menawar harus dicegah.

"Kemudian melihat kondisi di lapangan yang tidak mungkin dapat dikontrol penerapan protokol kesehatan. Begitu juga dengan derasnya ajakan kepada anak melalui media sosial dengan narasi yang memprovokasi anak," tutur Jasra.

Meski Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan usia dan pemahaman anak.

Bahkan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mendengar dan menghormati pendapat anak. Namun ada prasyarat yang disiapkan agar anak dapat menyampaikan pendapat dengan baik.

Pertama, anak harus mengetahui informasi yang akan disampaikan.

Baca Juga:

Usai Demo Berujung Rusuh, Wali Kota Risma Marah-marah

Kedua, harus diberi kapasitasi dan pemahaman secara baik kepada anak, Ketiga, ada feedback (umpan balik) pemangku kepentingan secara langsung terhadap pandangan anak.

"Selanjutnya memperhatikan situasi dan kondisi yang ramah terhadap anak, jauh dari konten-konten kekerasan dan memastikan keselamatan jiwa anak," tutup Jasra. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Usulkan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021
Indonesia
Anies Usulkan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021

Provinsi DKI Jakarta dipastikan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari Tahun 2021.

Pasien COVID-19 RS Darurat Wisma Atlet Berkurang 9 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 RS Darurat Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Jumlah PDP sudah menurun menjadi 165 orang

 Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019
Indonesia
Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019

Isinya tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan buklir, biologi, dan kimia.

Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi
Indonesia
Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi

Masih ada pekerjaan rumah (PR) yang menurutnya harus dibereskan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan
Indonesia
Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan

Pemerintah hari ini memulai vakinasi COVID-19 di Istana Negara. Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP
Indonesia
Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP

Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin Sinovac.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19

Akun Facebook Kolaboraa mengunggah sebuah postingan yang berisi klaim soal kopi yang bisa mencegah COVID-19, postingan tersebut diunggah pada Jumat (4/12).

 Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto
Indonesia
Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

"Ya saya jawab apa adanya bahwa saya tidak kenal Pak Harun Masiku dan saya mengenal Pak Hasto," ungkapnya.

Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan

Ia berjanji penilaian untuk penempatan jabatan dilakukan secara proporsional

Polisi Siapkan Sanksi Internal untuk Dua Anggotanya yang Serang Novel
Indonesia
Polisi Siapkan Sanksi Internal untuk Dua Anggotanya yang Serang Novel

Polri akan menerapkan sanksi internal terhadap pelaku mengingat dua pelaku merupakan polisi.