KPAI: Aparat Garda Terdepan Anak Tidak Dijadikan Martir Orang Dewasa Polisi membubarkan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja hingga malam hari di jalan Sudirman, Jakarta, Kamis, (8/10). (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyatakan aparat penegak hukum di lapangan merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan anak saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Jakarta, Bogor, Karawang dan Medan. "Tentu aparat menjadi garda terdepan mengambil anak anak agar aman dan tidak menjadi martir orang dewasa. Sebagaimana catatan KPAI sudah 4 anak yang meninggal dalam demo seperti ini tahun lalu," kata Jasra dalam keteranganya, Jumat (9/10).

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Jasra menghimbau orang tua dan pendamping anak untuk tidak melibatkan anak dalam demonstrasi, apalagi isu yang disampaikan adalah isu orang dewasa.

"Kemudian memastikan anak-anak tetap berada dirumah dalam pengawasan orang tua," ungkap Jasra.

Oleh karena itu di tengah gelombang demonstrasi KPAI berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerjasama dengan memastikan tidak ada mobilisasi anak-anak secara massif, seperti yang terjadi hari ini.

"Karena bagaimanapun tempat anak anak bukan dijalan, berhari hari. Itu sangat membahayakan bagi keselamatan dan perkembangan tumbuh kembangnya ke depan," jelas Jasra.

Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp.
Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp

Ia juga mengingatkan soal penularan COVID-19 di Jakarta dan kota kota besar lainnya yang menjadi zona merah penularan. Tentu sesuatu yang harusnya tidak bisa ditawar menawar harus dicegah.

"Kemudian melihat kondisi di lapangan yang tidak mungkin dapat dikontrol penerapan protokol kesehatan. Begitu juga dengan derasnya ajakan kepada anak melalui media sosial dengan narasi yang memprovokasi anak," tutur Jasra.

Meski Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan usia dan pemahaman anak.

Bahkan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mendengar dan menghormati pendapat anak. Namun ada prasyarat yang disiapkan agar anak dapat menyampaikan pendapat dengan baik.

Pertama, anak harus mengetahui informasi yang akan disampaikan.

Baca Juga:

Usai Demo Berujung Rusuh, Wali Kota Risma Marah-marah

Kedua, harus diberi kapasitasi dan pemahaman secara baik kepada anak, Ketiga, ada feedback (umpan balik) pemangku kepentingan secara langsung terhadap pandangan anak.

"Selanjutnya memperhatikan situasi dan kondisi yang ramah terhadap anak, jauh dari konten-konten kekerasan dan memastikan keselamatan jiwa anak," tutup Jasra. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja

Polisi telah menyiapkan skema pengamanan agar unjuk rasa menola Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana
Indonesia
Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana

"Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” kata Yaqut Cholil

[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati

Berdasarkan hasil penelusuran, pria tersebut adalah penyiar berita Kazakh yang viral karena mengucapkan twitter lidah dalam bahasa Kazakh.

Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak

Provinsi dengan kasus baru cukup tinggi berikutnya adalah Sumatra Utara dengan 99 orang kasus baru.

Respons Yasonna Dituding Irjen Napoleon Hapus Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Respons Yasonna Dituding Irjen Napoleon Hapus Red Notice Djoko Tjandra

Yasonna H Laoly menanggapi nota pembelaan atau pledoi mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang menyeret nama dirinya dalam pusaran skandal Djoko Tjandra.

Operasi Patuh Jaya Incar Pengendara Bandel Protokol Kesehatan
Indonesia
Operasi Patuh Jaya Incar Pengendara Bandel Protokol Kesehatan

Sanksinya akan diberikan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Jokowi Tegaskan Kebijakannya Soal COVID-19 Berdasarkan Data Ilmiah
Indonesia
Jokowi Tegaskan Kebijakannya Soal COVID-19 Berdasarkan Data Ilmiah

Pemerintah juga sudah membangun sistem informasi terintegrasi

Gibran bakal Lawan Kotak Kosong di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran bakal Lawan Kotak Kosong di Pilwakot Solo

"Nggak perlu kalkulasi politik yang rumit. Ini sudah klir. Menang mutlak dia. Kemungkinan besar tidak ada lawan, lawannya juga nggak akan mau karena dia anak presiden," ucap Ujang.

Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau
Indonesia
Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau

Sebanyak 34 kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terjadi saat kontestasi pilkada serentak.