KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK Demo buruh tolak RUU Cipta Kerja di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Senin (5/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Sekjen KPA Dewi Kartika menyatakan, sejak Februari 2020, pihaknya menolak keseluruhan RUU sapu jagad tersebut. KPK juga telah menyampaikan sikap dan aspirasi penolakan dengan beragam cara, sejak Bulan Juli sampai September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja, dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Dewi menyebut, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR memperkokoh kapitalisme agraria di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa DPR tidak mempunyai sensitifitas krisis di masa pandemi COVID-19 dan gagal menjadi rumah sejati bagi rakyat.

Sehingga, lanjut Dewi, DPR bertindak mengelabui rakyat dengan memajukan lebih cepat sidang paripurna pembahasan tingkat II membahas keputusan RUU Cipta Kerja, yang sedianya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"Sekali lagi, kewibawaan institusi wakil rakyat, prinsip keterbukaan proses dan kepercayaan publik dihancurkan DPR RI," tegas dia.

Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

KPA pun mengecam keras langkah inkontitusional DPR. Pasalnya, langkah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi ironi, mengingat para legislator diberikan mandat oleh rakyat untuk menegakkan konstitusi justru mengingkari konstitusi itu sendiri.

Tugas legislasi yakni memproduksi UU seolah segalanya, sehingga elit politik dan kekuasaan lebih memilih mengingkari UUD 1945 dan UUPA 1960 demi orientasi investasi skala besar.

"Banyak pula keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja," sebut Dewi.

Baca Juga:

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Kemudian menurut Dewi, pernyataan DPR dan pemerintah melalui Taufik Basari dan Airlangga Hartanto yang mengklaim agenda reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja merupakan bentuk penyesatan publik.

"Memperjelas ketidakpahaman pejabat publik dan pejabat politik tentang esensi dan prinsip pokok reforma agraria," tegas dia.

Tak hanya itu, Dewi menyebut hal itu melegitimasi hasrat ekonomi politik ultraneoliberal dengan menggunakan agenda politik kerakyatan reforma agraria sebagai tameng pengesahan UU.

"Reforma agraria dengan basis pemenuhan keadilan sosial untuk petani dan rakyat kecil tidak mungkin diletakkan dalam dasar-dasar pengadaan tanah bagi investor kakap, yang selama ini banyak berpraktik merampas dan menggusur tanah rakyat," tutup Dewi. (Pon)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq
Indonesia
Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq

Sementara pentolan Front Pembela Islam itu belum diperiksa.

[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0

Pengguna TikTok dengan nama pengguna PuspoTV mengunggah sebuah video (2/4) yang menunjukkan selembar uang pecahan 1.0 yang bergambarkan seorang penari pendet.

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN
Indonesia
Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pemulihan yang ditargetkan mulai terjadi pada kuartal III dan IV setelah pada kuartal II tertekan akibat penerapan PSBB.

Bongkar Baliho Rizieq, Pangdam Jaya Didukung Rakyat dan Direstui Panglima TNI
Indonesia
Bongkar Baliho Rizieq, Pangdam Jaya Didukung Rakyat dan Direstui Panglima TNI

Dudung mengaku tidak mendapat arahan khusus dari Panglima TNI

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

ICW Desak Dewas KPK Segera Periksa Firli Cs
Indonesia
ICW Desak Dewas KPK Segera Periksa Firli Cs

Presiden harus melakukan supervisi

Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India
Dunia
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Sebelumnya, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan bantuan untuk India pada 10 Mei lalu, berupa 1.400 unit tabung oksigen.

BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN
Indonesia
BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN

BNPT tengah fokus mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme.

Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'
Indonesia
Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'

Gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 itu dilayangkan oleh sekelompok advokat Kota Solo

Jawa Barat Siaga 1 COVID-19
Indonesia
Jawa Barat Siaga 1 COVID-19

Kenaikan kasus COVID-19 merupakan imbas dari libur Lebaran 2021