KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK Demo buruh tolak RUU Cipta Kerja di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Senin (5/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Sekjen KPA Dewi Kartika menyatakan, sejak Februari 2020, pihaknya menolak keseluruhan RUU sapu jagad tersebut. KPK juga telah menyampaikan sikap dan aspirasi penolakan dengan beragam cara, sejak Bulan Juli sampai September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja, dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Dewi menyebut, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR memperkokoh kapitalisme agraria di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa DPR tidak mempunyai sensitifitas krisis di masa pandemi COVID-19 dan gagal menjadi rumah sejati bagi rakyat.

Sehingga, lanjut Dewi, DPR bertindak mengelabui rakyat dengan memajukan lebih cepat sidang paripurna pembahasan tingkat II membahas keputusan RUU Cipta Kerja, yang sedianya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"Sekali lagi, kewibawaan institusi wakil rakyat, prinsip keterbukaan proses dan kepercayaan publik dihancurkan DPR RI," tegas dia.

Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

KPA pun mengecam keras langkah inkontitusional DPR. Pasalnya, langkah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi ironi, mengingat para legislator diberikan mandat oleh rakyat untuk menegakkan konstitusi justru mengingkari konstitusi itu sendiri.

Tugas legislasi yakni memproduksi UU seolah segalanya, sehingga elit politik dan kekuasaan lebih memilih mengingkari UUD 1945 dan UUPA 1960 demi orientasi investasi skala besar.

"Banyak pula keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja," sebut Dewi.

Baca Juga:

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Kemudian menurut Dewi, pernyataan DPR dan pemerintah melalui Taufik Basari dan Airlangga Hartanto yang mengklaim agenda reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja merupakan bentuk penyesatan publik.

"Memperjelas ketidakpahaman pejabat publik dan pejabat politik tentang esensi dan prinsip pokok reforma agraria," tegas dia.

Tak hanya itu, Dewi menyebut hal itu melegitimasi hasrat ekonomi politik ultraneoliberal dengan menggunakan agenda politik kerakyatan reforma agraria sebagai tameng pengesahan UU.

"Reforma agraria dengan basis pemenuhan keadilan sosial untuk petani dan rakyat kecil tidak mungkin diletakkan dalam dasar-dasar pengadaan tanah bagi investor kakap, yang selama ini banyak berpraktik merampas dan menggusur tanah rakyat," tutup Dewi. (Pon)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi Mahkamah Agung, Kapolri Pastikan Perlahan Hilangkan Tilang di Jalanan
Indonesia
Datangi Mahkamah Agung, Kapolri Pastikan Perlahan Hilangkan Tilang di Jalanan

Listyo Sigit juga membicarakan pengembangan pelayanan terpadu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik

17 Juta Ajukan STRP, Anies Ubah Aturan Pengajuan
Indonesia
17 Juta Ajukan STRP, Anies Ubah Aturan Pengajuan

Banyak pekerja yang masuk sektor non esensial mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan surat sakti tersebut.

KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini

Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19

Pembatasan umur calon jamaah yang bisa berangkat dari 18-50 tahun

Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja
Indonesia
Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19.

Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya
Indonesia
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya

Karyono menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin

Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS
Dunia
Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS

Kelompok Taliban Afghanistan pada Selasa menuntut pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden terpilih Joe Biden memenuhi perjanjian pada Februari untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

Pesan Menteri Agama di Hari Suci Nyepi 2021
Indonesia
Pesan Menteri Agama di Hari Suci Nyepi 2021

Umat Hindu dapat menggali makna terdalam yang diyakini dari peringatan Hari Suci Nyepi selama menjalani Catur Brata Penyepian; Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan.

Dikira Ada Ledakan Bom, Pengunjung Sunrise Mall Mojokerto Berhamburan Keluar
Indonesia
Dikira Ada Ledakan Bom, Pengunjung Sunrise Mall Mojokerto Berhamburan Keluar

Akibat gempa berkekuatan 6,7 SR di Malang, ratusan pengunjung Sunrise Mall Kota Mojokerto bubar dan berupaya mengamankan diri ke luar gedung, Sabtu (10/4).

KontraS Minta Polisi Transparan soal Dugaan Kepemilikan Senpi Laskar FPI
Indonesia
KontraS Minta Polisi Transparan soal Dugaan Kepemilikan Senpi Laskar FPI

"Proses transparansinya harus dibuat terang. Terutama terkait dengan penggunaan senjata apinya," kata Arif