KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK Demo buruh tolak RUU Cipta Kerja di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Senin (5/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Sekjen KPA Dewi Kartika menyatakan, sejak Februari 2020, pihaknya menolak keseluruhan RUU sapu jagad tersebut. KPK juga telah menyampaikan sikap dan aspirasi penolakan dengan beragam cara, sejak Bulan Juli sampai September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja, dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Dewi menyebut, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR memperkokoh kapitalisme agraria di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa DPR tidak mempunyai sensitifitas krisis di masa pandemi COVID-19 dan gagal menjadi rumah sejati bagi rakyat.

Sehingga, lanjut Dewi, DPR bertindak mengelabui rakyat dengan memajukan lebih cepat sidang paripurna pembahasan tingkat II membahas keputusan RUU Cipta Kerja, yang sedianya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"Sekali lagi, kewibawaan institusi wakil rakyat, prinsip keterbukaan proses dan kepercayaan publik dihancurkan DPR RI," tegas dia.

Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

KPA pun mengecam keras langkah inkontitusional DPR. Pasalnya, langkah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi ironi, mengingat para legislator diberikan mandat oleh rakyat untuk menegakkan konstitusi justru mengingkari konstitusi itu sendiri.

Tugas legislasi yakni memproduksi UU seolah segalanya, sehingga elit politik dan kekuasaan lebih memilih mengingkari UUD 1945 dan UUPA 1960 demi orientasi investasi skala besar.

"Banyak pula keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja," sebut Dewi.

Baca Juga:

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Kemudian menurut Dewi, pernyataan DPR dan pemerintah melalui Taufik Basari dan Airlangga Hartanto yang mengklaim agenda reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja merupakan bentuk penyesatan publik.

"Memperjelas ketidakpahaman pejabat publik dan pejabat politik tentang esensi dan prinsip pokok reforma agraria," tegas dia.

Tak hanya itu, Dewi menyebut hal itu melegitimasi hasrat ekonomi politik ultraneoliberal dengan menggunakan agenda politik kerakyatan reforma agraria sebagai tameng pengesahan UU.

"Reforma agraria dengan basis pemenuhan keadilan sosial untuk petani dan rakyat kecil tidak mungkin diletakkan dalam dasar-dasar pengadaan tanah bagi investor kakap, yang selama ini banyak berpraktik merampas dan menggusur tanah rakyat," tutup Dewi. (Pon)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tempat Hiburan 100 Persen Terdampak Saat PSBB
Indonesia
Tempat Hiburan 100 Persen Terdampak Saat PSBB

Tempat makan lebih ringan terdampak daripada hotel dan hiburan malam

Gerindra Sarankan Anies tak Penuhi Panggilan DPR Terkait Revitalisasi TIM
Indonesia
Gerindra Sarankan Anies tak Penuhi Panggilan DPR Terkait Revitalisasi TIM

"Ga usah gubernur lah yang jawab siapa kek, ngapain gubernur jawab," kata M. Taufik

Nasib Ganjil Genap Jakarta Ada di Tangan Anies
Indonesia
Nasib Ganjil Genap Jakarta Ada di Tangan Anies

"Iya masih dalam tahap evaluasi. Kami hanya mendukung keputusan pemerintah," ungkapnya.

Nasdem DKI: Jakarta tak Dilirik Investor Jika Kerap Banjir
Indonesia
Nasdem DKI: Jakarta tak Dilirik Investor Jika Kerap Banjir

Jika persoalan banjir ini teratasi diyakini para pengusaha mau berinvestasi ke DKI.

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'
Indonesia
Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'

Pemerintah diminta untuk terus terbuka soal data

Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19
Indonesia
Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19

Saat ini banyak masyarakat yang "delivery" makanan saat tidak bisa keluar rumah

Ini Sejumlah Mal yang Bakal Jadi Lokasi Pengawasan Kedisiplinan Warga
Indonesia
Ini Sejumlah Mal yang Bakal Jadi Lokasi Pengawasan Kedisiplinan Warga

Beberapa pusat perbelanjaan yang menjadi fokus pengawasan berada di kawasan Bundaran HI mengingat di wilayah tersebut sangat ramai.

Ekonomi Merosot, Percepat Bantuan Bagi UMKM
Indonesia
Ekonomi Merosot, Percepat Bantuan Bagi UMKM

Pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak, namun realisasinya hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak COVID-19 tercatat baru 9,59 persen dari target.

 Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT
Indonesia
Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT

Pjs. General Manager Pertamina MOR IV, Teuku Johan Miftah memprediksi konsumsi gas melon saat selama Ramadhan dan Idulfitri diperkirakan sebesar 437 MT.

Di Tengah Pandemi Corona, Bandar Narkoba Selundupkan 1 Ton Sabu di Serang
Indonesia
Di Tengah Pandemi Corona, Bandar Narkoba Selundupkan 1 Ton Sabu di Serang

Meski begitu, dirinya tidak merinci soal kronologis penangkapan.