Kota Yogyakarta Buka 268 Formasi PPPK Buat Guru Honorer dan Guru Swasta Tes CPNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Yogyakarta membuka 930 formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 546 CPNS serta 384 PPPK guru dan nonguru.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta, Indah Setiawati menjelaskan, proses penerimaan, seleksi hingga pengumuman semuanya dilakukan via online.

"Pengumuman mengenai penerimaan CPNS dan PPPK sudah kami sampaikan secara daring. Pada tahun ini, pendaftarannya pun seluruhnya dilakukan secara daring," kata Indah di Yogyakarta, Kamis (1/07).

Baca Juga:

Ini Arahan Kemenpan RB bagi Pendaftar CPNS 2021

Formasi CPNS yang dibuka pada tahun ini terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Alokasi formasi untuk umum sebanyak 535 dan 11 formasi untuk pendaftar disabilitas. Sedangkan formasi untuk PPPK tenaga kesehatan dan teknis sebanyak 116 orang.

Dan untuk jabatan PPPK guru sebanyak 268 formasi. Pendaftar untuk formasi tersebut dikhususkan untuk tenaga honorer eks kategori II yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Indah melanjutkan jumlah formasi yang dibuka untuk CPNS dan PPPK 2021 tersebut masih jauh lebih sedikit dari kebutuhan formasi awal yang diajukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu 2.197 formasi.

Menurut dia, sejak diumumkan pada Rabu (30/6) malam, sudah banyak masyarakat yang mengajukan pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran melalui help desk BKPSDM yang bisa diakses melalui telepon maupun nomor WhatsApp.

“Jika seluruh proses berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, maka diharapkan CPNS atau PPPK ini sudah bisa diangkat pada Januari atau Februari 2022,” katanya.

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra mengingatkan agar pelamar benar-benar mencermati setiap detail aturan pendaftaran karena selama ini banyak pelamar yang justru gagal di seleksi administrasi hanya karena tidak cermat saat mengunggah dokumen pendaftaran.

“Dari pengalaman penerimaan CPNS selama ini, banyak pelamar yang gagal di seleksi administrasi karena tidak membaca secara cermat aturan pendaftaran sehingga salah saat mengisi data atau salah saat mengunggah dokumen sehingga dianggap tidak memenuhi syarat,” katanya.

Pelamar yang tidak mengisi data secara benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses ke tahap berikutnya. “Data yang sudah diunggah tidak dapat diubah atau direvisi atau ada susulan berkas,” katanya.

Tes CPNS. (Foto: Antara)
Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ia pun menegaskan bahwa proses pendaftaran CPNS dan PPPK dilakukan sepenuhnya secara daring sehingga tidak ada penerimaan berkas apapun secara fisik baik berkas baru atau susulan.

Selain mencermati aturan pendaftaran, Gunawan juga mengingatkan agar pelamar memastikan alamat surat elektronik (e-mail) mereka dalam kondisi aktif karena seluruh pengumuman akan disampaikan melalui e-mail.

“Kami juga menegaskan bahwa seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Jadi, jika nanti ada oknum yang menawarkan mampu meluluskan peserta, maka dipastikan bahwa itu adalah penipuan,” katanya.

Guna memudahkan pelamar untuk melengkapi berkas khususnya syarat surat kesehatan, maka surat keterangan sehat tidak harus diperoleh dari rumah sakit pemerintah tetapi bisa diperoleh cukup dari dokter maupun rumah sakit swasta. (Teresa Ika/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penutupan 15 Pasar Tradisional di Solo, Para Pedagang Menjerit
Indonesia
Penutupan 15 Pasar Tradisional di Solo, Para Pedagang Menjerit

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memutuskan menutup sebanyak 15 pasar tradisional non-esensial atau di luar kebutuhan pokok.

92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri
Indonesia
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi

Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat
Indonesia
Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat

"Mereka lihai menyesuaikan dengan kondisi, keadaan yang ada, mungkin ikut berpolitik juga, menyusup ke dalam masyarakat, dan kemudian menggunakan cara-cara yang terlihat damai, aman," ujar Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar

Ada Komitmen Bisnis Rp 207 Miliar Saat Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2021
Indonesia
Ada Komitmen Bisnis Rp 207 Miliar Saat Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2021

Puncak KKI juga mencatat omzet penjualan sebesar Rp 28 miliar (hingga 25 September 2021), meningkat dibandingkan omzet penjualan pada KKI 2020 sebesar Rp 16,5 miliar.

DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2021 Rp 79 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2021 Rp 79 Triliun

Angka tersebut disepakati setelah KUPA-PPAS APBD DKI dibahas di tingkatan komisi-komisi

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Surabaya Luncurkan Aplikasi Pencari Kerja
Indonesia
Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Surabaya Luncurkan Aplikasi Pencari Kerja

"Intinya aplikasi ini untuk mempermudah, lebih terbuka pencari kerja di Surabaya dari keahlian secara formal maupun informal,"

Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja
Indonesia
Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja

“Saya mohon maaf. Hari Sabtu seharusnya hari libur. Tapi bapak ibu jadinya bekerja,” kata Andika kepada anggota Komisi I DPR

Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022
Indonesia
Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022

Dengan memanfaatkan konektivitas telepon pintar (smartphone) dan satelit, maka nantinya palang dan gerbang tol tidak lagi diperlukan

Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat
Indonesia
Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat

Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar
Indonesia
TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar

Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi